Diperlukan Lembaga Penjaminan Perlindungan TKI

Jakarta (06/12) – Pembentukan Pansus RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) merupakan salah satu komitmen terhadap upaya memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap TKI. Sebagai tenaga kerja yang dilindungi hak-haknya keberadaan mereka kerpkali menjadi sapi perahan para oknum atau lembaga yang terlibat dalam proses penempatan TKI. Demikian pandangan anggota Pansus RUU PPILN Poempida Hidayatulloh dalam Diskusi Tematik “Menggagas Sistem Perasuransian yang Memberi Jaminan Keamanan bagi Pekerja Migran dan Keluarganya yang Diselaraskan dengan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial” yang digelar di Hotel Marcopolo Jakarta hari ini.
Poempida mengatakan sejauh ini belum ada komitmen Pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI. Masih banyaknya permasalahan yang dialami TKI di luar negeri, seperti hak-hak TKI yang tidak dipenuhi, kasus perkosaan, kasus pembunuhan adalah indikator lemahnya kinerja Pemerintah didalam melindungi warga negaranya di luar negeri.
Lebih lanjut, dia menjelaskan selama ini perusahaan-perusahaan asuransi tidak memberikan hakikat perlindungan terhadap TKI. Permasalahan muncul ketika TKI sangat sulit untuk mengajukan klaim walaupun sebenarnya mereka telah memenuhi persyaratan untuk klaim asuransi. Hal ini mengingat adanya orientasi bisnis dari konsorsium asuransi yang berimplikasi terhadap TKI yang kerapkali dirugikan dan dipersulit ketika mengurus pengajuan klaim asuransi yang menjadi hak penuh TKI.
Untuk itu, perlu adanya mekanisme perlindungan TKI, semacam lembaga pendanaan yang menjamin perlindungan TKI tanpa melalui mekanisme asuransi. “Perlu adanya lembaga semacam Lembaga Penjamin Sosial (LPS) bagi TKI, yang sumber dananya diambilkan dari anggaran Negara (APBN),” terangnya.
Praktek Ex Gratia
Terdapat beberapa kebijakan asuransi yang sangat merugikan TKI antara lain mekanisme ex gratia yaitu kewajiban perusahaan untuk membayarkan klaim yang sebenarnya hal itu bukan merupakan tanggungan pihak perusahaan. Sebagai bentuk tanggung jawab pemberian klaim pihak, asuransi dapat tidak membayarkan sepenuhnya klaim tersebut kepada tertanggung. Artinya pihak konsorsium asuransi TKI bisa saja beralasan bahwa persyaratan yang diajukan oleh TKI tidak memenuhi syarat untuk pengajuan klaim. Lebih daripada itu hakikat dari perlindungan terhadap TKI kembali harus dipertanyakan melalui metode perasuransian ini.Poempida berpendapat dalam UU Usaha Perasuransian No. 2 Tahun 1992, praktek ex gratia ini tidak diatur dan mekanismenya pun tidak disebutkan. Praktek-praktek yang tidak diatur dalam UU ini rentan terhadap penindasan terhadap TKI karena perusahaan asuransi dapat saja memberikan alasan bahwa tertanggung tidak memenuhi syarat pengajuan klaim sehingga tidak dapat dibayarkan penuh sesuai tanggungan. “Praktek ini sama dengan uang tutup mulut yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung agar tidak mengajukan keberatan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Praktek ex gratia ini yang sama sekali tidak menggambarkan perlindungan terhadap TKI,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pialang asuransi dalam prakteknya mendapatkan fee sebesar 50% dari total yang dibayarkan oleh tertanggung. Aturan fee ini juga tidak diatur dalam Peraturan Menteri ataupun UU, sehingga mekanisme yang tidak jelas dan abu-abu ini sangat rentan merugikan TKI. Dengan premi yang dibayarkan 400 ribu rupiah oleh TKI, setengahnya merupakan feeyang didapatkan oleh pialang asuransi. Artinya bahwa premi yang dibayarkan lebih banyak diperuntukkan untuk membayarkan fee pialang asuransi sedangkan dalam prkateknya pihak TKI seringkali dipersulit untuk mendapatkan klaim asuransi. “Praktek seperti ini juga merupakan pemerasan terhadap TKI dan menghilangkan dimensi perlindungan yang menjadi fokus utama pemerintah,” tandasnya. (Rando)

Komentar

Share this post:

Berita Terkini