68 Tahun Diperingati, Pancasila Belum Membumi

 

Oleh: Sahat Farida, Aktivis Relawan Perjuangan Demokrasi.

Kita mendirikan Indonesia bukanlah dibawah sinar purnama, tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekat “MERDEKA” merdeka atau mati! Bung Karno.

1 Juni 1945, dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, sidang yang membahas rumusan dasar Indonesia merdeka, Ir. Sukarno menyampaikan pendapatnya. Pidato itu sekarang ini dikenal dengan Pidato Pancasila 1 Juni 1945. Sukarno mengemukakan rumusan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia. 5 prinsip dasar itu adalah:

Kebangsaan Indonesia

Internasionalisme/peri kemanusiaan

Mufakat/ demokrasi

Kesejahteraan Sosial

Ketuhanan

Lima sila ini merupakan philosifisce grondslag, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya sebagai dasar dibangunnya gedung Indonesia Merdeka. Secara ringkas, lima sila ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

Dasar kebangsaan adalah suatu nasionalestaat.  Syarat bangsa (Renan) adalah kehendak akan bersatu, gerombolan manusia yang mau bersatu, merasa dirinya bersatu.  Otto Baeur dalam buku Die Natonalitatenfrage, menyatakan bahwa Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena suatu persatuan nasib.

Dasar internasionalisme atau peri kemanusiaan. Seperti yang dijelaskan Sukarno, kebangsaan yang kita anjurkan bukanlah kebangsaan yang chauvinist, (paham nasionalisme yang menganggap bangsanya lebih unggul ketimbang bangsa lain). Kita bukan saja harus membangun bangsa Indonesia yang merdeka, tapi juga harus membangun persaudaraan dunia, internasionalisme. Tapi bukan internasionalisme kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.

Dasar ketiga adalah mufakat, dasar perwakilan, dasar permufakatan. Negara bukanlah untuk satu golongan, negara adalah satu untuk semua, semua untuk satu.

Dasar ke empat adalah kesejahteraan, tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka.

Dasar kelima, menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing masyarakat Indonesia hendaknya bertakwa kepada Tuhannya sendiri. Segenap rakyat Indonesia hendaknya ber Tuhan secara berkebudayaan, yakni tiada egoisme agama. Dan hendaknya Indonesia adalah Negara yang Bertuhan. Saling menghormati satu sama lain.

Sukarno adalah seorang yang suka dengan simbol-simbol. Secara simbolik ia menerangkan, Rukun Islam ada lima bilangannya, jari tangan lima jumlahnya, Pandawa lima orangnya, dan inilah lima azas Negara Indonesia, Panca Sila, kekal dan abadi. Dalam sidang itu ia juga memaparkan bahwasanya jika lima sila ini dianggap terlalu banyak, ia bisa diperas menjadi tiga sila, yakni;

Kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan kemanusiaan diperas menjadi socio nasionalisme.

Politik demokrasi dan sociale rechtvaardigheid (keadilan sosial) dinamakan socio democratie.

Ketuhanan,  yang menghormati satu sama lain.

Dari tiga ini bisa diperas menjadi satu, yakni gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara Gotong Royong.  Gotong Royong adalah suatu faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong Royong adalah satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong Royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho lo pis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah Gotong Royong.  Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila.

Pancasila diterima secara aklamasi, namun Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tidak serta merta secara legal formal menerima bulat gagasan Sukarno atas dasar prinsip bernegara, meski secara subtansi ia tidak berubah, sidang menetapkan Pancasila dalam urutan;

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

18 Agustus 1945, Pancasila disahkan secara konstitusional, sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dan Persoalan Indonesia

Dulu semasa rezim Orde Baru, Pancasila dijadikan alat untuk menekan rakyat. Pancasila adalah tafsir tunggal penguasa, Pancasila dijadikan tameng untuk melanggengkan kekuasaan. Rakyat menjadi trauma dengan Pancasila.  Pimpinan rezim orde baru ditumbangkan pada tahun 98, namun jalan Pancasila semakin hilang. Rezim paling baru tidak bisa tidak dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan imperialis, tidak memiliki jati diri, kebanggaan kebangsaan untuk berdikari.

Jurang kemiskinan yang semakin dalam menyebabkan tingginya angka pengangguran, anak-anak sebagai generasi masa depan tidak mendapatkan pendidikan, hidup dalam gizi yang kurang. Biaya kesehatan tinggi melangit. Sumber daya alam di Indonesia dikuras habis tanpa keuntungan apa-apa untuk rakyat Indonesia. Minyak bumi dikeruk dari bumi Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing, dibawa keluar negeri dan rakyat Indonesia harus membelinya kembali.  Barang-barang konsumsi tidak lagi dapat diproduksi di dalam negeri, namun harus impor dari luar negeri. Korupsi menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para pejabat tinggi. Belum lagi persoalan perbedaan keyakinan tanpa dibarengi rasa saling menghormati. Konflik berbasis perbedaan agama masih menjadi persoalan yang merisaukan.

Dari sedikit pemaparan persoalan Indonesia diatas, bisa kita lihat dengan jelas bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara telah memudar. Indonesia kehilangan jati diri, kehilangan orientasi, kehilangan harapan. Kepemimpinan Nasional melenceng jauh dari aras Pancasila. Rakyat tidak sejahtera melainkan miskin dan papa. Kemiskinan bukanlah takdir Tuhan, melainkan salah urus dalam pengaturan kebijakan. Pancasila berubah wajah. Ketuhanan Yang Maha Esa berganti Keuangan Yang Maha Esa. Kemanusiaan Tiada Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia berganti menjadi pecah belas Indonesia berbasis SARA. Perwakilan Rakyat hanya menjadi gerombolan perampok rakyat. Keadilan Sosial berganti menjadi Bantuan Sosial. Indonesia berada teramat jauh dari prinsip Pancasila.

Komentar

Berita Terkait