Home Sosialisasi FISBI: Bebaskan Buruh Berpenghasilan Minimum Dari Iuran Kesehatan

FISBI: Bebaskan Buruh Berpenghasilan Minimum Dari Iuran Kesehatan

Siara Pers Aksi 28-11-2012
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila, dibutuhkan peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja, dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor industri dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Pada tanggal 17 Februari 1992, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengatur hak-hak tenaga kerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sebagai program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU Jamsostek.
Didalam UU Jamsostek, bentuk-bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial yang bersifat dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal tenaga kerja dan keluarganya, dengan berasaskan usaha bersamakekeluargaan dan gotong royong, yang mendasarkan pada penekanan perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah, sehingga pengusaha memikul tanggungjawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dengan baik.
Pemeliharaan kesehatan dalam UU Jamsostek merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karenanya,pengusaha diwajibkan mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), yang diharapkan tercapainya derajat serta martabat tenaga kerja dan keluarganya secara optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.
Untuk menjadi peserta Jamsostek, maka terhadap pemberi kerja (pengusaha) dan pekerja/buruh itu sendiri, diwajibkan membayar iuran (premi) termasuk pula untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebagai bagian dari 4 (empat) manfaat program Jamsostek, maka bagi pemberi kerja (pengusaha) diwajibkan membayar seluruh iuran (premi) jaminan kesehatan tenaga kerja, yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pada tanggal 19 Oktober 2004, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai penyempurnaan dari penyelenggaraan jaminan sosial yang dikelola oleh PT. Jamsostek bagi tenaga kerja, TASPEN bagi pengelolaan Dana Tabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ASKES bagi penyelenggaran kesehatan PNS/Penerima Pensiun/Veteran dan keluarganya, serta ASABRI bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dengan manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian, sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 UU SJSN.
Keberadaan UU SJSN seharusnya menjadi penyempurna dari program Jamsostek, namun ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN telah lebih rendah dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Jamsostek, yang menempatkan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja sebagai perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah, sehingga pengusaha wajib memikul tanggung jawab utama dalam pembayaran iuran (premi) jaminan kesehatan tenaga kerja sepenuhnya, sebagaimana yang juga dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Jamsostek.
Kewajiban tenaga kerja yang turut menanggung iuran (premi) jaminan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU SJSN berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.
Dengan mempertimbangkan Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 50/PUU-VIII/2010 tanggal 21 November 2011, khususnya pada paragrap [3.15]halaman 92, yang menyatakan : “… menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu”.
Dengan demikian, menjadi tidak adil, apabila pekerja/buruh yang bekerja di industri yang beresiko terhadap terganggunya kesehatan dan mendapatkan basic salary upah minimum rata-rata sebesar Rp. 1,5 juta hingga Rp. 2 juta perbulan, yang digunakan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dipersamakan dengan pekerja/buruh yang mendapatkan upah lebih dari Rp. 5 juta perbulan, yang dengan pendapatannya tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang mampu untuk membayar iuran kesehatannya sendiri dan membantu pekerja/buruh yang pendapatannya rendah sebagai perwujudan dari penerapan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan dalam UU SJSN.
Oleh karenanya, maka telah terbukti adanya pertentangan antara lain sebagai berikut :
 Pasal 27 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pengaturan beban iuran (premi) dalam jaminan kesehatan yang sebelumnya tanggung-jawab pengusaha untuk mengiur sepenuhnya, menjadi tanggungan bersama tenaga kerja dan pengusaha, merupakan bentuk pengingkaran terhadap jaminan, perlindungan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atas perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan penggunaan teknologi di berbagai sektor industri dan kegiatan usaha, yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.
 Pasal 27 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena dengan pemberian beban iuran (premi) jaminan kesehatan kepada tenaga kerja, akan berpotensi mengurangi pendapatan upah yang masih minimum sebagai Politik Upah Murah, yang bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang juga senyatanya upah minimum yang diterima para Pemohon hanya terdiri dari fasilitas kesehatan dalam komponen tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, sebagaimana yang dimaksud Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang hanya terdiri dari sarana kesehatan berupa pasta dan sikat gigi, sabun mandi, shampoo, pembalut dan alat cukur, deodorant, obat anti nyamuk, serta potong rambut dan sisir, sehingga perlindungan bagi tenaga kerja yang pendapatannya hanya sebesar upah minimum, mempunyai kedudukan yang lebih lemah dan masih membutuhkan aturan tanggung jawab iuran jaminan kesehatan sepenuhnya oleh pengusaha.
 Pasal 27 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena kewajiban pengusaha-lah untuk mengadakan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), sebagai pelaksanaan dari hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan kesehatan dalam jaminan sosial yang berprinsip asuransi sosial dan gotong royong, yaitu pemberi kerja dan pekerja/buruh yang mampu dan berpenghasilan besar membantu pekerja/buruh yang tidak mampu yang hanya berpenghasilan minimum, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam pelaksanaan tugas sebaik-baiknya, yang berpotensi dapat meningkatkan derajat serta martabat tenaga kerja dan keluarganya secara optimal, sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan, yang juga sebagai perwujudan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila.
Jika membandingkan dengan ketentuan perpajakan bagi pekerja yang berpenghasilan dibawah sebesar Rp. 24 juta pertahun atau setidak-tidaknya Rp. 2 juta perbulan, tidak diwajibkan membayar pajak terhadap negara, karena besaran penghasilan tersebut masih belum mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja itu sendiri dan keluarganya.
Sehingga, atas dasar keadilan dan prinsip gotong-royong dalam UU a quo, dan pilihan batasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) PP No. 53/2012, maka Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa “batas tertentu” haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, dan harus dimaknai menjadi batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak, agar pekerja/buruh penerima upah minimum diberikan keleluasaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya, dan membebankan iuran kesehatan kepada pemberi kerja yang secara ekonomi mampu menanggungnya, dan kepada pekerja/buruh yang berpenghasilan diatas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak, sehingga terwujud sistem jaminan sosial yang berprinsip kegotongroyongan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa “batas tertentu” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai “upah minimum”, sehingga harus dimaknai “besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak”, dan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa “bersama oleh pekerja”, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN, selengkapnya harus dibaca : “besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dengan ketentuan penerima upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung oleh pemberi kerja, dan penerima upah diatas 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja”.
- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

26 Oktober PDAM Depok Akan Padam 24 Jam

 SUKMAJAYA – Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, PDAM Tirta Asasta Kota Depok akan melakukan penggantian panel COS (pemindah daya listrik dari PLN ke Generator)...

Diskominfo: M-CAP Sarana Edukasi Untuk Pelanggaran Protokol Kesehatan

 BEJI – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok menurunkan Mobile Community Acces Point (M-CAP) ke setiap lokasi operasi yustisi Gerakan Depok Bermasker. Layanan...

Pemkot Depok Ajak Tokoh Agama Untuk Cegah Penyebaran COVID-19

BALAIKOTA - Penyebaran virus Corona Covid-19 di Kota Depok terus meningkat pesat. Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Jumlah...

PDAM Tirta Asasta Perpanjang Program Diskon Hingga 31 Oktober

 Depokinteraktif.com - Melalui Program Sayangi Bumi Bersama (PSBB), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok melakukan perpanjangan program diskon layanan penyambungan baru...

Musisi Agung Saget Kecewa Tak Ada Cawalkot Komitmen Bangun Gedung Kesenian

 DEPOK - Setelah penyair Tora Kundera menyatakan sikap tidak mendukung kedua pasangan Calon Walikota Depok di Pilkada 2020 dikarenakan tidak ada yang mau komitmen...