Home Headline Draf Pasal Tentang Penyadapan Menuai Kontroversi

Draf Pasal Tentang Penyadapan Menuai Kontroversi

Depok – Dalam draf revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, yang mengatur mekanisme penyadapan KPK. KPK diharuskan meminta izin sebelum menyadap terduga korupsi. Pasal ini yang kemudian disebut melemahkan KPK.

Berikut bunyi lengkap pasal 12A dalam draf revisi UU tentang KPK:

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan syarat-syarat sebagai berikut:

a.setelah adanya bukti permulaan yang cukup;

b.dilaksanakan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

c.mendapat persetujuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dimulainya penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang sedang berlangsung dilaporkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan.

(6) Penyadapan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin tertulis dari ketua pengadilan negeri.

(7) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(8) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyadapan dilaksanakan.

(9) Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bersifat rahasia.

(10) Kerahasiaan hasil penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk kepentingan peradilan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyadapan diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.(di/w)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Wakil Ketua PWI Depok Rahmat Tarmuji Hadiri Undangan HPN PWI Jawa Barat 2021

CIANJUR - Acara Puncak HPN PWI Tingkat Jawa Barat digelar di Kabupaten Cianjur. Hari Pers Nasional (HPN) 2021 Tingkat Jawa Barat ini dijadikan momentum...
- Advertisement -

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

Berita Terkait

Pasien Sembuh Covid Di Depok Terus Bertambah Menjadi 1.154 Orang

BALAIKOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali memperbarui data perkembangan kasus virus Corona atau Covid-19. Berdasarkan data yang dirilis per tanggal 23 Juli 2021,...

Sudah 100 Persen Cairkan Insentif Nakes, Mendagri Kasih ‘Jempol’ Untuk Pemkot Depok

BALAIKOTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang sudah mencairkan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes). Insentif tersebut sudah...

SELAMAT HARI ANAK NASIONAL 2021

Hari Anak adalah pengingat bagi kita untuk terus mempersiapkan generasi penerus bangsa.Selalu berikan yang terbaik untuk anak, gunakan Air PDAM sebagai sumber air utama...

SELAMAT HARI BHAKTI ADHYAKSA KE-61

PDAM Tirta Asasta Kota Depok mengucapkanSelamat Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 “Berkarya Untuk Bangsa”#pdamtirtaasasta #pdamkotadepok

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61, Kejari Depok Gelar Baksos dan Webminar Wawasan Hukum

CILODONG - Kejaksaan Negeri Depok melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61 Tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun (HUT)...