Home Hukum & HAM Presiden PKS Jadi Tersangka Kasus Sapi Impor

Presiden PKS Jadi Tersangka Kasus Sapi Impor

FOTO: Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dijemput penyidik KPK.

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sapi impor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luthfi diduga menerima suap dalam proyek tersebut.

Keterlibatan Luthfi terkuak melalui Ahmad Fathanah (AF), orang dekatnya yang disebut-sebut sebagai kurir dalam kasus penyuapan ini.

Saat tertangkap tangan di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa malam, 29 Januari 2013, Ahmad kedapatan membawa uang tunai Rp1 miliar dengan pecahan Rp100 yang disimpan dalam kantong kresek.

Selain menangkap Ahmad Fathanah, KPK juga menangkap dua direktur PT Indoguna Utama (IU), Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. PT Indoguna Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang importir daging dan pengolahan. Ketiganya pun langsung digelandang ke KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang wanita berinisial MR juga dibekuk dalam kasus ini. Siapa si MR ini dan apa perannya belum diketahui.

Dari hasil pemeriksaan, kemudian muncul nama Presiden PKS Luthfi Hasan. KPK menduga bahwa uang Rp1 miliar yang ditemukan di mobil Ahmad Fathanah untuk diserahkan kepada Luthfi. “Berdasarkan hasil ekspose, KPK firm,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP.

KPK masih menelusuri besaran jumlah uang yang diduga dijanjikan PT Indoguna kepada Luthfi Hasan. Apakah pemberian itu yang pertama atau sudah beberapa kali,  lanjut Johan, masih ditelusuri.

Rabu malam, sekitar pukul 23.35 WIB, tim penyidik KPK langsung menjemput anggota Komisi I DPR itu ke kantor DPP PKS di Jalan TB. Simatupang, Jakarta. Tak lama setelah menggelar jumpa pers. Saat digiring penyidik, Luthfi tak mau berkomentar.

Sampai siang ini, Luthfi masih menjalani pemeriksaan di KPK. Berbeda dengan tiga orang lainnya yang sudah lebih dulu ditahan, Luthfi belum juga ditahan.

Penyidik KPK menjerat Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dengan Pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiamana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara Ahmad Fathanah dan Luthfi Hassan Ishaq diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Luthfi Hasan Ishaq adalah Presiden PKS periode 2009-2014, yang menggantikan pendahulunya, Tifatul Sembiring, yang kini menjadi Menkoinfo. Dia juga merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan (PK), sebelum menjadi PKS.

Pria kelahiran Malang, 5 Agustus 1961 itu terpilih menjadi anggota legislatif periode 2004-2009 dan duduk di Komisi XI. Dia kemudian terpilih kembali pada periode berikutnya dan duduk di Komisi I DPR.

Luthfi juga merangkap beberapa jabatan DPR. Dia juga merupakan anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-negara Konferensi Islam. Menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliementary Union (IPU), sebuah organisasi yang beranggotakan parlemen seluruh dunia.

Meski berstatus tersangka, Luthfi masih tetap menjadi anggota DPR. Ketua Badan Kehormatan DPR Prakosa mengatakan, kalau statusnya masih tersangka, dia masih menjadi anggota DPR.

“Setelah jadi terdakwa, barulah yang bersangkutan berstatus sebagai anggota DPR nonaktif,” katanya.

Sementara jabatannya sebagai presiden PKS, Majelis Syuro PKS belum mengambil keputusan. Rencananya hari ini Majelis Syuro akan memberikan keputusan soal status dan jabatan Luthfi Hasan di PKS.

 

 

 

 

Sumber: viva.co.id

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

26 Oktober PDAM Depok Akan Padam 24 Jam

 SUKMAJAYA – Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, PDAM Tirta Asasta Kota Depok akan melakukan penggantian panel COS (pemindah daya listrik dari PLN ke Generator)...

Diskominfo: M-CAP Sarana Edukasi Untuk Pelanggaran Protokol Kesehatan

 BEJI – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok menurunkan Mobile Community Acces Point (M-CAP) ke setiap lokasi operasi yustisi Gerakan Depok Bermasker. Layanan...

Pemkot Depok Ajak Tokoh Agama Untuk Cegah Penyebaran COVID-19

BALAIKOTA - Penyebaran virus Corona Covid-19 di Kota Depok terus meningkat pesat. Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Jumlah...

PDAM Tirta Asasta Perpanjang Program Diskon Hingga 31 Oktober

 Depokinteraktif.com - Melalui Program Sayangi Bumi Bersama (PSBB), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok melakukan perpanjangan program diskon layanan penyambungan baru...

Musisi Agung Saget Kecewa Tak Ada Cawalkot Komitmen Bangun Gedung Kesenian

 DEPOK - Setelah penyair Tora Kundera menyatakan sikap tidak mendukung kedua pasangan Calon Walikota Depok di Pilkada 2020 dikarenakan tidak ada yang mau komitmen...