Home Headline Poempida: Pemerintah Gagal Lindungi Penderita Gangguan Jiwa

Poempida: Pemerintah Gagal Lindungi Penderita Gangguan Jiwa

Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh.

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai pemerintah telah gagal melindungi penderita gangguan jiwa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan politisi Partai Golkar menanggapi banyaknya jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia.

Sebelumnya diwartakan, terdapat sekitar 18.800 penderita gangguan jiwa di sejumlah daerah yang tinggal bersama keluarga mereka kini dalam kondisi dipasung  selama bertahun-tahun. Akibatnya, banyak penderita gangguan jiwa mengalami atrofi atau pengecilan otot sehingga setelah ikatan dilepas, mereka susah untuk berjalan.

Poempida berpendapat, UU No 36 Tahun 2009 telah memandatkan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan Jiwa. “Pasal 151 UU Kesehatan dengan tegas mengamanatkan Pemerintah untuk membuat ketentuan yang mengatur upaya kesehatan jiwa,” ujarnya.

Faktanya, sudah tiga tahun sejak UU Kesehatan disahkan, pemerintah tidak beritikad baik untuk melakukan upaya melindungi penderita gangguan jiwa. “Ini sangat memalukan! Pemerintah seharusnya melakukan langkah konkret untuk menangani masalah tersebut secara cepat dan tepat,” lanjutnya.

Sikap pemerintah yang tidak cepat tanggap, semakin menguatkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah gagal dalam melindungi kesehatan jiwa melalui penerbitan PP Kesehatan Jiwa yang salah satu tujuannya adalah menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.

“Karena itu, saya mendukung inisiatif Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa yang saat ini menjadi salah satu Prolegnas DPR RI. Dengan catatan pemerintah berkomitmen menyelesaikan PP upaya Kesehatan Jiwa, ” pungkasnya, Kamis (01/11).

(Rando)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...

Aktivis Depok Tak Yakin Kasat Lantas Serius Berantas Percaloan SIM

 DEPOK - Gebrakan Kasat Lantas Polres Metro Depok yang baru dalam upaya pemberantasan percaloan di Satpas SIM 1221 Depok, dinilai sejumlah aktivis Kota Depok...