Home Headline LMND Tolak Kenaikan Tarif Listrik

LMND Tolak Kenaikan Tarif Listrik

Aksi protes menentang kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai bermunculan di berbagai daerah. Di Samarinda, Kalimantan Timur, sedikitnya 30-an aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi protes.

LMND menggelar aksinya di perempatan Mal Lembuswana Samarinda, Jumat (3/2/2012). Dengan membentangkan spanduk dan mengusung sejumlah bendera, massa aksi menyampaikan kritikan terkait rencana pemerintah tersebut.

“Alasan pemerintah menaikkan TDL sangat tidak masuk akal. Misalnya, mereka bilang subsidi listrik membebani APBN. Itu hanya akal-akalan pemerintah saja,” kata Sofyan Siswanto, seorang pengurus LMND Kaltim.

Sofyan menjelaskan, nilai subsidi TDL di APBN 2012 hanya Rp 45 triliun atau sekitar 3% dari total APBN. Menurut Sofyan, angka itu masih sangat kecil dibanding anggaran untuk membayar aparatus negara sebesar Rp215,7 triliun atau 15% dari total APBN.

“Kalau alasannya penghematan anggaran, kenapa bukan anggaran untuk mendandani aparatus negara itu yang dipangkas,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, masalah penghambat pasokan listrik di Indonesia adalah ketersediaan bahan bakar dan infrastruktur. “Kedua hal itu, yakni bahan bakar dan infrastruktur, murni kesalahan pemerintah,” tegasnya.

Sofyan mencontohkan, Indonesia memiliki dan merupakan pengekspor bahan bakar yang diperlukan PLN, seperti batubara, gas, dan BBM. Masalahnya, kata Sofyan, ketiga jenis bahan bakar itu sekarang dikuasai asing.

“Sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing. Hal itu yang membuat PLN kesulitan mendapatkan bahan bakar,” ungkapnya.

Sementara itu, Ragil, aktivis PRD Samarinda yang turut berorasi dalam aksi ini, menuding adanya agenda liberalisasi dibalik rencana kenaikan TDL ini.

“Kenaikan harga TDL pada April 2012 adalah ‘agenda tertunda’ dari rencana untuk membuat harga BBM di dalam negeri sesuai dengan harga pasar dunia,” ujarnya.

Jika harga TDL sudah diserahkan kepada mekanisme pasar, maka perusahaan listrik asing akan berlomba-lomba berinvestasi di Indonesia. “Inilah tujuan liberalisasi kelistrikan itu,” tegas Ragil dalam orasinya.

Selain itu, menurut Ragil, agenda liberalisasi kelistrikan sebetulnya sudah bisa terbaca dengan keluarnya UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan UU itu, kata dia, pengelolaan listrik di Indonesia memungkinkan peran asing.

“Ini akan membawa dampak buruk bagi rakyat. Harga TDL akan diserahkan ke pasar. Banyak orang yang kesulitan mengakses layanan listrik. Ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945,” ungkapnya.

Dalam aksinya itu, LMND Samarinda mengajak rakyat Indonesia mempersiapkan perlawanan besar-besaran terhadap rencana itu. Aksi Tolak Kenaikan Tarif Listrik ini juga dilakukan oleh LMND diberbagai daerah lain.

Selain mengangkat isu penolakan kenaikan TDL, LMND Samarinda juga bersolidaritas terkait konflik agraria di Bima (NTB), Pulau Padang (Riau), Tanah Merah (Jakarta), dan Lampung Tengah (Lampung).

(TOR/BO)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...

Aktivis Depok Tak Yakin Kasat Lantas Serius Berantas Percaloan SIM

 DEPOK - Gebrakan Kasat Lantas Polres Metro Depok yang baru dalam upaya pemberantasan percaloan di Satpas SIM 1221 Depok, dinilai sejumlah aktivis Kota Depok...