Home Headline Diperlukan Basis Sistem untuk Perlindungan TKI secara Riil

Diperlukan Basis Sistem untuk Perlindungan TKI secara Riil

FOTO: Poempida Hidayatullah
Jakarta (25/09) – Skema perlindungan TKI yang berlangsung dan yang di-propose oleh Migrant Care tidak akan menjadi solusi yang mumpuni. Pansus Rancangan Undang Undang Perlindungan TKI di Luar Negeri saat ini sedang membuat suatu mekanisme perlindungan baru yang lebih tajam dan memberikan solusi kepada pokok permasalahan. Demikian pandangan anggota pansus RUU Perlindungan TKI di LN Poempida Hidayatulloh hari ini di Jakarta.
Sebelumnya diberitakan Migrant Care mengritisi mekanisme dan koordinasi antarlembaga terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia yang ternyata tidak mendapat porsi memadai dalam draf RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Menurut politisi Partai Golkar ini, sistem koordinasi cepat yang terintegrasi antar pembuat kebijakan dan pemegang wewenang harus tercipta dengan sangat baik. “Sistem pendataan dan tracking TKI harus juga menjadi basis sistem untuk perkuatan pelindungan”, katanya.
Terlalu banyak skeptisme dan kritisisme masyarakat sipil terhadap kinerja DPR dalam konteks menciptakan suatu undang-undang yang benar baik dan memberikan esensi perlindungan.
“Sudah seharusnya sikap skeptisme kalangan masyarakat dihilangkan. Inisiatif DPR untuk melakukan revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan TKI di LN semestinya perlu diapresiasi kalangan masyarakat walaupun kontennya masih perlu perbaikan”, ungkapnya.
Ia meminta agar negara sudah seharusnya merancang semua beban biaya TKI dibebankan negara kecuali visa dan tiket pesawat. “Skema yang paling jitu adalah membebaskan segala pungutan TKI dari apapun, kecuali visa dan tiket”, tukasnya.(Roh)
- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...