Home Headline Kemendagri: Putusan MA Mubazir, Pilkada Depok Tak Perlu Diulang

Kemendagri: Putusan MA Mubazir, Pilkada Depok Tak Perlu Diulang

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Depok tentang penetapan 4 pasang peserta pilkada dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa dieksekusi. Sebab Wali Kota Depok terpilih sudah dilantik dan menjabat hingga 2015.

“Saya kasihan dengan mereka yang menggugat seperti ini. Meski menang hingga kasasi, putusan MA mubazir, sia-sia belaka. Putusan ini hanya menang di atas kertas sebab tidak bisa dieksekusi,” kata Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kepada detikcom, Kamis (28/6/2012).

Dalam rezim administrasi pilkada, seseorang bisa dilantik menjadi kepala daerah dengan asumsi proses administrasi telah benar. Ketika ditemukan kesalahan administrasi pilkada di belakang hari, maka kesalahan tersebut tidak bisa mengubah keputusan pengangkatan kepala daerah.

“Sebab pilkada itu berakhir setelah kepala daerah dilantik. Hal-hal administrasi seperti penetapan calon dan lain-lain maka dianggap benar,” ungkap penyandang gelar profesor ini.

Hal ini diakui Kemendagri sebagai kelemahan UU Pemilukada yaitu tidak ada proses penyelesaian hukum secara cepat. Saat ini Kemendagri sedang menggodok revisi UU Pemilukada dengan proses hukum yang cepat dan final. “Cukup dalam hitungan hari dan putusannya final di tingkat pertama. Tidak ada upaya hukum lain,” ujar Zudan.

Temuan proses pilkada yang bisa menghentikan kepala daerah hanyalah temuan kasus pidana. Seperti ijazah palsu dan sebagainya. “Kalau mazhab pidana kan beda. Kalau yang ini mazhabnya hukum administrasi,” tandas Zudan.

Seperti diketahui, kasus bermula seiring keluarnya SK tertanggal 24 Agustus 2010 yang menetapkan 4 pasangan calon Wali Kota Depok. Mereka yaitu pasangan nomor urut 1 Gagah Sumantri-Dery Drajat, pasangan nomor urut 2 Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriyatna, pasangan nomor urut 3 Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad serta pasangan nomor urut 4 Badrul Kamal-Supriyanto.

Pilkada Kota Depok akhirnya dimenangkan oleh pasangan Nur Mahmudi-Idris setelah mengumpulkan 41,02 persen suara dari seluruh warga Depok yang menggunakan hak pilih.

Belakangan, keputusan KPU Kota Depok ini digugat ke pengadilan oleh pasangan yang gagal ikut pilkada. Gugatan ini dikabulkan oleh PTUN Jakarta, PT TUN Bandung dan MA dengan membatalkan SK KPU Kota Depok tersebut.

 

 

(Sumber: detik.com)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...
- Advertisement -

Pemkot Depok Tambah ABT Untuk Bantu Warga Terdampak Bencana

BALAIKOTA - Pemerintah Kota Depok bergerak cepat menindaklanjuti dampak hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada (21/06) sore, sehingga mengakibatkan rumah dan infrastruktur...

Lolos Babak Kualifikasi Jabar, Walikota Janjikan Bonus Atlet Drum Band

CILODONG - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji akan memberikan bonus kepada atlet drum band Kota Depok yang akan berjuang untuk lolos babak kualifikasi...

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...

Berita Terkait

PDAM Tirta Asasta Minta Maaf Dan Bertanggung Jawab Crane Bongkaran Tower Air Timpa Rumah Warga

DEPOK - Kegiatan pembongkaran bekas tower air milik PDAM Tirta Asasta kota Depok di jalan Mawar Raya, RW. 04 kelurahan Depok Jaya mengalami musibah,...

Satgas Agraria: Isu Pungli Program PTSL Depok Itu HOAX

DEPOK - Maraknya berita terkait dugaan adanya pungli dalam program PTSL di Kota Depok menjadi sorotan sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat. Pasca pernyataan di...

Gratis Biaya Sambungan Baru PDAM Depok Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

SUKMAJAYA - Persyaratan pendaftarannya pun cukup mudah, para calon pelanggan hanya diminta membawa fotocopy KTP, fotocopy SPT PBB terbaru, serta Materai 10000.DEPOKNET - Dalam...

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...

P16 Kasus Pembunuhan Anggota TNI, 3 Jaksa Mulai Mengkaji

Kejaksaan Negeri Depok Siapkan 3 Jaksa Peneliti Berkas Perkara Terbunuhnya Anggota TNI di Depok Kejaksaan Negeri Depok telah menunjuk 3 (tiga) Jaksa Peneliti Berkas...