Home Headline Tenda ‘Petani Duduki DPR’ Pindah Ke Istana Presiden

Tenda ‘Petani Duduki DPR’ Pindah Ke Istana Presiden

JAKARTA, Rabu (25/1), bertepatan dengan 45 hari aksi petani duduki DPR, para petani berencana memindahkan tendanya di depan Istana Presiden. Para petani akan menuntut Presiden SBY turun tangan langsung menyelesaian kasus mereka.

Menurut Binbin Firman Tresnadi, aktivis dari Aksi Kaum Tani Duduki DPR untuk Tegakkan Pasal 33, sejauh ini belum ada perkembangan lebih jauh terkait respon pemerintah atas tuntutan petani Pulau Padang (Riau) dan Bima (NTB).

“Bupati Kepulauan Meranti masih enggan mengeluarkan rekomendasi terkait tuntutan pencabutan SK menhut 327/2009. Sedangkan di Bima, Bupati juga masih ngotot tidak mau mencabut Ijin Usaha Pertambangan PT. SMN,” kata Binbin.

Sementara DPR, kata dia, merasa tidak punya kewenangan untuk memanggil bupati-bupati bermasalah tersebut. Akibatnya, tuntutan petani pun seperti menguap dan terkadang tidak terhiraukan.

Padahal, sudah sebulan lebih para petani bertahan di gedung DPR. Kondisi petani secara fisik mulai mengalami penurunan. Hal itu kian diperparah oleh kondisi cuaca, khususnya curah hujan tinggi, yang mewarnai sepanjang Desember 2011 hingga Januari 2012 ini.

Binbin menjelaskan, aksi massa dan pendirian tenda di depan istana akan dimulai pada pukul 13.00 WIB besok. Sejumlah organisasi rakyat, seperti Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), akan berpartisipasi memberi dukungan.

Para petani akan bertahan di depan istana negara hingga ada jawaban konkret dari Presiden SBY. “Jika tidak ada jawaban konkret, kami akan bertahan terus di depan istana negara,” kata Binbin.

Sementara itu, di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, sedikitnya 7000-an orang akan menggelar aksi menduduki kantor Bupati besok. Aksi tersebut merupakan akumulasi dari ketidakpuasan rakyat pulau padang atas penolakan Bupati mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan SK Menhut nomor 327/2009.

Aksi serupa juga akan terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedikitnya 35 ribu rakyat Lambu sudah bersiap menggelar aksi pendudukan kantor Bupati Bima. Mereka menuntut agar SK nomor 188/2010 tentang ijin eksplorasi tambang PT. SMN segera dicabut.(TRO/BO)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...