Home Headline TKI Diperkosa Polisi Malaysia, Migrant Care: Pemerintah Jangan Lembek!

TKI Diperkosa Polisi Malaysia, Migrant Care: Pemerintah Jangan Lembek!

JAKARTA – Aktivis Migrant Care Anis Hidayah menegaskan agar Pemerintah Indonesia harus gigih dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan TKW Indonesia yang terjadi baru-baru ini, karena dikhawatirkan akan ada pengalihan isu dan tindakan propaganda dari Pemerintah Malaysia apabila tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah Indonesia harus gigih dalam menyelesaikan kasus ini dan jangan terlalu lembek. Karena saya melihat seperti ada upaya pengalihan isu, misalnya ada berita yang mengatakan kalau paspor dari TKW kita itu ilegal. Jadi nanti kan bisa dikenakan tindak pidana karena menurut hukum Malaysia itu tindakan pidana. Jadi ini bisa merupakan propaganda dari Malaysia, yang mengatakan kalau TKI kita punya sejarah macam-macam,” ujarnya saat dihubungi detikcom, Jumat (16/11/2012).

Sementara itu menanggapi pernyataan Menlu Marty Natalegawa yang mengecam tindakan Malaysia, Anis mangatakan bahwa itu memang merupakan hal wajar yang dilakukan oleh pemerintah.

Akan tetapi dia berharap agar Pemerintah Indonesia memiliki reaksi yang tegas dan tidak lembek dalam penyelesaian kasus tersebut. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan tindakan kriminal dan pelecehan seksual yang sering terjadi atas TKW Indonesia di Malaysia.

“Mengecam itu kan memang tindakan pemerintah, tapi pemerintah kita tetap harus memilki reaksi yang tegas, jangan lembek. Selama ini kenapa Malaysia bisa menginjak kita ya karena pemerintah kita tidak tegas. Sampai berapa banyak lagi TKW kita yang jadi korban di Malaysia hingga pemerintah memberikan reaksi,” tegasnya.

Anis menambahkan, pemerintah Indonesia harus memiliki strategi dalam penyelesaian kasus ini. Dia juga meminta agar Pemerintah Malaysia membayar ‘dosa’ atas perbuatan asusila yang kerap terjadi pada TKW Indonesia di Malaysia, dan poses peradilan yang tak kunjung tuntas selama bertahun-tahun.

“Pemerintah harus punya strategi. Jadi apapun itu harus dilaporkan. Pemerintah Malaysia harus membayar dosa-dosa mereka terhadap TKW kita. Penanganan kasus TKW itu kan banyak sekali yang gantung sampai saat ini. mulai dari tahun 2004, 2005, tidak ada yang selesai, jadi saya sangat menyayangkan pemerintah kita yang mau saja diatur seperti itu. Kenapa TKW kita seperti itu kan akibat pemerintah indonesia yang terlalu lembek terhadap peradilan di Malaysia,” tuturnya.

 

 

(Sumber: Detik.Com)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...