DPUPR Bersama Kontraktor Fahami UU No. 2/2017

Baktijaya, Detif.com – Guna mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi standar dan sesuai kriteria yang ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, pagi tadi (10/08/2017) mengundang sejumlah kontraktor Depok di Gedung Graha Insan, untuk memahami dasar konstruksi, sesuai Undang-Undang No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi.

Walikota Depok, Idris Abdul Shomad saat membuka sosialisasi UU tersebut mengatakan, pelaksanaan sebuah undang undang harusnya ada Peraturan Pemerintah (PP), sebagai petunjuk pelaksanaannya. UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi tersebut, meski belum ada PP, tapi sudah memiliki Inpres.

Idris menyampaikan, Pemerintah Pusat dalam UU tersebut, telah mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda), terutama terkait perijinan jasa kontruksi.Reward and punishment bagi kontraktor, menurutnya harus tetap ada. Sedangkan soal kesempatan mendapatkan pekerjaan, setiap pengusaha jasa kontruksi, dinilainya punya kesempatan yang sama dan hal itu menjadi komitmen pemerintah Kota.

“Kami tidak memungkiri jika kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lebih diutamakan bagi pengusaha jasa kontruksi lokal depok, namun kami tidak boleh menolak, jika ada pengusaha luar Depok mendapatkan pekerjaan, sepanjang persyaratan pelelangan terpenuhi,”pungkasnya.

Kepala DPUPR Kota Depok, Manto menyatakan, tujuan kegiatan sosialisasi UU. No. 2/2017 tentang Jasa Kontruksi, sebagai knowlegde bagi pengusaha jasa kontruksi di Depok. Produk UU itu,menurutnya menjadi penting, pasalnya bukan hanya mengatur tentang aturan jasa kontruksi, tetapi juga berisi pendelegasian kewenangan, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten / Kota.

” Lewat pemahaman undang-undang ini, saya berharap kontraktor lebih memahami dasar konstruksi, sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Selain itu pengerjaan konstruksi benar-benar memenuhi standar dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Manto menjelaskan, UU. No. 2/2017 ini adalah pengganti dari UU No. 18/1999. Kegiatan tersebut pun menjadi moment penting, bukan saja bagi Pemkot Depok, tetapi juga penting bagi pelaku usaha jasa kontruksi. Dirinya berharap kedepan para pelaku usaha jasa kontruksi dapat lebih memahami aturan main yang termaktub dalam UU No. 2/2017 tentang jasa kontruksi.

Novli Siregar, kontraktor lokal Depok mengatakan, sangat mengapresiasi acara sosialisasi UU nomor 2 thn 2017 tentang jasa konstruksi, di prakarsai oleh PUPR, tapi dirasakan kurang maksimal lantaran banyak pihak terkait tidak hadir atau tidak diundang. “Sekali lagi terima kasih kepada PUPR”, haturnya. (iki)

Komentar

Share This Post