Home Headline Revisi UU Perlindungan TKI Mendesak Dilakukan

Revisi UU Perlindungan TKI Mendesak Dilakukan

Jakarta (17/09) – Sidang Paripurna DPR RI telah menetapkan Pansus RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri sebagai usaha perbaikan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pembentukan Pansus RUU Perlindungan TKI ini menjadi salah satu komitmen terhadap upaya memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap TKI.
Anggota Pansus RUU Perlindungan TKI di LN Peompida Hidayatulloh mengatakan sebagai tenaga kerja yang dilindungi hak-haknya, keberadaan mereka seringkali menjadi sapi perahan para oknum atau lembaga yang terlibat dalam proses penempatan TKI. Pasal 68 UU Nomor 39 tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap penempatan wajib mengikutsertakan TKI untuk mengikuti program asuransi.
“Artinya bahwa pemerintah secara tegas menginginkan agar TKI terlindungi hak-hak nya melalui metode perasuransian,” katanya hari ini di Jakarta.
Salah satu permasalahan yang seringkali tidak tersentuh oleh perhatian lanjut Poempida adalah pemberian perlindungan terhadap TKI melalui asuransi. Asuransi TKI ini diatur dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 yang sejatinya adalah upaya untuk melindungi kehidupan TKI sebelum penempatan, saat penempatan maupun setelah penempatan.
“Secara filosofis perlindungan terhadap TKI dapat dilakukan dengan berbagai cara. Metode asuransi adalah salah satu yang mudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat, namun apakah pelaksanaannya benar-benar melindungi TKI, inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita semua,” kata anggota Komisi IX DPR RI.
Dalam Permen No 7 Tahun 2010 tersebut secara jelas menggambarkan bahwa apapun yang terjadi selama proses mereka menjadi TKI merupakan kewajiban pihak konsorsium dan pialang asuransi yang harus membayarkan klaim tuntutan. Menurutnya, permasalahan muncul ketika TKI sangat sulit untuk mengajukan klaim walaupun sebenarnya mereka telah memenuhi persyaratan untuk klaim asuransi.
Praktek Ex Gratia Sebagai Pelanggaran HAM
Poempida mengatakan terdapat beberapa kebijakan asuransi yang sangat merugikan TKI. Kebijakan asuransi tersebut antara lain mekanisme ex gratia yaitu kewajiban perusahaan untuk membayarkan klaim yang sebenarnya hal itu bukan merupakan tanggungan pihak perusahaan. Menurutnya praktek semacam ini sama dengan uang tutup mulut yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung agar tidak mengajukan keberatan.
“Praktek ex gratia ini sama sekali tidak menggambarkan perlindungan terhadap TKI dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab pemberian klaim pihak tambahnya, asuransi dapat tidak membayarkan sepenuhnya klaim tersebut kepada tertanggung. Artinya pihak konsorsium asuransi TKI bisa saja beralasan bahwa persyaratan yang diajukan oleh TKI tidak memenuhi syarat untuk pengajuan klaim. Lebih daripada itu hakikat dari perlindungan terhadap TKI kembali harus dipertanyakan melalui metode perasuransian ini.
Ia mempertanyakan apakah praktek seperti ini menjadi hal yang lumrah dan wajar, atau kah ini menjadi modus yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dengan mengorbankan hak-hak TKI.
Menurutnya dalam UU Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992 praktek ex gratia ini tidak diatur dan mekanismenya pun tidak disebutkan. “Praktek-praktek yang tidak diatur dalam UU ini rentan terhadap penindasan terhadap TKI karena perusahaan asuransi dapat saja memberikan alasan bahwa tertanggung tidak memenuhi syarat pengajuan klaim sehingga tidak dapat dibayarkan penuh sesuai tanggungan,” katanya.
Bapepam LK Harus Tegas
Sementara Direktur Riset dan Advokasi Katalog Indonesia Andriea Salamun berpendapat Bapepam LK sebagai lembaga yang memberikan lisensi maupun izin usaha terhadap perusahaan asuransi harus dilibatkan untuk mengatasi persoalan ini. Walaupun secara tidak langsung lembaga ini mengatur TKI, namun fungsi mereka dapat menekan perusahaan-perusahaan asuransi nakal yang tidak memberikan hakikat perlindungan terhadap TKI.
Menurutnya Bapepam LK melalui Biro Perasuransian harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dan pialang asuransi.  Bentuk pengawasan itu harus diimplementasikan oleh sebuah sistem yang mampu melindungi TKI agar dalam melakukan klaim dapat diselesaikan dengan cepat.
Pialang asuransi lanjut Andriea dalam prakteknya mendapatkan fee sebesar 50% dari total yang dibayarkan oleh tertanggung. Aturan fee ini juga tidak diatur dalam peraturan menteri maupun UU sehingga mekanisme yang tidak jelas dan abu-abu ini sangat rentan merugikan TKI. Dengan premi yang dibayarkan 400 ribu rupian oleh TKI, setengahnya merupakan fee yang didapatkan oleh pialang asuransi.
“Artinya bahwa premi yang dibayarkan lebih banyak diperuntukkan untuk membayarkan fee pialang asuransi sedangkan dalam prkateknya pihak TKI seringkali dipersulit untuk mendapatkan klaim asuransi. Dapat dikatakan praktek ini juga merupakan pemerasan terhadap TKI dan menghilangkan dimensi perlindungan yang menjadi fokus utama pemerintah,” tegasnya.
Saya berkeyakinan bahwa terdapat indikasi kementerian terkait maupun lembaga yang terkait dengan penempatan TKI telah mengetahui praktek ini. “Sudah saatnya bagi pihak-pihak yang fokus terhadap permasalahan TKI untuk merevisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI sehingga hakikat dari perlindungan tersebut benar-benar dilakukan oleh pemerintah,” tukasnya.

Pemerintah Lakukan Pembiaran terhadap TKI

Menanggapi centang parenang pelayanan asuransi bagi TKI, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan problem asuransi TKI dibiarkan oleh pemerintah selama ini. Untuk mengurainya harus dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai dari pengambil kebijakannya, tidak hanya pada tingkat hulu (pihak asuransinya). Karena masalah asuransi dimulai dari badan hukum asuransi TKI yang bermasalah karena penunjukan tanpa tender.

Bapepam LK juga harus dievaluasi mengenai pemberian lisensi yang harus selektif dan tidak sekadar memberikan lisensi tetapi harus ada monitoring dan evaluasi. “Kebijakannya juga bermasalah (Kepmen), buktinya setahun bisa 3 (tiga) kali ganti Kepmen asuransi tapi tidak pernah berdampak pada manfaat asuransi bagi TKI karena selalu masalah pada klaim,” tegasnya.

Evaluasi lanjutnya juga bisa berbasis pada hasi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara gamblang juga menyebutkan ada masalah serius di asuransi TKI. Juga termasuk hasil kajian KPPU.

“Asuransi TKI ke depan harus di reformasi, dari model komersial menjadi trust fund atau tabungan,” pungkasnya. (TRO)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...