BALAIKOTA – Dalam rangkat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan wilayah, Pemerintah Kota Depok sudah menganggarkan dana 1 Miliyar setiap kelurahan untuk Tahun 2014. Anggaran ini bisa digunakan warga untuk mendanai usulan kegiatan insfrastruktur seperti jalan lingkungan dan drainase.
Bagi setiap masyarakat yang ingin memasukan usulan pembangunan insfrastruktur bisa mengikuti musrembang di kelurahan masing-masing yang digelar dari tanggal 7-14 Januari 2013. Warga bisa menanyakan langsung kapan kegiatan Musrembang (untuk menampung usulan) digelar di kelurahan masing-masing.
Anggaran ini meningkat 3 kali lipat dari tahun ini yang hanya Rp. 300 Juta. Langkah terobosan Walikota Depok ini mendapat respon positif dari masyrakat dan sejumlah aktivis. “Peningkatan ini untuk memperkuat peran Kelurahan dan Kecamatan yang selama ini hanya bersifat administratif, kini mereka punya kewenangan memutuskan. Usulan yang sudah disepakati dikelurahan dengan pagu maksimal 1 Miliyar ini, tidak bisa ditolak baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat OPD. Justru yang belum terakomodir dari usulan hasil musrembang di kelurahan bisa tertutupi dengan anggaran kecamatan yang rata-rata kecamatan 2 Miliyar,” ujar Nur Mahmudi Isma’il di Ruang Kerjanya dalam Konfrensi Pers Senin (7/1).
Direktur Eksekutif PIMRED (Pusat Studi Media dan Reformasi Depok), Toldo Napitupulu, menilai bahwa ini terobosan positif bagi kemajuan reformasi di Kota Depok. “Tingginya kualitas demokrasi syarat utamanya adalah tingginya partisipasi publik. Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il, telah membuat terobosan baru dengan melibatkan warga dalam memutuskan agenda pembangunan diwilayah kelurahan masing-masing,” ujar Toldo, salah satu pendiri Liga Mahasiwa Nasional untuk Demokrasi (LMND). (Rando)
