Home Headline Penembakan WNI Sudah Jadi Trend Baru

Penembakan WNI Sudah Jadi Trend Baru

(FOTO: Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh)

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai, kasus penembakan WNI sudah menjadi trend baru bagi Malaysia. Malaysia sudah bukan lagi negara yang menganut hukum dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), maka sudah sepatutnya Malaysia di eksklusikan dari ASEAN.

“Pemerintah RI sudah selayaknya melakukan lobi-lobi regional dengan negara-negara ASEAN lainnya dan negara-negara berpengaruh di Asia untuk memberi tekanan politik dan ekonomi sebagai akibat masalah ini, sebab ini akan sangat merugikan stabilitas regional Asia Tenggara,” ujar Poempida dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (13/09/12).

Dari penembakan WNI yang untuk kesekian kalinya ini, Politisi Golkar itu juga menilai, Pemerintah RI sangat lemah merespon permasalahan WNI. Sebab lanjutnya, dalam tujuh bulan terakhir setidaknya ada tiga kasus tewasnya WNI di tangan polisi Malaysia.

“Jika kebijakan politik luar negeri Indonesia lemah dan tidak bersikap dan melakukan tindakan tegas dalam konteks perlindungan WNI di dalam negeri, maka dikhawatirkan akan terjadi anarkisme balik di Indonesia. Dimana orang-orang Malaysia di Indonesia akan diadili secara anarkis,” tegasnya.

Poempida menegaskan, kembali kepada seluruh elemen Pemerintahan RI harus juga bertindak, jangan hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membuat statemen-statemen yang bersifat menenangkan dan berupa wacana belaka.

Melainkan, Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) harus segera memperketat proses imigrasi yang berkaitan dengan arus penduduk masuk maupun keluar Indonesia dari dan ke Malaysia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus segera melakukan aksi pengetatan perdagangan dengan Malaysia.

Serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) wajib segera melakukan moratorium total pengiriman TKI ke Malaysia dan bersama dengan Kemenlu melakukan pemulangan TKI yang ada di Malaysia.

“Jika pemerintahan RI tidak bertindak sesegera mungkin, maka hampir dapat dipastikan trend seperti ini akan terus terjadi. Kredibilitas pemerintah akan semakin dipertanyakan jika tidak segera melakukan tindakan keras sebagai respon tindakan brutal polisi Malaysia terhadap WNI,” pungkasnya.

Sebelumnya, lima WNI ditembak polisi Malaysia di daerah Ipoh Perak Malaysia. Kelima WNI itu diduga terlibat kasus perampokan di Malaysia. Mereka adalah Jony, Osnan, Hamid, Mahno, dan Diden. 4 Korban berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan Mahno berasal dari Madura, Jawa Timur.(KB)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...