Home Hukum & HAM DPRD Segera Memanggil Nunu dan Fenti Terkait Kekejaman Terhadap Dua Aktivis Anti...

DPRD Segera Memanggil Nunu dan Fenti Terkait Kekejaman Terhadap Dua Aktivis Anti Korupsi

Anggaran Multi Years Dibaleka II Terancam Dicabut

Tindakan Aparat Berlebihan Terhadap Aktivis Kelompok 11 Marga

FOTO: Ketua DPRD Depok dan Walikota Depok

MARGONDA – Terkait proyek pembangunan gedung dinas, badan, lembaga, kantor (Dibaleka) II senilai Rp182 miliar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dimenangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pembangunan Perumahan (PP) semakin memanas. Bahkan menjadikan konflik antara lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Aparatur Dinas Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP) dan anggota Polresta Depok turut serta memperkeruh suasana lantaran menganiaya dan menangkap dua aktivis dari Kelompok 11 Marga yang melakukan aksi.

“Oleh sebab itu, pihak Dewan akan mencabut anggaran multi years Dibaleka II jika ditemukan indikasi penyelewengan dalam proses lelangnya,” terang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Rintis Yanto, kepada wartawan Jumat (22/2/2013), dikantornya.

Rintis melihat, polemik yang sudah mengarah pada kekerasan fisik, sebaiknya aparat kepolisian tidak bertindak berlebihan dalam menyikapi aksi demonstrasi yang dilakukan para aktivis. Saya malah melihat tindakan aparat ini terlalu berlebihan.

Bahkan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, Nunu Heryana dan kontraktor Dibaleka II yakni PT PP. Mereka harus menjelaskan mengapa pembangunan tidak berjalan semestinya.

“Minggu depan mereka harus menjelaskan ke kita. Termasuk kronologis penganiayaan dua aktivis itu,” ancam Rintis.

Dia menegaskan, jika ditemukan indikasi penyelewengan dalam proses tendernya, maka ia akan mencabut persetujuan DPRD terhadap anggaran multi years itu.

“Kita tidak ingin uang rakyat masuk ke kantong pribadi atau kelompok orang. Pembangunan harus dilakukan secara profesional, begitu pun tendernya,” tandas Rintis.

Dia mengingatkan, akan melakukan moratorium anggaran pembelian gedung RSUD Depok yang dibangun PT PP tapi belum dibayar Pemkot Depok lantaran tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Sementara proyek sudah dilelang dan dikerjakan PT PP.

“Jika ditemukan korelasi kolusi, korupsi, dan nepotisme maka renaca itu pun bakal kita moratorium anggarannya,” imbuh rang nomor satu di gedung Dewan itu.(MS)

 

 

 

 

 

Sumber: RadarOnline.Co.Id

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Anggota Dewan: Kasatpol PP Depok Harus Jawab Kritikan Warga Dengan Bukti Kinerja

KOTA KEMBANG - Maraknya berita Toko Miras Ilegal di Dekat Kantor Satpol PP Depok di jajaran jalan Margonda yang sudah bertahun-tahun menjadi toko besar...

PDAM Tirta Asasta Bermitra Baik Dengan Media Untuk Sosialisasikan Program dan Informasi Ke Pelanggan

EKBIS - PDAM Tirta Asasta Kota Depok selama bertahun-tahun terus membangun kemitraan dengan media yang ada di Depok melalui program sosialisasi dan informasi ke...

Horee, Pasar Sawangan Akan Dibangun Tahun Ini

BALAIKOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) akan merealisasikan rencana pembangunan gedung pasar rakyat di wilayah Kecamatan Sawangan tahun...

Tagar #LawanKriminalisasiAktivis dan #SaveHersong Bergema Di Kota Depok

MARGONDA - Hersong Herry Prasetyo yang berjuang ingin menegakkan PERDA Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, agar tidak ada lagi...