Home Headline Poempida: Pemerintah Gagal Lindungi Penderita Gangguan Jiwa

Poempida: Pemerintah Gagal Lindungi Penderita Gangguan Jiwa

Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh.

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai pemerintah telah gagal melindungi penderita gangguan jiwa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan politisi Partai Golkar menanggapi banyaknya jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia.

Sebelumnya diwartakan, terdapat sekitar 18.800 penderita gangguan jiwa di sejumlah daerah yang tinggal bersama keluarga mereka kini dalam kondisi dipasung  selama bertahun-tahun. Akibatnya, banyak penderita gangguan jiwa mengalami atrofi atau pengecilan otot sehingga setelah ikatan dilepas, mereka susah untuk berjalan.

Poempida berpendapat, UU No 36 Tahun 2009 telah memandatkan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan Jiwa. “Pasal 151 UU Kesehatan dengan tegas mengamanatkan Pemerintah untuk membuat ketentuan yang mengatur upaya kesehatan jiwa,” ujarnya.

Faktanya, sudah tiga tahun sejak UU Kesehatan disahkan, pemerintah tidak beritikad baik untuk melakukan upaya melindungi penderita gangguan jiwa. “Ini sangat memalukan! Pemerintah seharusnya melakukan langkah konkret untuk menangani masalah tersebut secara cepat dan tepat,” lanjutnya.

Sikap pemerintah yang tidak cepat tanggap, semakin menguatkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah gagal dalam melindungi kesehatan jiwa melalui penerbitan PP Kesehatan Jiwa yang salah satu tujuannya adalah menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.

“Karena itu, saya mendukung inisiatif Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa yang saat ini menjadi salah satu Prolegnas DPR RI. Dengan catatan pemerintah berkomitmen menyelesaikan PP upaya Kesehatan Jiwa, ” pungkasnya, Kamis (01/11).

(Rando)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Presidium Aktivis Depok Salut Dengan Kinerja Kejaksaan Depok Dalam Pemberantasan Korupsi Di Depok

KOTA KEMBANG - Pasca Ekspose Kinerja Kejaksaan Negeri Depok pada 12 Januari 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Jurnalis dan Aktivis di Kantor Kejaksaan Negeri...

Nama Dokter JW Karundeng Diusulkan Jadi Nama RSUD Di Tapos

DEPOK – Puluhan aktivis Kota Depok yang tergabung di dalam Presidium Aktivis Depok kembali melontarkan gagasan cemerlang untuk Pemerintah Kota Depok.Nama Dokter J.W. Karundeng...

Anggota Dewan: Kasatpol PP Depok Harus Jawab Kritikan Warga Dengan Bukti Kinerja

KOTA KEMBANG - Maraknya berita Toko Miras Ilegal di Dekat Kantor Satpol PP Depok di jajaran jalan Margonda yang sudah bertahun-tahun menjadi toko besar...

PDAM Tirta Asasta Bermitra Baik Dengan Media Untuk Sosialisasikan Program dan Informasi Ke Pelanggan

EKBIS - PDAM Tirta Asasta Kota Depok selama bertahun-tahun terus membangun kemitraan dengan media yang ada di Depok melalui program sosialisasi dan informasi ke...