Home Headline Tidak Ada Pilkada Ulang di Depok, Ketua KPUD di Copot

Tidak Ada Pilkada Ulang di Depok, Ketua KPUD di Copot

MARGONDA- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashidiqqie mengatakan bahwa putusan DKPP terkait dicopotnya Ketua KPUD Depok, sama sekali tidak mempengaruhi hasil Pilkada Depok. Walikota dan Wakil Walikota saat ini tetap sah dan tidak ada Pilkada Ulang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang di gelar Rabu (17/10) terkait sidang kode etik dalam penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam penetapan pasangan calon dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2010-2015

Pada sidang kode etik yang digelar di Ruang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di pimpin Ketua DKPP Jimly Asshidiqy , memutuskan bahwa ketua KPU Depok Muhammad Hasan di berhentikan secara tidak hormat, karena terbukti telah melanggar kode etik saat menetapkan empat pasangan calon. Seharusnya tiga pasangann karena satu pasangan memiliki dukungan ganda.

Putasan DKPP di dasarkan kepada Pasal 112 ayat (3) UU No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Peraturan Dewan Kedaulatan Penyelenggara Pemilihan  Umum No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam sidang itu juga terungkap, Partai Hanura sah mendukung dua pasangan calon. Sedangkan undang-undang menyebutkan bahwa partai politik hanya boleh mencalonkan satu pasangan calon.

Seperti di beritakan sebelumnya, Kisruh pilkada dimulai saat KPU Depok menentukan pasangan calon yang tidak sesuai undang-undang pilkada nomor 32. Undang-undang tersebut menyebutkan yang harus maju itu tiga pasangan calon bukan empat pasangan calon.

Sidang yang juga dihadiri oleh saksi dari LSM KAPOK (komite aksi pemberantsan organ korupsi) Kota Depok, Kasno, menyebutkan ini bukan suatu indikasi lagi tetapi sudah masuk dalam pelanggaran pilkada.

Pelanggaran kode etik KPU Kota Depok terjadi saat mensahkan salah satu partai mendukung dua kandidat. Ini tak dibenarkan undang-undang. “Coba teman-teman pikir apa dibenarkan satu partai mendukung dan mengusung dua calon, kan di undang-undangnya tidak ada,” ucap Kasno.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Kota Depok Muhammad Hasan mengatakan, KPU Depok tidak punya wewenang memutuskan. “KPU depok disini bertugas hanya sebagai penyelenggara dan menjalankan mandat dari yang punya wewenang,” ucapnya singkat.

sumber : jaringnews

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...