Home Headline Praktisi Hukum Menduga Ada Pesanan Khusus Dalam Penangkapan LHI

Praktisi Hukum Menduga Ada Pesanan Khusus Dalam Penangkapan LHI

JAKARTA – Proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka kasus dugaan korupsi impor daging Luthfi Hasan Ishak (LHI) terus dipertanyakan. Karena ditengarai penuh kejanggalan.

“Ada kejanggalan dalam penanganan penyidikan atas Lutfhi. Prosesnya berlangsung begitu cepat. Sangat berbeda dengan kasus lain seperti kasus Hambalang, sudah ada tersangka masih belum ditangkap dan ditahan,” kata Ketua Umum Praktisi Hukum Muda Indonesia (PHMI), Sahril Harahap, Jumat (1/2).

Untuk itu, pihaknya akan menemui pimpinan KPK untuk mendapatkan kejelasan informasi atas kasus tersebut. Terlebih, banyak pihak menduga bahwa KPK mendapat ‘pesanan’ dalam kasus ini.

“Ada dugaan KPK dipesan pihak tertentu. Ketika KPK menangani kasus besar yang ada di depan mata, sampai sekarang justru tidak selesai. Sedangkan dalam kasus Lutfhi, satu hari sudah ditangkap,” katanya.

Lebih lanjut, dia meminta KPK untuk bekerja lebih profesional dalam penuntasan kasus korupsi. Pasalnya, KPK adalah barometer dan benteng terakhir pemberantasan korupsi.

Sahril juga membandingkannya dengan kasus korupsi Hambalang yang diduga melibatkan bekas Menpora Andi Mallarangeng.

“Itu sudah berbulan-bulan prosesnya dari saksi kemudian jadi tersangka. Sampai sekarang belum diproses juga. Bandingkan dengan LHI hanya dalam hitungan menit diproses lalu ditangkap. Ini kenapa? Itu pertanyaan kami,” kata dia.

Sahril sepakat penegakan hukum oleh KPK dalam pemberantasan korupsi namun permasalahannya patut diduga ada unsur tebang pilih. “Patut diduga ada pesanan pihak tertentu atas kasus LHI ini. Begitu banyak kasus besar ada ada di depan mata sekian lama tidak diproses sampai sekarang,” katanya.

Sebagai praktisi hukum dari kalangan pemuda, dia pada prinsipnya mendukung segala upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Namun dengan keganjilan terhadap proses hukum LHI itu, dia berharap ke depan KPK bisa meluruskan masalah seperti ini dan tidak terulang lagi hal serupa.

“Kita mendukung upaya pemberantasan korupsi tapi harus dilakukan adil dan tidak tebang pilih. Karena itu melanggar asas persamaan dalam pelaksanaan dan kedudukan hukum. Kami hanya meminta KPK profesional menyelesaikan kasus ini,” kata dia.(*)

 

 

 

Sumber: www.islamedia.web.id

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...
- Advertisement -

Pemkot Depok Tambah ABT Untuk Bantu Warga Terdampak Bencana

BALAIKOTA - Pemerintah Kota Depok bergerak cepat menindaklanjuti dampak hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada (21/06) sore, sehingga mengakibatkan rumah dan infrastruktur...

Lolos Babak Kualifikasi Jabar, Walikota Janjikan Bonus Atlet Drum Band

CILODONG - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji akan memberikan bonus kepada atlet drum band Kota Depok yang akan berjuang untuk lolos babak kualifikasi...

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...

Berita Terkait

PDAM Tirta Asasta Minta Maaf Dan Bertanggung Jawab Crane Bongkaran Tower Air Timpa Rumah Warga

DEPOK - Kegiatan pembongkaran bekas tower air milik PDAM Tirta Asasta kota Depok di jalan Mawar Raya, RW. 04 kelurahan Depok Jaya mengalami musibah,...

Satgas Agraria: Isu Pungli Program PTSL Depok Itu HOAX

DEPOK - Maraknya berita terkait dugaan adanya pungli dalam program PTSL di Kota Depok menjadi sorotan sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat. Pasca pernyataan di...

Gratis Biaya Sambungan Baru PDAM Depok Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

SUKMAJAYA - Persyaratan pendaftarannya pun cukup mudah, para calon pelanggan hanya diminta membawa fotocopy KTP, fotocopy SPT PBB terbaru, serta Materai 10000.DEPOKNET - Dalam...

Dewan Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad Beri Masukan Pada Pemkot Depok

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM. Hasbullah Rahmad., S.Pd. M.Hum, merasa prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Depok...

P16 Kasus Pembunuhan Anggota TNI, 3 Jaksa Mulai Mengkaji

Kejaksaan Negeri Depok Siapkan 3 Jaksa Peneliti Berkas Perkara Terbunuhnya Anggota TNI di Depok Kejaksaan Negeri Depok telah menunjuk 3 (tiga) Jaksa Peneliti Berkas...