Home Headline DPR Dinilai Ingin Melumpuhkan KPK

DPR Dinilai Ingin Melumpuhkan KPK

Jakarta– Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kalangan aktivis antikorupsi ingin melumpuhkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi. Hal itu terungkap dari rencana Komisi Hukum DPR yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Kalau rancangan undang-undang tersebut disahkan sama halnya dengan merusak independensi dan membunuh KPK,” kata Zainal Arifin Muchtar, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, kemarin.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat segera merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan, mereka sudah menyiapkan draf rancangan revisi dan menyerahkannya kepada Badan Legislasi DPR. Sejumlah poin dalam draf itu dikhawatirkan dapat melumpuhkan kewenangan komisi antikorupsi.

Poin-poin itu antara lain, pembentukan Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk DPR, pengembalian fungsi penuntutan KPK ke Kejaksaan Agung, penyadapan harus dengan persetujuan pengadilan, dan pemberian kewenangan penghentian perkara melalui surat perintah penghentian penyidikan.

Zainal mengatakan penuntutan dan penyadapan menjadi hak luar biasa yang melekat pada KPK untuk memberantas korupsi yang disebut sebagai kejahatan yang juga luar biasa. Bila kedua hal itu dihilangkan, kewenangan KPK tidak akan berbeda dengan penegak hukum lainnya.

Senada dengan Zainal, pegiat Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko, berpendapat bahwa penyadapan bertujuan memperkecil peluang praktek penyuapan. “Penyadapan menjadi bukti. Kalau menunggu mendapatkan bukti kuat sebelum penyadapan, bagaimana caranya,” ujar Danang.

Begitu pula dengan mengembalikan fungsi penuntutan ke Kejaksaan. Danang menilai langkah ini akan memperlemah penuntasan kasus korupsi yang selama ini cukup baik. “Kita lihat sendiri Kejaksaan tidak pernah menangani kasus anggota DPR. Bagaimana kalau mereka nanti yang menanganinya?” katanya.

Danang menambahkan, revisi UU KPK menjadi alat balas dendam DPR yang kerap menjadi target penuntasan kasus korupsi. Mereka khawatir keberadaan KPK mengganggu “amunisi” menjelang pemilihan Presiden 2014. “Buruk rupa cermin dibelah, bukan menghentikan korupsi tapi lembaga pangkas.”

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia Hamid Chalid mengatakan, Undang-undang KPK dibentuk berdasarkan semangat reformasi. Bila diubah, spirit reformasi menjadi hilang. “Kami menolak karena tidak ada yang perlu diubah dalam undang-undang KPK,” ujar dia.

Ia mengaku DPR sangat gesit merevisi undang-undang tersebut, namun kekuatan masyarakat tidak bisa menjangkau kewenangan DPR. Tak ada cara lain, kata Hamid, lembaganya menunggu hasil revisi Undang-undang KPK. “Setelah itu kami akan menggugat di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.(tempo.co)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Wakil Ketua PWI Depok Rahmat Tarmuji Hadiri Undangan HPN PWI Jawa Barat 2021

CIANJUR - Acara Puncak HPN PWI Tingkat Jawa Barat digelar di Kabupaten Cianjur. Hari Pers Nasional (HPN) 2021 Tingkat Jawa Barat ini dijadikan momentum...
- Advertisement -

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

Berita Terkait

DPRD KOTA DEPOK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN HASIL RESES, PENETAPAN PROPEMPERDA 2022 DAN PENYAMPAIAN 3 RAPERDA KOTA DEPOK

jabarinteraktif.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, pada hari Kamis, 03 Juni 2021 pada Pukul 13.00 Wib- Selesai melaksanakan Rapat Paripurna DPRD...

Peringati Harkitnas, Mohammad Idris Ajak Masyarakat Bangkit dan Berkarya

 DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada 20 Mei, sebagai momentum untuk bangkit...

SEKBER AKTIVIS Depok Kecam Serangan Militer Israel Ke Palestina

Depokinteraktif.com - Sekretariat Bersama Aktivis Depok mengecam serangan militer Israel terhadap Palestina dan mendorong peran pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan dalam mewujudkan kedaulatan Palestina.Hal...

Libur Idul Fitri, PDAM Tirta Asasta Siap Siagakan Petugas 24 Jam

Depokinteraktif.com – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021, PDAM Tirta Asasta Kota Depok akan mengupayakan pelayanan air bersih agar tetap berjalan dengan...

Penyair Depok Persembahkan Puisi Untuk Hari Buruh 2021

 CIMANGGIS - Penyair Depok dan Ketua Komite Sastra Depok, Tora Kundera, mempersembahkan puisi spesial Hari Buruh 1 Mei 2021 ini untuk solidaritas pada Aan...