Home Hukum & HAM Presiden PKS Jadi Tersangka Kasus Sapi Impor

Presiden PKS Jadi Tersangka Kasus Sapi Impor

FOTO: Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dijemput penyidik KPK.

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sapi impor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luthfi diduga menerima suap dalam proyek tersebut.

Keterlibatan Luthfi terkuak melalui Ahmad Fathanah (AF), orang dekatnya yang disebut-sebut sebagai kurir dalam kasus penyuapan ini.

Saat tertangkap tangan di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa malam, 29 Januari 2013, Ahmad kedapatan membawa uang tunai Rp1 miliar dengan pecahan Rp100 yang disimpan dalam kantong kresek.

Selain menangkap Ahmad Fathanah, KPK juga menangkap dua direktur PT Indoguna Utama (IU), Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. PT Indoguna Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang importir daging dan pengolahan. Ketiganya pun langsung digelandang ke KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang wanita berinisial MR juga dibekuk dalam kasus ini. Siapa si MR ini dan apa perannya belum diketahui.

Dari hasil pemeriksaan, kemudian muncul nama Presiden PKS Luthfi Hasan. KPK menduga bahwa uang Rp1 miliar yang ditemukan di mobil Ahmad Fathanah untuk diserahkan kepada Luthfi. “Berdasarkan hasil ekspose, KPK firm,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP.

KPK masih menelusuri besaran jumlah uang yang diduga dijanjikan PT Indoguna kepada Luthfi Hasan. Apakah pemberian itu yang pertama atau sudah beberapa kali,  lanjut Johan, masih ditelusuri.

Rabu malam, sekitar pukul 23.35 WIB, tim penyidik KPK langsung menjemput anggota Komisi I DPR itu ke kantor DPP PKS di Jalan TB. Simatupang, Jakarta. Tak lama setelah menggelar jumpa pers. Saat digiring penyidik, Luthfi tak mau berkomentar.

Sampai siang ini, Luthfi masih menjalani pemeriksaan di KPK. Berbeda dengan tiga orang lainnya yang sudah lebih dulu ditahan, Luthfi belum juga ditahan.

Penyidik KPK menjerat Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dengan Pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiamana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara Ahmad Fathanah dan Luthfi Hassan Ishaq diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Luthfi Hasan Ishaq adalah Presiden PKS periode 2009-2014, yang menggantikan pendahulunya, Tifatul Sembiring, yang kini menjadi Menkoinfo. Dia juga merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan (PK), sebelum menjadi PKS.

Pria kelahiran Malang, 5 Agustus 1961 itu terpilih menjadi anggota legislatif periode 2004-2009 dan duduk di Komisi XI. Dia kemudian terpilih kembali pada periode berikutnya dan duduk di Komisi I DPR.

Luthfi juga merangkap beberapa jabatan DPR. Dia juga merupakan anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-negara Konferensi Islam. Menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliementary Union (IPU), sebuah organisasi yang beranggotakan parlemen seluruh dunia.

Meski berstatus tersangka, Luthfi masih tetap menjadi anggota DPR. Ketua Badan Kehormatan DPR Prakosa mengatakan, kalau statusnya masih tersangka, dia masih menjadi anggota DPR.

“Setelah jadi terdakwa, barulah yang bersangkutan berstatus sebagai anggota DPR nonaktif,” katanya.

Sementara jabatannya sebagai presiden PKS, Majelis Syuro PKS belum mengambil keputusan. Rencananya hari ini Majelis Syuro akan memberikan keputusan soal status dan jabatan Luthfi Hasan di PKS.

 

 

 

 

Sumber: viva.co.id

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...
- Advertisement -

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...

Berita Terkait

Kadiskominfo: Warga Depok Bisa Manfaatkan Aplikasi DSW

MARGONDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto, mengajak seluruh masyarakat Kota Depok untuk memanfaatkan aplikasi Depok Single Window (DSW). Pasalnya,...

Kecamatan Limo Siapkan 6.000 Dosis Vaksin, Berikut Link Pendaftarannya

LIMO - Kecamatan Limo menggelar kegiatan gebyar vaksinasi tahap tiga di Kantor Kecamatan Limo selama lima hari, mulai dari 15-19 September 2021. Sebanyak 3.000...

Janji Politik IDRIS-IMAM Kartu Depok Sejahtera Diwujudkan

BALAIKOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) di aula Teratai Balaikota Depok Rabu (15/09/2021). Ini merupakan program janji Walikota...

Pendaftaran Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Dibuka 13-15 September

SUKMAJAYA - Terhitung tanggal 13-15 September 2021 mulai dibuka pendaftaran untuk Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta dari unsur pemerintah...

Hadiri HUT Ke-10 PDAM Tirta Asasta, Walikota Depok Berpesan

“kalau kinerja itu harus, uang itu bonus. Kami berharap cakupan pelayanan PDAM juga ditingkatkan yang saat ini baru 17 persen. Artinya, sebanyak 83 persen...