Home Headline Praktisi Hukum Menduga Ada Pesanan Khusus Dalam Penangkapan LHI

Praktisi Hukum Menduga Ada Pesanan Khusus Dalam Penangkapan LHI

JAKARTA – Proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka kasus dugaan korupsi impor daging Luthfi Hasan Ishak (LHI) terus dipertanyakan. Karena ditengarai penuh kejanggalan.

“Ada kejanggalan dalam penanganan penyidikan atas Lutfhi. Prosesnya berlangsung begitu cepat. Sangat berbeda dengan kasus lain seperti kasus Hambalang, sudah ada tersangka masih belum ditangkap dan ditahan,” kata Ketua Umum Praktisi Hukum Muda Indonesia (PHMI), Sahril Harahap, Jumat (1/2).

Untuk itu, pihaknya akan menemui pimpinan KPK untuk mendapatkan kejelasan informasi atas kasus tersebut. Terlebih, banyak pihak menduga bahwa KPK mendapat ‘pesanan’ dalam kasus ini.

“Ada dugaan KPK dipesan pihak tertentu. Ketika KPK menangani kasus besar yang ada di depan mata, sampai sekarang justru tidak selesai. Sedangkan dalam kasus Lutfhi, satu hari sudah ditangkap,” katanya.

Lebih lanjut, dia meminta KPK untuk bekerja lebih profesional dalam penuntasan kasus korupsi. Pasalnya, KPK adalah barometer dan benteng terakhir pemberantasan korupsi.

Sahril juga membandingkannya dengan kasus korupsi Hambalang yang diduga melibatkan bekas Menpora Andi Mallarangeng.

“Itu sudah berbulan-bulan prosesnya dari saksi kemudian jadi tersangka. Sampai sekarang belum diproses juga. Bandingkan dengan LHI hanya dalam hitungan menit diproses lalu ditangkap. Ini kenapa? Itu pertanyaan kami,” kata dia.

Sahril sepakat penegakan hukum oleh KPK dalam pemberantasan korupsi namun permasalahannya patut diduga ada unsur tebang pilih. “Patut diduga ada pesanan pihak tertentu atas kasus LHI ini. Begitu banyak kasus besar ada ada di depan mata sekian lama tidak diproses sampai sekarang,” katanya.

Sebagai praktisi hukum dari kalangan pemuda, dia pada prinsipnya mendukung segala upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Namun dengan keganjilan terhadap proses hukum LHI itu, dia berharap ke depan KPK bisa meluruskan masalah seperti ini dan tidak terulang lagi hal serupa.

“Kita mendukung upaya pemberantasan korupsi tapi harus dilakukan adil dan tidak tebang pilih. Karena itu melanggar asas persamaan dalam pelaksanaan dan kedudukan hukum. Kami hanya meminta KPK profesional menyelesaikan kasus ini,” kata dia.(*)

 

 

 

Sumber: www.islamedia.web.id

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Musisi Agung Saget Kecewa Tak Ada Cawalkot Komitmen Bangun Gedung Kesenian

 DEPOK - Setelah penyair Tora Kundera menyatakan sikap tidak mendukung kedua pasangan Calon Walikota Depok di Pilkada 2020 dikarenakan tidak ada yang mau komitmen...

Forum Aktivis Depok Ajak Seluruh Masyarakat Depok Untuk Tunda Pilkada 1 Tahun

 DEPOK - Para aktivis Depok yang khawatir dengan kondisi perkembangan Bencana Virus Corona yang semakin memprihatinkan, mendesak Pemerintah dan KPU untuk menunda perhelatan PILKADA...

HUT DPRD Kota Depok dan Rapat Paripurna Jawaban Walikota Depok Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Depok Terhadap 4 Raperda

CILODONG - DPRD kota Depok Gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Pemerintah Kota Depok dan jawaban Walikota...

Tidak Ada Kenaikan Tarif PDAM Tirta Asasta Depok Sejak 2017-2020

SUKMAJAYA - Adanya beberapa keluhan dari pelanggan terkait besaran tagihan penggunaan air PDAM, pihak PDAM Tirta Asasta kota Depok merespon hal tersebut tidak terlepas...

Aksi Kamisan Depok Tuntut Pemkot Segera Bangun Gedung Kesenian

CIMANGGIS - Sejumlah aktivis, seniman dan mahasiswa di Kota Depok yang rutin melakukan Aksi Kamisan Depok, pada hari kamis 27 Agustus 2020 kemarin kembali...