PN Depok Diduga Kangkangi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Kembang, Detif.com – Datangnya musim penghujan sekarang ini, membuat Pengadilan Negeri Depok, membenahi diri, dengan membuat Talang air.Namun sangat disayangkan, pekerjaan perbaikan tersebut yang di kerjakan sendiri tanpa pihak ketiga, menjadi pertanyaan publik. Pasalnya tidak ada informasi dari mana sumber dana pekerjaan tersebut dan dikerjakan oleh siapa.

Seorang pengunjung sidang, Slamet (38 th) bertanya tanya saat melihat scaffolding bertengger dihalaman PN Depok. ” ini Pekerjaan apa ya, kok sampai dipasang scaffolding disini, apa ini perawatan Gedung atau apa ya, apa dipihak ketigakan, dan ini pakai anggaran dari mana ya” ujarnya saat itu Kamis ( 23/11/17).

Untuk memastikan pertanyaan pengunjung sidang tersebut, wartawan pun melakukan konfirmasi ke pihak PN Depok.

” ini Pekerjaan pembuatan Talang air, untuk anggarannya dibawah 50juta, jadi kalo masalah dipihak ketigakan, tidak perlu karena, ini tidak besar anggarannya” ,ujar Ririn bagian Umum.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh PPK Pekerjaan tersebut.” ya, Pekerjaan Talang air ini, anggarannya dibawah 50juta, dan tidak dipihak ketigakan, untuk masalah anggarannya, bagian Umum yang lebih tau”, tegas Aryo pada wartawan.

Seperti diketahui, jika Pekerjaan yang berkaitan dengan pemakaian dana Negara, harus menggunakan jasa pihak ketiga, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sebagaimana dilansir situs www.khalidmustofa.info adalah, pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM pada institusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan kerja), Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyakarat, Pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.

Selsin itu pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar, Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan, Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus, yangbelum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah.Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.

Dari penjelasan diatas maka cukup jelas apa saja yang boleh dilaksanakan secara swakelola. Di luar dari daftar tersebut, harus dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa atau pihak ketiga.(ndi)

Komentar

Share This Post