MARGONDA – Dinas Kesehatan Kota Depok dinilai oleh banyak kalangan aktivis dan LSM telah banyak melakukan pemborosan uang rakyat, namun pelayanannya masih buruk dan seringkali program-programnya hanya sekedar jargon atau baliho.
Beberapa pos anggaran yang dinilai pemborosan adalah Biaya sewa kantor Dinas Kesehatan per tahun 700 Juta lebih. Dengan uang senilai itu, seharusnya Dinkes Depok memprioritaskan kantor yang layak untuk pelayanan. Hampir setiap hari, kita bisa melihat pelayanan Jamkesda di Kantor Dinkes yang sepertinya masyarakat dianggap seperti pengemis, menunggu dan mengantri diluar sampai berjam-jam.
“Padahal kalo para pejabat Dinkes Depok sadar, masyarakat hanya ingin mengambil hak mereka. Dan sudah kewajiban atau keharusan Dinas Kesehatan untuk melayani rakyat, karena PNS itu pelanyan rakyat, digaji oleh Negara untuk melayani rakyat. Jangan pejabat enak-enakan diruang AC Dingin sambil nyari akal untuk gembosi uang rakyat, sementara rakyat yang seharusnya dilayani dengan baik justru malah kepanasan dan dibiarkan antri layaknya mengemis,” ujar Toldo Napitupulu, Direktur Eksekutif PIMRED (Pusat Studi Media dan Reformasi Depok).
Kini banyak kalangan juga banyak menyoroti kemana dana penyuluhan Dampak Merokok senilai Rp. 800 Juta. Kebanyakan masyarakat tidak pernah mendapatkan penyuluhan Dampak Merokok, keculai hanya lihat spanduk dan baliho saja. Pertanyaannya, baliho dan spanduk saja perlu menghamburkan uang rakyat sebanyak itu?
Toldo Napitupulu meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Drg.H Hardiono,SpBM segera menjelaskan kepada public kemana anggaran Penyuluhan Dampak Merokok senilai Rp. 800 Juta tersebut.(Har)
