Home Hukum & HAM KPK Godok Batasan Gratifikasi & Suap

KPK Godok Batasan Gratifikasi & Suap

Jakarta – KPK menilai masyarakat belum memahami secara baik mengenai gratifikasi. Untuk itu KPK akan membuat aturan batasan dan nilai agar masyarakat khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat memahami gratifikasi lebih baik, sehingga menekan potensi suap.

“Kita sedang menyiapkan regulasi, batasan-batasan dan rasanya bisa disetujui karena undang-undang itu belum ada peraturan yang mengatur,” ujar Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono saat ditemui usai acara peluncuran E-Modul Gratifikasi oleh di Auditorium Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (29/11/2012).

Giri menilai pembatasan gratifikasi ini penting untuk membedakan mana yang termasuk kategori gratifikasi atau bukan. Di samping itu, dengan adanya pembatasan ini diharapkan jumlah pelaporan gratifikasi akan menurun yang juga berdampak pada efektifitasnya pelayanan.

“Tapi kalau suap misalkan terima Rp 50 ribu tapi berkaitan dengan suatu pelayanan misalkan itu bikin SIM, KTP bikin perizinan itu gratifikasi suap. Berapa kecilnya itu dilarang karena berkaitan dengan jabatannya dan dalam rangka melawan kewajibanya, pegawai negeri sudah disumpah tidak boleh menerima apapun, itu suap,” tegasnya.

“Kita bermain di sistem jadi menciptakan sistem anti-suap. Kalau diamati itu karena orang gaji rendah itu menciptakan kerawanan-kerawanan dan dana non-budgeter itu besar sekali dan itu yang menghancurkan negara kita,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat ditemui dalam kesempatan yang sama. Zulkarnain mengharapkan ke depan masyarakat bisa membedakan dengan baik mana gratifikasi atau bukan.

“Dengan kita menggunakan sarana internet jadi juga kita menyebarkan bisa lebih luas sehingga nanti masyarakat secara cepat bisa mengetahui mana yang gratifikasi mana yang tidak apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

“Tidak hanya yang menerima tentu yang memberi juga supaya perhatian juga,” sambungnya.(dtk)

 

 

 

(Sumber: detik.com)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Inilah Prediksi 5 Kepala Dinas Terpilih Versi PAD

MARGONDA - Pasca dirilis oleh Kepala BKPSDM tentang 15 nama kandidat Kepala Dinas akan dipilih oleh Walikota Depok 5 nama untuk di lima posisi...
- Advertisement -

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...

Pemkot Depok Tambah ABT Untuk Bantu Warga Terdampak Bencana

BALAIKOTA - Pemerintah Kota Depok bergerak cepat menindaklanjuti dampak hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada (21/06) sore, sehingga mengakibatkan rumah dan infrastruktur...

Lolos Babak Kualifikasi Jabar, Walikota Janjikan Bonus Atlet Drum Band

CILODONG - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji akan memberikan bonus kepada atlet drum band Kota Depok yang akan berjuang untuk lolos babak kualifikasi...

Berita Terkait

Forum Anak Depok Tetapkan Buti Adia Dharma Sebagai Ketua

Buti Adia Darma resmi ditetapkan sebagai Ketua Forum Anak Depok (FAD)  periode 2022-2024. Penetapan tersebut dilakukan melalui Musyawarah Daerah (Musda) Forum Anak Tahun 2021.Kepala...

PDAM Tirta Asasta Depok Maksimalkan Penggunaan Data Logger

depokinteraktif.com - Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat, PDAM Tirta Asasta Kota Depok juga mengikuti perkembangan teknologi dengan terus melakukan perubahan dan penyesuaian layanan...

Luar Biasa! Bunda PAUD Kelurahan Tanah Baru Tembus 10 Besar Nasional

BEJI - Bunda PAUD Kelurahan Tanah Baru asal Kota Depok Frina Shaurin  berhasil masuk ke dalam 10 besar penilaian Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia...