Advertorial Headline Jawa Barat 

Reformasi Birokrasi Di Kota Depok Mendapat Penilaian Positif

FOTO: Forum RENJA BKPSDM Kota Depok.

MARGONDA – Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

FOTO: Walikota Depok Muhammad Idris dan Kepala Diskominfo Muhammad Sidik, saat acara Media Gathering.

Walikota Depok Komitmen Pada Reformasi Birokrasi Sejak Dilantik

Pada 2016 tidak berapa lama setelah dilantik sebagai Walikota Depok, Mohammad Idris menggelar acara pelepasan peserta Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di Aula Balaikota. Menurutnya, ASN Kota Depok yang memiliki segudang prestasi hendaknya tidak hanya sebagai pelayan masyarakat semata.

Orang Nomor satu Di Kota Depok ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini tengah melakukan reformasi birokrasi terutama terhadap pencapaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi dan profesional. Kompetensi dan profesional ini berkaitan dengan kemampuan aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab.

“Guna mencapai good governance, ASN Kota Depok harus menciptakan Pemerintahan yang katalistik, di mana para ASN bukan hanya berfungsi sekadar melayani masyarakat saja, tetapi ASN menjadi katalisator, atau penggerak di tengah masyarakat,” Ungkap Mohammad Idris.
Alumni Gontor ini menekankan bahwa ASN Kota Depok adalah milik Masyarakat Depok, oleh karena itu target-target yang dimiliki Pemkot Depok tidak lepas dari partisipasi masyarakat.

“Program-program unggulan yang diusung Pemkot Depok tentunya tidak akan dapat berhasil tanpa adanya peran masyarakat dalam menyukseskannya,” papar mohammad Idris.

Dirinya juga menegaskan bahwa ASN Depok tidak boleh kalah kompetensi dari ASN daerah lainnya.

“ASN kita sudah banyak yang meraih penghargaan, tentu hal ini menandakan kompetensi ASN Depok sangat mumpuni. Namun, demikian tetap harus diseimbangkan dengan peningkatan kinerja yang berarti,” tegas Mohammad Idris.

Pelayanan BKPSDM Depok Gunakan Sistem Informasi Terintegrasi

Terbitnya UU No. 04/2011 tentang Informasi Geospasial (IG) dan Perpres No.27/2014 tentang Jaringan IG, menjadi salah satu pemicu pelayanan Kepegawaian BKPSDM Kota Depok, menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri mengungkapkan, dari rangkuman kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, serta untuk menjalankan sejumlah regulasi, diperlukan penataan sistem manajemen SDM dan pelayanan kepegawaian berbasis Teknologi Informasi (TI).

“Aplikasinya sudah kita siapkan untuk semua OPD, sehingga tidak lagi manual. Kini ASN bisa langsung laporkan kinerjanya lewat aplikasi terintegrasi.Ini juga bisa untuk mengetahui titik koordinat keberadaan ASN saat tugas atau bekerja”, sambutnya didepan peserta Forum OPD BKPSDM Kota Depok, di Hotel Bumi Wiyata, Senin (27/02/2018).

Dia menyampaikan, ada 10 aspek reformasi manajemen ASN sebagai bahan usulan Rencana Kerja (Renja) 2019 mendatang. Yakni, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan, Penilaian Kinerja, Displin, Penghargaan, Pemberhentian, Penggajian dan Tunjangan, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua serta Perlindungan.”Pada beberapa hal tersebut, terdapat sistem baru yang akan mulai diterapkan seperti sistem pemberhentian, pengembangan dan penilaian kinerja”, utasnya.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, kualitas manajemen kepegawaian dan pengembangan pelayanan kepegawaian berbasis TI, serta pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional tertentu, menurut Supian menjadi isu strategis, dalam menyusun Renja dan Program tahun depan.

“Agar tidak terjadi kecemburuan sosial, bagi yang ingin ikut Diklat PIM tk.IV wajib menyerahkan Proposal Project Perubahan. Jabatan fungsional pun akan diisi berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi, juga perencanaan suksesi dan talent pool. Namun harap bersabar, sebab formasinya terbatas”, lanjutnya.

IDM Nilai Reformasi Birokrasi Di Pemkot Depok Cukup Baik

Direktur Eksekutif IDM (Indonesia Development Monitoring), Firman Tresnadi, mengeluarkan penilaian tentang Reformasi Birokrasi di Kota Depok. Saat ditemui Depok Interaktif di Hotel Bumi Wiyata pada Kamis 5 April 2019, Direktur Eksekutif IDM tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Kota Depok ini cukup baik dalam Reformasi Birokrasi di era Walikota Depok DR. KH. Muhammad Idris.

“Pelayanan Publik meningkat cepat, Birokrat lebih transparan, dan lebih sering melakukan lelang jabatan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dan memiliki integritas,” ujar Firman Tresnadi.(nj/adv)

Komentar

Berita Terkait