Home Headline Budiman Sudjatmiko: Pansus Konflik Agraria Makin Mendesak

Budiman Sudjatmiko: Pansus Konflik Agraria Makin Mendesak

PERGERAKAN – Proses penyelesaian konflik agraria, terutama melalui DPR, masih tersandera banyak kendala. Akibatnya, banyak kasus agraria hanya menumpuk di meja kerja anggota DPR.

“Ketika Komisi II bicara soal konflik pertanahan, maka yang dimaksud itu hanya konflik antara petani dengan swasta. Di luar itu, Komisi II tidak punya kewenangan,” kata anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, saat berdiskusi dengan petani Jambi di depan kantor Kemenhut RI di Jakarta, Sabtu (29/12).

Budiman menganggap itu sebagai kendala. Banyak konflik agraria yang lain, seperti petani dengan BUMN (PTPN/Perhutani), petani versus perusahaan tambang, dan konflik kawasan hutan, berada di luar jangkauan komisi II.

Untuk itu, Budiman mengusulkan agar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) konflik agraria segera dikonkretkan. “Supaya penyelesaian konflik agraria tidak lagi ditangani per komisi, tapi langsung DPR. Kita ingin, persoalan agraria ditangani secara komprehensif,” tegasnya.

Nantinya, kata Budiman, Pansus agraria ini bisa memanggil siapapun yang terkait dengan konflik petani, termasuk Presiden.

Selain itu, Budiman mengungkapkan, Pansus ini juga akan mengkaji ulang semua UU yang selama ini merugikan petani, seperti UU kehutanan, UU perkebunan, UU pengadaan tanah, UU minerba dan lain-lain.

Sebaliknya, Pansus ini akan memperjuangkan lahirnya UU baru yang pro-rakyat. Ia mengaku, pihaknya sekarang ini sedang memperjuangkan RUU desa dan RUU pertanahan.

Budiman sendiri yakin bahwa Pansus konflik agraria akan terealiasi pada Januari tahun 2013. “Kita sudah mempertanyakan itu di sidang paripurna DPR. Dan janjinya akan direalisasikan Januari mendatang,” katanya.

Lebih jauh lagi, Budiman mengusulkan agar Presiden membentuk Kementerian Agraria. Nantinya, Kementerian Agraria ini akan mencakup perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya.

“Kalau kita kembalikan ke filosofinya, bahwa agraria itu mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Artinya, soal perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan itu masuk agraria,” tutur Budiman.

Sumber: Berdikari Online
- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...
- Advertisement -

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...

Berita Terkait

Kadiskominfo: Warga Depok Bisa Manfaatkan Aplikasi DSW

MARGONDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto, mengajak seluruh masyarakat Kota Depok untuk memanfaatkan aplikasi Depok Single Window (DSW). Pasalnya,...

Kecamatan Limo Siapkan 6.000 Dosis Vaksin, Berikut Link Pendaftarannya

LIMO - Kecamatan Limo menggelar kegiatan gebyar vaksinasi tahap tiga di Kantor Kecamatan Limo selama lima hari, mulai dari 15-19 September 2021. Sebanyak 3.000...

Janji Politik IDRIS-IMAM Kartu Depok Sejahtera Diwujudkan

BALAIKOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) di aula Teratai Balaikota Depok Rabu (15/09/2021). Ini merupakan program janji Walikota...

Pendaftaran Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Dibuka 13-15 September

SUKMAJAYA - Terhitung tanggal 13-15 September 2021 mulai dibuka pendaftaran untuk Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta dari unsur pemerintah...

Hadiri HUT Ke-10 PDAM Tirta Asasta, Walikota Depok Berpesan

“kalau kinerja itu harus, uang itu bonus. Kami berharap cakupan pelayanan PDAM juga ditingkatkan yang saat ini baru 17 persen. Artinya, sebanyak 83 persen...