Home Headline Sejumlah Aktivis Demo Tolak Kriminalisasi Terhadap LHI

Sejumlah Aktivis Demo Tolak Kriminalisasi Terhadap LHI

JAKARTA – Aksi sejumlah aktivis yang menamakan dirinya Komunitas Relawan Independen untuk Keadilan (KRIUK), mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Jumat (8/2//2013).

Terkait pemberitaan berbagai media massa nasional beberapa hari ini, bahwa ada indikasi KPK telah melakukan kriminalisasi hukum kepada Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang dituduh menerima suap dalam kasus impor daging sapi, “padahal LHI tidak tertangkap tangan menerima suap. Maka KRIUK berharap agar KPK bertindak transparan dan tetap menjunjung rasa hukum dan keadilan,” tegas koordinator aksi demo, Iwan K, Jumat (8/2/2013), dilokasi.

Dia menjelaskan, sebab kami bagian dari rakyat Indonesia menginginkan agar KPK tetap berdiri profesional, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik mana pun atau pihak mana pun. “Ini demi menjaga kepercayaan publik yang selama ini percaya dan berharap KPK konsisten dijalur yang benar dalam upaya pemberantasan korupsi,” jelas Iwan.

Selain itu pihak KRIUK, papar Iwan, menuntut pertama, hukum harus ditegakkan sesuai dengan asas keadilan dan undang-undang yang berlaku, serta transparan kepada publik.

Kedua, kriminalisasi hukum demi kepentingan persaingan politik dan bisnis dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus dilawan dan dihentikan.

Ketiga, mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan kepentingan rakyat banyak demi menjaga nilai-nilai demokrasi sejati, dan melawan kepentingan segelintir pemodal yang merugikan rakyat banyak.

Keempat, meminta lembaga hukum dan aparat penegak hukum harus bertindak adil dan tidak tebang pilih, serta menghindari segala bentuk pesanan politik dalam penegakan hukum.

Kelima, mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sejauh KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dan campur tangan pihak-pihak asing.

“Yang jelas kasus LHI ini kami curigai telah dipolitisasi,” tegas Iwan

Dia menilai ada kejanggalan dalam penangkapn LHI. Kejadian penangkapan LHI di kantor DPP PKS jelas pengembosan dan penghancuran citra PKS, apalagi terlihat sekali rekayasanya,” papar Iwan.

Iwan berharap, agar KPK dapat bekerja dengan tidak semena-mena. Penangkapan LHI dan langsung menetapkannya sebagai tersangka sepertinya KPK telah melakukan kriminalisasi hukum. LHI diperlakukan seperti penjahat kelas kakap yang seolah-olah akan kabur.

“KPK tidak menetapkan LHI sebagai saksi tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.

Iwan mengakui, sepengetahuannya tidak ada surat pemanggilan untuk LHI yang diharapkan datang sediri ke KPK tapi langsung ditangkap di kantor DPP PKS.

“Jelas ini ada politisasi dan pembusukan terhadap PKS yang memang dikenal sebagai partai yang bersih dan selama ini PKS sangat berkomitmen dalam pemberatasan korupsi,” kilahnya.

Dia memprediksi, bahwa skenarionya lebih dahsyat lagi, yakni LHI diundang ke hotel Le Meridien, Jakarta untuk urusan penting dari seseorang yg bernama AF alias Ahmad Fathonah. AF bersama wanita cantik bernama Maharani, seorang mahasiswi akan menemui LHI menyerahkan uang. LHI akan ditangkap basah bersama AF dan Maharani yang memang disewa secara khusus untuk menjebak LHI dengan membawa sejumlah uang senilai satu miliar.

“Sebelum transaksi terjadi seseorang mengundang KPK dan sejumlah wartawan yg bertugas di KPK, Untuk menangkap tangan. Nanti, tuduhannya gratisifikasi uang dan seks,” terang Iwan.

Iwan menegaskan, bahwa Penangkapan LHI yang tidak terbukti tertangkap tangan itu dipaksakan untuk menangkapnya di kantor pusat DPP PKS di Simatupang, Jakarta Selatan dimana sudah menunggu ratusan wartawan dalam dan luar negeri, padahal LHI sedang rapat.

“Ini jelas rekayasa politik, perlu dipertanyakan kinerja KPK dan independensinya. Ketua KPK Abraham Samad, tidak lain dari kepanjangan tangan penguasa,” tandasnya.(ms)

 

 

Sumber: www.radaronline.co.id

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...