Home Headline Demo UMP Lagi, Jokowi Sepertinya Berat Penuhi Tuntutan Buruh

Demo UMP Lagi, Jokowi Sepertinya Berat Penuhi Tuntutan Buruh

FOTO: Demo Buruh Jakarta

JAKARTA – Janji politik Jokowi dan Ahok ketika masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI beberapa bulan lalu kini mulai ditagih oleh rakyat untuk segera direalisasikan. Dalam setiap kampanye, Jokowi dan Ahok berjanji akan selalu bergerak cepat menyangkut kepentingan rakyat kecil.

Hari ini unjuk rasa ribuan buruh akan kembali digelar di depan Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Buruh menuntut kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebesar 2,8 Juta Rupiah. Tuntutan ini sepertinya berat diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi dan Ahok.

FOTO: Para Buruh Yang Ingin Menyampaikan Aspirasi Langsung Kepada Penguasa Dihadang Oleh Aparat.

“Dewan Pengupahan Daerah DKI sudah menetapkan bahwa KHL (Kebutuhan Layak Minimum) sebesar Rp 1.978.789. Jika UMP dibawah dari itu, maka kami kaum buruh oleh penguasa disuruh hidup dibawah dari layak. Padahal kami perlu hidup layak,” ujar salah satu Buruh yang ikut demo.

Terkait proses penetapan UMP tersebut, Jokowi menyatakan pembahasaannya masih belum rampung. Mengenai besaran UMP yang disebut-sebut mencapai Rp 1,9 juta, Jokowi juga enggan memberi banyak tanggapan. Menurutnya, besaran UMP harus bisa menguntungkan semua pihak.

“Ya kalau saya prinsipnya asal semua jalan. Kalau Rp 2 juta perusahaan enggak jalan, kemudian tutup gimana, yang rugi semuanya. Tapi kalau Rp 2 juta perusahaan jalan, buruh senang, itu baru,” terang pria yang mengawali karier sebagai pengusaha mebel ini.

Lebih lanjut, Jokowi memastikan penetapan UMP akan segera dilakukan. Namun dia belum bisa memastikan waktunya.

“Ya masih itung-itungan supaya win-win, minggu inilah, kalau enggak ya minggu depan,” tandas Jokowi yang berbatik cokelat ini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah tiga provinsi, yakni DKI, Jabar, dan Banten sepakat dengan UMP masing-masing wilayah. Kesepakatan itu dicapai setelah Gubernur DKI Jokowi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Ratu Atut bertemu dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar di kantornya awal bulan ini. Namun besaran UMP yang disepakati tersebut belum diumumkan.

(dbs)

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...