Home Headline DPR Dinilai Ingin Melumpuhkan KPK

DPR Dinilai Ingin Melumpuhkan KPK

Jakarta– Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kalangan aktivis antikorupsi ingin melumpuhkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi. Hal itu terungkap dari rencana Komisi Hukum DPR yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Kalau rancangan undang-undang tersebut disahkan sama halnya dengan merusak independensi dan membunuh KPK,” kata Zainal Arifin Muchtar, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, kemarin.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat segera merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan, mereka sudah menyiapkan draf rancangan revisi dan menyerahkannya kepada Badan Legislasi DPR. Sejumlah poin dalam draf itu dikhawatirkan dapat melumpuhkan kewenangan komisi antikorupsi.

Poin-poin itu antara lain, pembentukan Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk DPR, pengembalian fungsi penuntutan KPK ke Kejaksaan Agung, penyadapan harus dengan persetujuan pengadilan, dan pemberian kewenangan penghentian perkara melalui surat perintah penghentian penyidikan.

Zainal mengatakan penuntutan dan penyadapan menjadi hak luar biasa yang melekat pada KPK untuk memberantas korupsi yang disebut sebagai kejahatan yang juga luar biasa. Bila kedua hal itu dihilangkan, kewenangan KPK tidak akan berbeda dengan penegak hukum lainnya.

Senada dengan Zainal, pegiat Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko, berpendapat bahwa penyadapan bertujuan memperkecil peluang praktek penyuapan. “Penyadapan menjadi bukti. Kalau menunggu mendapatkan bukti kuat sebelum penyadapan, bagaimana caranya,” ujar Danang.

Begitu pula dengan mengembalikan fungsi penuntutan ke Kejaksaan. Danang menilai langkah ini akan memperlemah penuntasan kasus korupsi yang selama ini cukup baik. “Kita lihat sendiri Kejaksaan tidak pernah menangani kasus anggota DPR. Bagaimana kalau mereka nanti yang menanganinya?” katanya.

Danang menambahkan, revisi UU KPK menjadi alat balas dendam DPR yang kerap menjadi target penuntasan kasus korupsi. Mereka khawatir keberadaan KPK mengganggu “amunisi” menjelang pemilihan Presiden 2014. “Buruk rupa cermin dibelah, bukan menghentikan korupsi tapi lembaga pangkas.”

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia Hamid Chalid mengatakan, Undang-undang KPK dibentuk berdasarkan semangat reformasi. Bila diubah, spirit reformasi menjadi hilang. “Kami menolak karena tidak ada yang perlu diubah dalam undang-undang KPK,” ujar dia.

Ia mengaku DPR sangat gesit merevisi undang-undang tersebut, namun kekuatan masyarakat tidak bisa menjangkau kewenangan DPR. Tak ada cara lain, kata Hamid, lembaganya menunggu hasil revisi Undang-undang KPK. “Setelah itu kami akan menggugat di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.(tempo.co)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...
- Advertisement -

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...

Berita Terkait

Kadiskominfo: Warga Depok Bisa Manfaatkan Aplikasi DSW

MARGONDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto, mengajak seluruh masyarakat Kota Depok untuk memanfaatkan aplikasi Depok Single Window (DSW). Pasalnya,...

Kecamatan Limo Siapkan 6.000 Dosis Vaksin, Berikut Link Pendaftarannya

LIMO - Kecamatan Limo menggelar kegiatan gebyar vaksinasi tahap tiga di Kantor Kecamatan Limo selama lima hari, mulai dari 15-19 September 2021. Sebanyak 3.000...

Janji Politik IDRIS-IMAM Kartu Depok Sejahtera Diwujudkan

BALAIKOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) di aula Teratai Balaikota Depok Rabu (15/09/2021). Ini merupakan program janji Walikota...

Pendaftaran Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Dibuka 13-15 September

SUKMAJAYA - Terhitung tanggal 13-15 September 2021 mulai dibuka pendaftaran untuk Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta dari unsur pemerintah...

Hadiri HUT Ke-10 PDAM Tirta Asasta, Walikota Depok Berpesan

“kalau kinerja itu harus, uang itu bonus. Kami berharap cakupan pelayanan PDAM juga ditingkatkan yang saat ini baru 17 persen. Artinya, sebanyak 83 persen...