Home Headline Dewan Pengawas Batasi Gerak KPK

Dewan Pengawas Batasi Gerak KPK

Depok – Dalam draf revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, tentang Dewan Pengawas KPK. Dengan demikian gerak KPK dalam mengusut kasus korupsi tidak lagi bebas.

Berikut bunyi pasal 37A UU KPK yang mengatur tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK:

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

(3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

Berikut bunyi pasal 37A UU KPK yang mengatur tentang tugas Dewan Pengawas KPK:

(1) Dewan Pengawas bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. melakukan evaluasi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37C mengatur tentang persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Pasal 37D UU KPK mengatur tentang mekanisme pengusulan calon anggota Dewan Pengawas KPK oleh Presiden RI yang kemudian dipilih oleh DPR RI.

Pasal 37 E mengatur kemungkinan anggota Dewan Pengawas KPK berhenti atau diberhentikan.

Pasal 37F berisi ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E diatur dengan Peraturan Presiden.(di/w)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...