Home Hukum & HAM KPK Godok Batasan Gratifikasi & Suap

KPK Godok Batasan Gratifikasi & Suap

Jakarta – KPK menilai masyarakat belum memahami secara baik mengenai gratifikasi. Untuk itu KPK akan membuat aturan batasan dan nilai agar masyarakat khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat memahami gratifikasi lebih baik, sehingga menekan potensi suap.

“Kita sedang menyiapkan regulasi, batasan-batasan dan rasanya bisa disetujui karena undang-undang itu belum ada peraturan yang mengatur,” ujar Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono saat ditemui usai acara peluncuran E-Modul Gratifikasi oleh di Auditorium Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (29/11/2012).

Giri menilai pembatasan gratifikasi ini penting untuk membedakan mana yang termasuk kategori gratifikasi atau bukan. Di samping itu, dengan adanya pembatasan ini diharapkan jumlah pelaporan gratifikasi akan menurun yang juga berdampak pada efektifitasnya pelayanan.

“Tapi kalau suap misalkan terima Rp 50 ribu tapi berkaitan dengan suatu pelayanan misalkan itu bikin SIM, KTP bikin perizinan itu gratifikasi suap. Berapa kecilnya itu dilarang karena berkaitan dengan jabatannya dan dalam rangka melawan kewajibanya, pegawai negeri sudah disumpah tidak boleh menerima apapun, itu suap,” tegasnya.

“Kita bermain di sistem jadi menciptakan sistem anti-suap. Kalau diamati itu karena orang gaji rendah itu menciptakan kerawanan-kerawanan dan dana non-budgeter itu besar sekali dan itu yang menghancurkan negara kita,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat ditemui dalam kesempatan yang sama. Zulkarnain mengharapkan ke depan masyarakat bisa membedakan dengan baik mana gratifikasi atau bukan.

“Dengan kita menggunakan sarana internet jadi juga kita menyebarkan bisa lebih luas sehingga nanti masyarakat secara cepat bisa mengetahui mana yang gratifikasi mana yang tidak apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

“Tidak hanya yang menerima tentu yang memberi juga supaya perhatian juga,” sambungnya.(dtk)

 

 

 

(Sumber: detik.com)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...

Aktivis Depok Tak Yakin Kasat Lantas Serius Berantas Percaloan SIM

 DEPOK - Gebrakan Kasat Lantas Polres Metro Depok yang baru dalam upaya pemberantasan percaloan di Satpas SIM 1221 Depok, dinilai sejumlah aktivis Kota Depok...