Home Politik Serang KPK, Citra PKS Akan Semakin Rusak

Serang KPK, Citra PKS Akan Semakin Rusak

FOTO: Bendahara Partai Keadilan Sejahtera Mahfuzi Abdurahman, Sekjen PKS M Taufik Ridol, Presiden baru PKS M Anis Matta, Ketua Dewan Syuro KH Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Untung Wahono, Ketua Dewan Syariah Pusat KH Surahman Hidayat, dan politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid saling berpegangan tangan usai menghadiri konferensi pers pengangkatan Presiden Baru PKS, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2/2013). Mantan Sekjen PKS Anis Matta diangkat menjadi Presiden PKS, setelah Presiden terdahulu Lutfi Hasan Ishaaq ditahan KPK karena diduga terlibat korupsi.

JAKARTA – Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyikapi kasus yang menjerat kader utamanya, Luthfi Hasan Ishaaq dinilai tidak akan membantu untuk mengembalikan citra partai yang tengah rusak. Bahkan, sikap PKS itu bisa semakin memperburuk citra partai di mata publik.

“Itu tidak membantu memulihkan. Citranya akan semakin kurang positif,” kata pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Burhanudin Muhtadi ketika dihubungi, Sabtu (2/2/2013).

Sebelumnya, para petinggi PKS menuding adanya skenario besar dalam kasus dugaan suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian yang melibatkan Luthfi. Bahkan, PKS mengaku sudah menerima informasi adanya beberapa pimpinan partai politik dan pejabat publik lainnya yang menjadi target operasi sejak beberapa bulan lalu.

Burhadudin mengatakan, sikap para elit PKS itu sama saja mendelegitimasi KPK dan menganggap KPK menjadi alat kekuasaan. Padahal, publik saat ini lebih percaya kepada KPK dibanding partai politik setelah rentetan keterlibatan kader parpol dalam kasus korupsi.

Selain itu, jika melihat sikap para elit PKS terkini, kata Burhanudin, publik akan menganggap dukungan PKS terhadap KPK selama ini retrorika semata. Seperti diketahui, para politisi PKS, khususnya di Komisi III, kerap menyatakan mendukung kerja KPK.

Burhanudin menambahkan, sikap para elit PKS itu akan memperburuk citra partai jika KPK mengungkap bukti-bukti keterlibatan Luthfi di pengadilan. “Jadi, lebih baik PKS melakukan penyelidikan internal untuk membantu KPK,” pungkas dia.

Seperti diberitakan, Luthfi diduga “menjual” otoritasnya untuk memengaruhi pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait kebijakan impor daging tersebut. Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima suap dari perusahaan impor daging, PT Indoguna Utama, dengan barang bukti senilai Rp 1 miliar. KPK juga menetapkan Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi sebagai tersangka pemberi suap.(*)

 

 

Sumber: www.kompas.com

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...