Home Headline KNPI nilai KPK sebagai Komisi Pengamanan Kepentingan

KNPI nilai KPK sebagai Komisi Pengamanan Kepentingan

JAKARTA – Terseretnya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, dalam kasus dugaan suap impor daging sapi, mendapat sorotan banyak pihak.

Ketua Bidang Politik DPP KNPI Syamsul Rizal menilai sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melakukan penangkapan yang berbuntut penahanan terhadap Luthfi Hasan Ishaaq, syarat kepentingan politik.

“Oleh karena itu, KPK saya bisa juluki bukan sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pengamanan Kepentingan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (2/1/2013).

Dirinya mengatakan, dalam konteks pemberantasan Korupsi, tanpa KPK pun pemberantasan Korupsi bisa dijalankan. Karena Negara ini, kata dia, memiliki lembaga yudikatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Saat ini kembali kepada pemerintah sebagai penyelenggara Undang-Undang, serius gak mau berantas korupsi ?. Kalau serius, maka optimalkan atau sinergikan Lembaga Yudikatif dengan Eksekutif, untuk komitmen memberantas korupsi yang se-adil-adilnya. Kalau sudah dioptimalkan, maka KPK segera dibubarkan juga gak masalah, karena kedudukan KPK dalam UUD 1945 juga lemah,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi itu benar, tetapi bukan mengabaikan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum.

“Sudah cukup KPK melakukan kriminalisasi hukum di bangsa ini, dan segera bebaskan Presiden PKS yang dalam logika hukum sangat kontroversi, atas tindakan kriminalisasi yang mereka lakukan,” imbuhnya.

Dirinya juga menyarankan kepada PKS, agar segera mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas prilaku KPK, yang dinilainya telah melanggar kaidah-kaidah hukum.

“Karena jelas sekali melanggar UUD 1945. Bila perlu uji materil kedudukan lembaga KPK dalam UUD 1945 terkait tugas, peran dan fungsi,” jelasnya.

Sejatinya, kata dia, Pemuda Indonesia mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan membabi buta, apalagi dengan cara-cara kampanye hitam, karena kepentingan politik kelompok tertentu.

“Dari kasus ke kasus yang ditangani KPK selama ini, banyak pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945. Terkait penangkapan Presiden PKS, saya menilai KPK tidak proporsional dan kalau kita kaji lebih jauh, KPK sudah melanggar norma-norma hukum dan Hak Azasi Manusia,”ucapnya.

Sebab, kata dia, dalam logika negara hukum, dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

“KPK juga sudah melanggar UUD 1945 dan UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia,” pungkasnya.(*)

 

 

 

Sumber: Sindonews.com

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...
- Advertisement -

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...

Berita Terkait

Kadiskominfo: Warga Depok Bisa Manfaatkan Aplikasi DSW

MARGONDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto, mengajak seluruh masyarakat Kota Depok untuk memanfaatkan aplikasi Depok Single Window (DSW). Pasalnya,...

Kecamatan Limo Siapkan 6.000 Dosis Vaksin, Berikut Link Pendaftarannya

LIMO - Kecamatan Limo menggelar kegiatan gebyar vaksinasi tahap tiga di Kantor Kecamatan Limo selama lima hari, mulai dari 15-19 September 2021. Sebanyak 3.000...

Janji Politik IDRIS-IMAM Kartu Depok Sejahtera Diwujudkan

BALAIKOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) di aula Teratai Balaikota Depok Rabu (15/09/2021). Ini merupakan program janji Walikota...

Pendaftaran Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Dibuka 13-15 September

SUKMAJAYA - Terhitung tanggal 13-15 September 2021 mulai dibuka pendaftaran untuk Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta dari unsur pemerintah...

Hadiri HUT Ke-10 PDAM Tirta Asasta, Walikota Depok Berpesan

“kalau kinerja itu harus, uang itu bonus. Kami berharap cakupan pelayanan PDAM juga ditingkatkan yang saat ini baru 17 persen. Artinya, sebanyak 83 persen...