Home Hukum & HAM KPK Diharapkan Periksa Anggaran KPUD Depok

KPK Diharapkan Periksa Anggaran KPUD Depok

MARGONDA – Kendati Pemilihan Gubernur Jawa Barat tinggal menghitung hari, namun tidak ada yang dilakukan KPUD Depok untuk melakukan sosialsasi agar masyarakat Depok mengetahui adanya pesta demokrasi Pilgub Jabar tersebut.

“Maka tidak ada salahnya para pasangan calon berlomba-lomba mensosialisasikan diri di seluruh wilayah Kota Depok terutama di jalan protokol kepada masyarakat Depok untuk berpartisipasi. Apa sih salahnya melakukan sosialisasi kampanye di jalan-jalan protokol asal tertib dan rapih. Namanya juga pesta demokrasi, ya harus meriah dong,” terang Ketua Depok Media Center (DMC) Rusdy Nurdiasyah, kepada wartawan Minggu (27/1/2013), di Sekretariatnya.
Namun Rusdy merasa aneh, justru yang punya hajatnya kan KPUD, tapi sepertinya tidak mau mengeluarkan biaya untuk mensosialisasikan adanya pesta demokrasi khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Depok.

“Bahkan sebaliknya keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok yang melarang pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) ditiga jalan protokol di Depok, yakni, Jalan Margonda, Jalan Juanda, dan Jalan Arif Rahman Hakim. Buat apa dilarang! Toh, pemasangan alat peraga membantu meringankan tugas KPUD mensosialisasikan pesta demokrasi rakyat Jabar,” ujar dia.

Menurutnya, dengan pelarangan tersebut dipastikan Pilgub Jabar di Depok tak bergaung dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut.

“Sebagaian besar masyarakat Depok itukan tidak merasa sebagai sebagai warga Jabar dan lebih merasa sebagai warga Jakarta. Saya yakin sebagaian masyarakat Depok tidak tahu kalau ada Pilgub Jabar. Jangan-jangan seluruh masyarakat Depok akan golput atau tidak ikut serta memiih. Kalau ini terjadi yang harus bertanggungjawab adalah KPUD Depok,” tutur Rusdy.

Dia juga mengakui, bahwa pemasangan alat peraga sebetulnya memudahkan tugas KPUD meminimalisir jumlah golput.

“Yang kita pertanyakan sekarang ini adalah sejauh mana KPUD telah mensosialisasikan pilgub. Kenyataanya kan sangat bertolak belakang. Minim sosialisasi tapi membuat aturan yang kontra produktif,” kilah Rusdy.

Rusdy mencontohkan, tiga titik jalan yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye merupakan titik sentral. Dimana, banyak orang lalu lalang di jalan utama tersebut.

Itu artinya, kans mensosialisasikan gebyar Pilgub Jabar lebih mudah. Semua orang dari seluruh penjuru Depok melintas di Margonda, Juanda dan Arif Rahman Hakim jadi tahu kalau adanya pesta demokrasi Pilgub Jabar.

“Tidak ada sosilaisasi dari KPUD Depok. Apalagi tidak ada satu iklan-iklan sosialisasi Pilgub Jabar di media-media lokal Depok apalagi nasional. Tidak ada satupun sosialisasi Pilgub Jabar di jalan-jalan ptotokol apalagi di pelosok-pelosok lain di wilayah Depok yang ada justru sosialisasi itu muncul dari para pasangan calon. Kemana dana sosialisasi itu,” ketusnya.

Rusdy mengingatkan agar KPUD dan Panwaslu Depok mengkaji kembali peraturan yang telah dibuat. Pasalnya, ungkap dia, selama ini yang membuat pilgub menjadi bergaung nyaring adalah karena alat peraga pasangan cagub dan cawagub.

“Ini tindakan konyol dan bodoh dari KPUD Depok. Panwaslu Depok juga lebay, sok ketat melakukan pengawasan yang bukan pelanggaran yang signifikan. Coba mereka turun ke lapangan, tanyakan ke masyarakat tanggal berapa pilgub Jabar berlangsung. Jawabannya sudah pasti mereka tidak tahu, atau boleh dikatakan lebih dari separuh masyarakat Depok tidak tahu,” imbuh dia.

Sama halnya dikatakan Muttaqin Syafi, selaku Ketua tim sukses pasangan Aher-Dedy Mizwar, juga merasa heran atas keputusan pelarangan sosialisasi para calon pilgub Jabar di jalan-jalan protokol.

“KPUD dan Panwaslu terlalu berlebihan tampaknya mereka tidak peduli kalau akan terjadinya begitu banyak golput,” ucap dia.

Begitu juga dengan Saiful, warga Beji, Depok mengakui, tidak akan pernah tahu kalau ada Pilgub Jabar kalau tidak melihat begitu meriahnya keberadaan baliho dan spanduk dari pasangan calon.

“Tapi saya tidak tahu kapan tanggal pelaksanaan pencoblosannya, tidak ada salahnya para pasangan calon memasang alat peraga kampanyenya di jalan-jalan protokol. Asal tidak semerawut aja dan sebaiknya para pasangan calon itu memasang alat peraga kampanyenya itu tidak dalam bentuk spanduk-spanduk tapi di bilboard-bilboard,” kilanya.(MS)

 

 

Sumber: www.radaronline.co.id

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...