KOMPERNAS: Selamatkan Aset Negara Di Pasar Kemiri!

Margonda, DI – Ketua Umum KOMPERNAS (Komite Pergerakan Nasional), Torben Rando Oroh, mengeluarkan pernyataan kepada media bahwa KOMPERNAS mendukung perlawanan pedagang Pasar Kemiri untuk menolak eksekusi Lahan Pasar Kemiri pada 19 April nanti.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum KOMPERNAS saat ditemui di Gedung DPRD Kota Depok pada Senin (16/4).

“Sejatinya pasar kemiri adalah milik negara, untuk itu perlu diselamatkan dari kaum pemodal yang ingin mencaplok aset negara tersebut. Jika kami sebagai rakyat mau peduli pada aset negara, lalu alasan apa aparat hukum negara tidak mau menyelamatkan aset negara?!,” ujar Rando, sapaan akrab Ketua Kompernas.

Bila sampai tanggal 18 April 2018 belum ada kepastian pembatalan eksekusi oleh pihak PN Depok, maka kami dari Komite Pergerakan Nasional dan beberapa elemen masyarakat Depok lainnya akan melakukan aksi besar ke Kantor PN untuk mendesak pembatalan eksekusi.

Alasan kami keberatan atas rencana pelaksanaan eksekusi Pasar Kemiri yg akan dilakukan PN Depok. Alasannya adalah sbb:

Putusan PN Bogor no: 36/pdt/G/2009/PN.Bgr jo. Putusan pengadilan tinggi Bandung no: 256/pdt/2010/PT. Bdg jo.Putusan MA no: 695 K/pdt/2011 jo putusan MA no: 476 PK/pdt/2013 adalah putusan yg _non executable_ karena:

1. Amar putusan angka 6  putusan PN Bogor tdk menyebutkan secara jelas mengenai obyek yg akan dieksekusi.

2. Status tanahnya sdh beralih menjadi tanah negara karena HGB no.68/kemiri muka telah berakhir haknya pd tanggal 4 oktober 2008

3. Di atas tanah pasar kemiri telah berdiri bangunan yg dibiayai APBD kota depok dan terinventarisasi sbg aset milik Pemkot Depok

sehingga berdasarkan UU no 1 thn 2004 ttg perbendaharaan negara pihak manapun dilarang melakukan penyitaan.

4. Penetapan ketua PN Depok no. 04/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2015/PN.Dpk yg akan melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan sbgmn dimaksud pd angka 1 adalah penetapan yg bertentangan dg hukum krn melebihi amar putusan dan PN Depok telah melakukan penafsiran sendiri atas amar putusan krn scr hukum tdk dibenarkan PN Depok melakukan penafsiran kembali atas putusan yg akan dieksekusi.(crt)

Komentar