Home Headline Pemerintah Tidak Pernah Fokus Atur Kesehatan

Pemerintah Tidak Pernah Fokus Atur Kesehatan

Jakarta (19/09) – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai dalam membuat regulasi tentang tembakau, pemerintah memang tidak fokus dalam mengatur kesehatan, namun lebih mengatur tentang pertanian, industri dan tata niaga tembakau dan rokok. Menurut peneliti IGJ Salamuddin Daeng, aturan yang dibuat pemerintah adalah seperangkat regulasi yang berisikan tentang pengetatan produksi, standarisasi bagi industri, merek dan label yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan.
“Aturan sebagaimana yang termaktub dalam RPP Tembakau termasuk aturan yang dibuat oleh berbagai pemerintah daerah, akan semakin memperkuat dominasi perusahaan-perusahaan besar asing dalam industri ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan rokok dari AS, Eropa, Jepang, China tengah berusaha mengejar pasar Indonesia,” tegasnya.
Daeng mengatakan perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani antara Indonesia China (ACFTA), Indonesia Jepang (IJEPA) Indonesia AS (OPIC), Indonesia Uni Eopa (CEPA) akan semakin membuka ekspansi perdagangan negara-negara maju ke Indonesia termasuk perdagangan tembakau dan produk tembakau.
Ia menilai China dan AS merupakan negara yang haus dengan pasar tembakau Indonesia. China adalah produsen tembakau dan rokok terbesar di dunia, sekitar 35-40 persen pasar tembakau global dikendalikan oleh China. Sementara AS merupakan produsen terbesar lainnya dimana perusahaan-perusahaan asal negara adi daya tersebut sangat agresif dalam menguasai perusahaan tembakau nasional di berbagai negara. “Salah satu yang paling agresif adalah Philiph Morris,” ungkapnya.
Pemerintah Harus Lindungi Industri Nasional
Sikap pemerintah Indonesia yang sibuk membuat  persyaratan yang ketat bagi pertanian dan  industri nasional, mendapat tanggapan peneliti ReIde Indonesia Agus Surono. Menurutnya, sikap pemerintah tersebut justru akan memukul pasokan bagi industri kretek besar dan menghancurkan industri skala kecil. Di lain sisi impor tembakau dan produk tembakau tidak terbendung akibat perdagangan bebas.
Agus mengatakan, dalam rangka membendung impor, seharusnya pemerintah memperkuat pertanian dan melindungi industri nasional, baik melalui kebijakan subsidi pertanian, bea masuk dan hambatan non tarif lainnya. “Hal ini mengingat perekonomian Indonesia telah dirugikan sangat besar akibat impor produk pertanian termasuk tembakau yang selama ini telah menciptakan kerugian yang besar bagi petani,” tegasnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi anti tembakau bagi kesehatan telah menyimpang dari tujuan yang sebenarnya yakni untuk memperbaiki kesehatan. “Seharusnya pemerintah fokus mengatur tentang pembatasan konsumsi tembakau bagi anak-anak di bawah umur, menyediakan ruang boleh merokok pada setiap tempat umum sehingga tidak timbul prasangka dalam masyarakat kita,” pungkasnya.(Roh)
- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...
- Advertisement -

Pemkot Depok Tambah ABT Untuk Bantu Warga Terdampak Bencana

BALAIKOTA - Pemerintah Kota Depok bergerak cepat menindaklanjuti dampak hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada (21/06) sore, sehingga mengakibatkan rumah dan infrastruktur...

Lolos Babak Kualifikasi Jabar, Walikota Janjikan Bonus Atlet Drum Band

CILODONG - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji akan memberikan bonus kepada atlet drum band Kota Depok yang akan berjuang untuk lolos babak kualifikasi...

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...

Berita Terkait

PDAM Tirta Asasta Minta Maaf Dan Bertanggung Jawab Crane Bongkaran Tower Air Timpa Rumah Warga

DEPOK - Kegiatan pembongkaran bekas tower air milik PDAM Tirta Asasta kota Depok di jalan Mawar Raya, RW. 04 kelurahan Depok Jaya mengalami musibah,...

Satgas Agraria: Isu Pungli Program PTSL Depok Itu HOAX

DEPOK - Maraknya berita terkait dugaan adanya pungli dalam program PTSL di Kota Depok menjadi sorotan sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat. Pasca pernyataan di...

Gratis Biaya Sambungan Baru PDAM Depok Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

SUKMAJAYA - Persyaratan pendaftarannya pun cukup mudah, para calon pelanggan hanya diminta membawa fotocopy KTP, fotocopy SPT PBB terbaru, serta Materai 10000.DEPOKNET - Dalam...

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...

P16 Kasus Pembunuhan Anggota TNI, 3 Jaksa Mulai Mengkaji

Kejaksaan Negeri Depok Siapkan 3 Jaksa Peneliti Berkas Perkara Terbunuhnya Anggota TNI di Depok Kejaksaan Negeri Depok telah menunjuk 3 (tiga) Jaksa Peneliti Berkas...