Home Headline Budiman Sudjatmiko: Pansus Konflik Agraria Makin Mendesak

Budiman Sudjatmiko: Pansus Konflik Agraria Makin Mendesak

PERGERAKAN – Proses penyelesaian konflik agraria, terutama melalui DPR, masih tersandera banyak kendala. Akibatnya, banyak kasus agraria hanya menumpuk di meja kerja anggota DPR.

“Ketika Komisi II bicara soal konflik pertanahan, maka yang dimaksud itu hanya konflik antara petani dengan swasta. Di luar itu, Komisi II tidak punya kewenangan,” kata anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, saat berdiskusi dengan petani Jambi di depan kantor Kemenhut RI di Jakarta, Sabtu (29/12).

Budiman menganggap itu sebagai kendala. Banyak konflik agraria yang lain, seperti petani dengan BUMN (PTPN/Perhutani), petani versus perusahaan tambang, dan konflik kawasan hutan, berada di luar jangkauan komisi II.

Untuk itu, Budiman mengusulkan agar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) konflik agraria segera dikonkretkan. “Supaya penyelesaian konflik agraria tidak lagi ditangani per komisi, tapi langsung DPR. Kita ingin, persoalan agraria ditangani secara komprehensif,” tegasnya.

Nantinya, kata Budiman, Pansus agraria ini bisa memanggil siapapun yang terkait dengan konflik petani, termasuk Presiden.

Selain itu, Budiman mengungkapkan, Pansus ini juga akan mengkaji ulang semua UU yang selama ini merugikan petani, seperti UU kehutanan, UU perkebunan, UU pengadaan tanah, UU minerba dan lain-lain.

Sebaliknya, Pansus ini akan memperjuangkan lahirnya UU baru yang pro-rakyat. Ia mengaku, pihaknya sekarang ini sedang memperjuangkan RUU desa dan RUU pertanahan.

Budiman sendiri yakin bahwa Pansus konflik agraria akan terealiasi pada Januari tahun 2013. “Kita sudah mempertanyakan itu di sidang paripurna DPR. Dan janjinya akan direalisasikan Januari mendatang,” katanya.

Lebih jauh lagi, Budiman mengusulkan agar Presiden membentuk Kementerian Agraria. Nantinya, Kementerian Agraria ini akan mencakup perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya.

“Kalau kita kembalikan ke filosofinya, bahwa agraria itu mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Artinya, soal perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan itu masuk agraria,” tutur Budiman.

Sumber: Berdikari Online
- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...