Home Headline Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Depok Tahun 2012...

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Depok Tahun 2012 Memperoleh Predikat Baik

FOTO: Walikota Depok, bersama Kepala Bappeda dan Kepala DKUP saat bincang-bincang dengan wartawan usai menghadiri acara Car Free Day di Kota Kembang.

  1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN IKM
    1. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 11 ayat {4} bahwa penyelengaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib harus berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah
    1. Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2004 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan pelayanan secara berkalamelakukan survai  indek kepuasan masyarakat, dimana ukuran keberhasilan penyelengaraan layanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan dan kepuasan masyarakat identik dengan kualitas pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.
    2. Keputusan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indek kepuasan masyarakat, menyatakan bahwa kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
  1. JENIS PELAYANAN YANG DIUKUR
    1. Pelayanan Dasar
    1. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas oleh Dinas Kesehatan
    1. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah oleh Dinas Pendidikan.
    2. Pelayanan air bersih pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
    3. Pemadan kebakaran pada dinas Pemadam Kebakaran
    4. Pelayanan jalan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
    5. Pelayanan persampahan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
    6. Pelayanan kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
    7. Pelayanan Terminal  oleh Dinas Perhubungan.
    8. Pelayanan akta kelahiran umum oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    9. Pelayanan rumah porong hewan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan.
    10. Pelayanan oleh Dinas Pasar dan Koprasi, Usaha Mikro kecil dan menengah, dan pasar.
    11. Pelayanan pembayaran pajak oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
    12. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluara pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
    1. Pelayanan Perizinan
    1. Pelayanan izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
    2. Pelayanan izin pemasangan reklame oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
    3. Pelayanan izin Tempat Usaha dan izin Ganguan {HO} pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
    4. Pelayanan Surat Izin Perdagangan {SIUP} pada Badan Pelayanan PerijinanTerpadu.
    5. Pelayanan wajib daftar perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    6. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
    7. Surat izin Trayek angkutan pada dinas perhubungan.
    8. Izin pelayanan Kesehatan Swasta pada Badan Pelayanan Perijinan terpadu.
  1. VAREABEL PENGUKURAN
    1. Pelayanan Dasar
    1. Penampilan fisik {Tangible}
    1. Keterandalan {Reliability}
    2. Daya tanggap {Responsivenss}
    3. Kemampuan {Competence}
    4. Kesopanan {Courstesy}
    5. Kredibilitas {Credibility}
    6. Keamanan {Security}
    7. Aksas {Acces}
    8. Komunikasi {Comminication}
    9. Pemahaman terhadap pelangaran {Understanding the Customer}
    1. Pelayanan Perijinan
    1. Prosedur pelayanan.
    2. Persyaratan pelayanan.
    3. Kejelasan petugas pelayanan.
    4. Kedisiplinan petugas pelayanan.
    5. Tanggung jawab petugas pelayanan .
    6. Kemampuan petugas pelayanan.
    7. Kecepatan pelayanan.
    8. Keadilan mendapatkan pelayanan.
    9. Kesopanan dan keramahan petugas.
    10. Kewajaran biaya pelayanan.
    11. Kepastian biaya pelayanan.
    12. Kepastian biaya pelayanan.
    13. Kenyamanan lingkungan.
    14. Keamanan Pelayanan.

5  HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2012

  1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat {IKM} Kota Depok pada Tahun 2012 secara keseluruhan BAIK yang termasuk dalam katagori Perijinan Maupun Pelayanan Dasar sebesar 80,55. Angka ini berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.KEP/25/M.PAN/2/2004 termasuk dalam Mutu Pelayanan B, atau dengan kata lain Pelayanan Publik di Kota Depok terutama untuk 21 {duapuluh satu} pelayanan Publik dalam kategori “BAIK”.
  2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan perijinan mencapai 83,54 jika di konversikan kedalam mutu sesuai dengan KEP MENPAN No. KEP/35/M.PAN/2/2004. Di kategorikan alam mutu pelayanan “A” Sangat baik Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan dengan karakteristik perijinan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 83.33 ada peningkatan 0,21.
  3. Secara keseluruhan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan dasar mencapai 78,71 jika dikonversikan ke dalam mutu sesuai dengan Kep.Menpan No. KEP/25/M/PAN/2/2004. Dikategorikan ke dalam mutu pelayanan ”B” BAIK. Nilai capaian indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan dengan karateristik dasar ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai 78,21 ada peningkatan 0,50.
  4. Dari keseluruhan angka IKM 80,55 dapat diklasifikasikan sebanyak 12 {duabelas} unit pelayanan memiliki kinerja “SANGAT BAIK” dengan mutu pelayanan “A”  sedangkan sisanya 9 {Sembilan} memiliki kinerja “BAIK” dengan mutu pelayanan “B” Dari data tersebut terjadi peningkatan dari data tahun 2011 dimana hanya 8 {delapan} unit pelayanan memiliki kinerja “Sangat Baik” dengan mutu pelayanan ”A”  dan sejumlah 13 {tigabelas} unit pelayanan yang memiliki kinerja “BAIK” dengan mutu pelayanan “B” Yang berarti terdapat 4 pelayanan public yang berhasil meningkatkan kualitas  pelayanan publik dari mutu “B” ke mutu “A”Pwlayanan tersebut antara lain Pengujian Kendaraan Bermotor, Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta, Kesehatan Dasar dan Pelayanan Pajak.(Har/Adv)
- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...
- Advertisement -

Pemkot Depok Tambah ABT Untuk Bantu Warga Terdampak Bencana

BALAIKOTA - Pemerintah Kota Depok bergerak cepat menindaklanjuti dampak hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada (21/06) sore, sehingga mengakibatkan rumah dan infrastruktur...

Lolos Babak Kualifikasi Jabar, Walikota Janjikan Bonus Atlet Drum Band

CILODONG - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji akan memberikan bonus kepada atlet drum band Kota Depok yang akan berjuang untuk lolos babak kualifikasi...

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...

Berita Terkait

Satgas Agraria: Isu Pungli Program PTSL Depok Itu HOAX

DEPOK - Maraknya berita terkait dugaan adanya pungli dalam program PTSL di Kota Depok menjadi sorotan sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat. Pasca pernyataan di...

Gratis Biaya Sambungan Baru PDAM Depok Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

SUKMAJAYA - Persyaratan pendaftarannya pun cukup mudah, para calon pelanggan hanya diminta membawa fotocopy KTP, fotocopy SPT PBB terbaru, serta Materai 10000.DEPOKNET - Dalam...

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...

P16 Kasus Pembunuhan Anggota TNI, 3 Jaksa Mulai Mengkaji

Kejaksaan Negeri Depok Siapkan 3 Jaksa Peneliti Berkas Perkara Terbunuhnya Anggota TNI di Depok Kejaksaan Negeri Depok telah menunjuk 3 (tiga) Jaksa Peneliti Berkas...

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2021

CILODONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah...