Home Politik Yunarto: DPR Berhadap-hadapan dengan KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Yunarto: DPR Berhadap-hadapan dengan KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Pertemuan tertutup yang dilakukan Komisi III dengan para mantan penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan, telah memperkuat pendapat selama ini bahwa DPR berhadap-hadapan dengan KPK dalam pemberantasan korupsi. Demikian diungkapkan Yunarto Wijaya dari Charta Politika, di Jakarta kemarin.

Kekhawatiran rapat itu bagian dari pelemahan KPK, menurut Yunarto, muncul karena selama ini sering dijumpai sikap dan pernyataan anggota DPR yang cenderung melemahkan KPK. Misalnya, wacana revisi UU KPK yang beberapa waktu lalu dibatalkan karena desakan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri menyesalkan tindakan mantan penyidiknya yang mengungkapkan keluhan soal cara kerja di lembaga ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, pengakuan mantan penyidik tentang apa yang terjadi di KPK dinilai hanya bergunjing karena tidak ada klarifikasi dan konfirmasi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, fenomena pengakuan mantan penyidik ke Komisi III DPR ini menarik. “Saya enggak mengerti, apakah mereka itu dipanggil Komisi III atau dibawa Kabareskrim. Saya enggak tahu. Cuma yang menarik adalah, kalau seseorang mengadukan sesuatu padahal dia punya conflict of interest, maka seharusnya siapa pun yang diadukannya itu diklarifikasi dan konfirmasi. Itulah yang disebut cover both side,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, sejauh sepengetahuannya dan juga pimpinan KPK lain, pengunduran diri para penyidik ini dilakukan secara baik, kecuali yang memang sengaja dipulangkan. Sebagian di antaranya selesai masa tugasnya.

Bambang mengungkapkan, salah satu mantan penyidik yang secara sepihak mengungkapkan soal cara kerja di KPK dengan kesan negatif, ketika mengundurkan diri, malah mengucapkan terima kasih.

Bambang juga menyesalkan pertemuan antara mantan penyidik dan Komisi III DPR yang dinilainya lebih banyak bergunjing daripada menceritakan kejadian yang sebenarnya. “Masa penegak hukum bergunjing. Dan yang lebih mengerikan lagi, tindakan ini sepertinya kok memang dilegalisasi oleh institusi. Ini kan berbahaya,” kata Bambang.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin, mengatakan, pertemuan Komisi III dengan para mantan penyidik KPK dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan, bukan upaya pelemahan.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso juga menegaskan, pertemuan dengan para mantan penyidik KPK hanyalah pertemuan biasa dan tidak akan memengaruhi apa pun.

Sarifudin Sudding, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, menyatakan sudah mengusulkan rapat berlangsung terbuka. Namun, mayoritas anggota Komisi III menghendaki rapat bersifat tertutup. (w)

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...