Penataan Kawasan Situ Kota Depok Terkendala Tanggung Jawab Pusat

Pengasinan, Detif.com – Anggota DPR RI merasa pesimis Kota Depok akan maju dan berhasil menata kawasan wisata, pasalnya para pemimpinnya dinilai pasif serta tidak pro aktif berkunjung dan silahturahmi, guna mengajukan anggaran ke Pusat.

“Percuma dan sama saja jalan ditempat, bila Walikota maupun Wakilnya tidak pro aktif membuat terobosan, pemaparan dan lainnya, termasuk meminta bantuan anggaran ke sejumlah instansi di pemerintah pusat,” papar Nuroji, anggota Komisi X DPR bidang Pariwisata didampingi Oneng Septiarini, dari Kementerian Kepariwisata saat Gerakan sadar Wisata di Situ Pengasinan, Sawangan, Senin (7/8).

Jika hanya menunggu dan tidak ada inisiatif maupun keberanian mengajukan usulan anggaran, serta memaparkan program kepariwisataan,menurutnya percuma walaupun memiliki puluhan situ atau resapan air, yang menjadi salah satu dostinasi kepariwisataan di Kota Depok.

“Percuma banyak rencana, jika tidak sungguh-sungguh dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.Contohnya rumah zaman Belanda, Tiang Telepon zaman Belanda, rumah kuno Pondok Cina, Jembatan Panus, Gereja Tertua di Depok, Gong Bolong dan lainnya,”tukas Nuroji.

Keberadaan 23 dari 26 situ di Kota Depok, baginya merupakan aset berharga untuk menambah pemasukan asli daerah (PAD).”Tidak perlu takut bermasalah bila memang anggaran itu dipergunakan untuk yang jelas di lapangan,” tandasnya.

Nuroji mengisahkan, hampir sebagian bupati maupun walikota se Indonesia, datang ke DKI Jakarta menemui atau bersilahturahmi dengan kementerian, berkaitan usulan berbagai program pembangunan.Kebanyakan usulan mereka disetujui.

Kepala Bidang Kementerian Pariwisata Oneng Septiarini,mengatakan bila ingin meningkatkan peran pariwisata daerah, harus memiliki kepastian program kepariwisataan.

“Khusus Depok, bisa memanfaatkan destinasi Jakarta, tetapi tetap harus ada semacam dorongan dari pemerintah Kota, semacam daya paksa dari walikota yang memerintahkan agar sektor kepariwisataan digalakkan, tanpa peran dari pemerintah, agak sulit sektor pariwisata ini di galakkan, lalu yang juga ga kalah penting adalah masyarakatnya dibangkitkan kepeduliannya, serta media pun ikut di ajak, karena media ini penting, media bisa sebagai katalisator program pemerintah” tandasnya.

Pemerintah, tegas Oneng, sangat konsern pada pengembangan potensi kepariwisataan, di Indonesia ada tiga pintu destinasi, yakni Jakarta, Bali dan Batam. Selain itu pengembangan potensi kepariwisataan juga amat sangat di pengaruhi adanya brending, semacam publikasi apa yang hendak ditawarkan sebagai destinasi pariwisata.

Walikota Muhammad Idris saat membuka secara resmi Gerakan Sadar Wisata Situ di Situ Pengasinan, Sawangan, mengakui bahwa sampai sekarang masih terkendala dengan anggaran penataan kawasan situ, lantaran menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Kami hanya kebagian mengawasi saja untuk penataan, pengerukan maupun lainnya terbentur pemerintah pusat,” ucapnya.

Meski begitu, Idris mengapresiasi digalakkannya kepariwisataan, yang memang dalam Pemerintahan Jokowi – JK, sektor pariwisata menjadi program prioritas dalam rangka mendulang pendapatan negara dari sektor kepariwisataan.

Diapun mengatakan, untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pendulang PAD, dibutuhkan regulasi pendukung kearah tersebut, semisal adanya perda yang mengatur tentang hal tersebut, serta tentunya kepedulian dan dukungan dari masyarakat.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Seni, budaya dan Pariwisata (Kadisporasenbudpar) Agus Suherman mengatakan, sangat mendukung kegiatan tersebut, artinya Kota Depok berarti punya potensi pariwisata, dan itu sudah semestinya di garap pemerintah Kota Depok dengan serius, guna meningkatkan potensi kepariwisataan. (ben)

Komentar

Share This Post