Home Headline Pemerintah Tidak Pernah Fokus Atur Kesehatan

Pemerintah Tidak Pernah Fokus Atur Kesehatan

Jakarta (19/09) – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai dalam membuat regulasi tentang tembakau, pemerintah memang tidak fokus dalam mengatur kesehatan, namun lebih mengatur tentang pertanian, industri dan tata niaga tembakau dan rokok. Menurut peneliti IGJ Salamuddin Daeng, aturan yang dibuat pemerintah adalah seperangkat regulasi yang berisikan tentang pengetatan produksi, standarisasi bagi industri, merek dan label yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan.
“Aturan sebagaimana yang termaktub dalam RPP Tembakau termasuk aturan yang dibuat oleh berbagai pemerintah daerah, akan semakin memperkuat dominasi perusahaan-perusahaan besar asing dalam industri ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan rokok dari AS, Eropa, Jepang, China tengah berusaha mengejar pasar Indonesia,” tegasnya.
Daeng mengatakan perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani antara Indonesia China (ACFTA), Indonesia Jepang (IJEPA) Indonesia AS (OPIC), Indonesia Uni Eopa (CEPA) akan semakin membuka ekspansi perdagangan negara-negara maju ke Indonesia termasuk perdagangan tembakau dan produk tembakau.
Ia menilai China dan AS merupakan negara yang haus dengan pasar tembakau Indonesia. China adalah produsen tembakau dan rokok terbesar di dunia, sekitar 35-40 persen pasar tembakau global dikendalikan oleh China. Sementara AS merupakan produsen terbesar lainnya dimana perusahaan-perusahaan asal negara adi daya tersebut sangat agresif dalam menguasai perusahaan tembakau nasional di berbagai negara. “Salah satu yang paling agresif adalah Philiph Morris,” ungkapnya.
Pemerintah Harus Lindungi Industri Nasional
Sikap pemerintah Indonesia yang sibuk membuat  persyaratan yang ketat bagi pertanian dan  industri nasional, mendapat tanggapan peneliti ReIde Indonesia Agus Surono. Menurutnya, sikap pemerintah tersebut justru akan memukul pasokan bagi industri kretek besar dan menghancurkan industri skala kecil. Di lain sisi impor tembakau dan produk tembakau tidak terbendung akibat perdagangan bebas.
Agus mengatakan, dalam rangka membendung impor, seharusnya pemerintah memperkuat pertanian dan melindungi industri nasional, baik melalui kebijakan subsidi pertanian, bea masuk dan hambatan non tarif lainnya. “Hal ini mengingat perekonomian Indonesia telah dirugikan sangat besar akibat impor produk pertanian termasuk tembakau yang selama ini telah menciptakan kerugian yang besar bagi petani,” tegasnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi anti tembakau bagi kesehatan telah menyimpang dari tujuan yang sebenarnya yakni untuk memperbaiki kesehatan. “Seharusnya pemerintah fokus mengatur tentang pembatasan konsumsi tembakau bagi anak-anak di bawah umur, menyediakan ruang boleh merokok pada setiap tempat umum sehingga tidak timbul prasangka dalam masyarakat kita,” pungkasnya.(Roh)
- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...

Aktivis Depok Tak Yakin Kasat Lantas Serius Berantas Percaloan SIM

 DEPOK - Gebrakan Kasat Lantas Polres Metro Depok yang baru dalam upaya pemberantasan percaloan di Satpas SIM 1221 Depok, dinilai sejumlah aktivis Kota Depok...