Home Headline Kemendagri: Putusan MA Mubazir, Pilkada Depok Tak Perlu Diulang

Kemendagri: Putusan MA Mubazir, Pilkada Depok Tak Perlu Diulang

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Depok tentang penetapan 4 pasang peserta pilkada dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa dieksekusi. Sebab Wali Kota Depok terpilih sudah dilantik dan menjabat hingga 2015.

“Saya kasihan dengan mereka yang menggugat seperti ini. Meski menang hingga kasasi, putusan MA mubazir, sia-sia belaka. Putusan ini hanya menang di atas kertas sebab tidak bisa dieksekusi,” kata Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kepada detikcom, Kamis (28/6/2012).

Dalam rezim administrasi pilkada, seseorang bisa dilantik menjadi kepala daerah dengan asumsi proses administrasi telah benar. Ketika ditemukan kesalahan administrasi pilkada di belakang hari, maka kesalahan tersebut tidak bisa mengubah keputusan pengangkatan kepala daerah.

“Sebab pilkada itu berakhir setelah kepala daerah dilantik. Hal-hal administrasi seperti penetapan calon dan lain-lain maka dianggap benar,” ungkap penyandang gelar profesor ini.

Hal ini diakui Kemendagri sebagai kelemahan UU Pemilukada yaitu tidak ada proses penyelesaian hukum secara cepat. Saat ini Kemendagri sedang menggodok revisi UU Pemilukada dengan proses hukum yang cepat dan final. “Cukup dalam hitungan hari dan putusannya final di tingkat pertama. Tidak ada upaya hukum lain,” ujar Zudan.

Temuan proses pilkada yang bisa menghentikan kepala daerah hanyalah temuan kasus pidana. Seperti ijazah palsu dan sebagainya. “Kalau mazhab pidana kan beda. Kalau yang ini mazhabnya hukum administrasi,” tandas Zudan.

Seperti diketahui, kasus bermula seiring keluarnya SK tertanggal 24 Agustus 2010 yang menetapkan 4 pasangan calon Wali Kota Depok. Mereka yaitu pasangan nomor urut 1 Gagah Sumantri-Dery Drajat, pasangan nomor urut 2 Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriyatna, pasangan nomor urut 3 Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad serta pasangan nomor urut 4 Badrul Kamal-Supriyanto.

Pilkada Kota Depok akhirnya dimenangkan oleh pasangan Nur Mahmudi-Idris setelah mengumpulkan 41,02 persen suara dari seluruh warga Depok yang menggunakan hak pilih.

Belakangan, keputusan KPU Kota Depok ini digugat ke pengadilan oleh pasangan yang gagal ikut pilkada. Gugatan ini dikabulkan oleh PTUN Jakarta, PT TUN Bandung dan MA dengan membatalkan SK KPU Kota Depok tersebut.

 

 

(Sumber: detik.com)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...

Aktivis Depok Tak Yakin Kasat Lantas Serius Berantas Percaloan SIM

 DEPOK - Gebrakan Kasat Lantas Polres Metro Depok yang baru dalam upaya pemberantasan percaloan di Satpas SIM 1221 Depok, dinilai sejumlah aktivis Kota Depok...