Home Headline Wakil Walikota dan Dinkes Depok Hadiri Rakor Kebijakan Pro Rakyat Dalam Pembiayaan...

Wakil Walikota dan Dinkes Depok Hadiri Rakor Kebijakan Pro Rakyat Dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

JAKARTA – Wakil Walikota H M Idris Abdul Shomad menghadiri rakor hasil temuan jamkesmas di hotel crowne plaza, Jakarta. Dalam rakor, Wakil Walikota juga sempat menjadi nara sumber tentang kebijakan pro rakyat dalam pembiayaan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kota Depok. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Kota Depok dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Selasa (19/3) pagi.

Wakil Walikota mengatakan, jumlah penerima jamkesmas di Kota Depok adalah 137.221 orang (7,9%), penerima jamkesda sebanyak 183.791 orang (10,6%), jamsostek 5,8%, askes, 7,0%, dan sisanya pengguna asuransi lain. Jadi jumlah masyarakat miskin di Depok yang dijamin kesehatannya oleh pemerintah pusat dan daerah adalah sebanyak 321.102 orang, sedangkan menurut data BPS, data masyarakat miskin di Depok ada sekitar 340 ribu orang. Untuk itu, kami menggandeng lembaga sosial dan seluruh elemen untuk mengatasi masalah pelayanan masyarakat miskin di Depok. Wakil Walikota menambahkan, kami memakai sistem bottomup dalam masalah kepesertaan jamkesmas dan jamkesda.Wakil Walikota mengatakan beberapa kendala terkait pelaksanaan jamkesmas/ jamkesda di Kota Belimbing tersebut, diantaranya, miskinnya data dari PPLS 2005 yang sudah tidak valid lagi untuk tahun 2008-2012, dan daerah tidak bisa memasukan kepesertaan baru sebagai pengganti yang meninggal, gagal distribusi, ganda, dan pindah. Terkait masalah tarif, Wakil Walikota mengatakan tarif pasien jamkesmas/ jamkesda di RS pemerintah menggunakan aturan yang sudah ada (INA CBG’s), dan untuk RS swasta menggunakan tarif kesepakatan.

Wakil Walikota berharap, melalui rakor ini, nantinya pelaksanaan jamkesmas/ jamkesda akan lebih baik lagi, terutama tentang validitas data penerima pelayanan kesehatan ini. “Tak hanya itu, kami juga akan terus meningkatkan dana kesehatan, dan akan mensosialisasikan serta mendidik masyarakat agar terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan pembinaan PHBS, akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarat” tutup Wakil Walikota.

Hasil pemeriksaan BPK terkait pelayanan jamkesmas menyatakan, antara lain  adanya kelemahan berupa belum adanya database peserta yang akurat, dan masih ada resiko masyarakat miskin belum mendapat pelayanan gratis. Melalui rakor ini, diharapkan mampu menjalin komunikasi sehingga bersama-sama dapat mengidentifikasi dan mencari solusi terbaik atas pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih efektif.

Hadir pada rakor , Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Usman Sumantri, guru besar sekaligus pengamat kebijakan kesehatan Prof Ascobat Gani, serta sejumlah kepala daerah, kepala rumah sakit, kepada dinas kesehatan, puskesmas, dan para auditor BPK. (Rando)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Presidium Aktivis Depok Salut Dengan Kinerja Kejaksaan Depok Dalam Pemberantasan Korupsi Di Depok

KOTA KEMBANG - Pasca Ekspose Kinerja Kejaksaan Negeri Depok pada 12 Januari 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Jurnalis dan Aktivis di Kantor Kejaksaan Negeri...

Nama Dokter JW Karundeng Diusulkan Jadi Nama RSUD Di Tapos

DEPOK – Puluhan aktivis Kota Depok yang tergabung di dalam Presidium Aktivis Depok kembali melontarkan gagasan cemerlang untuk Pemerintah Kota Depok.Nama Dokter J.W. Karundeng...

Anggota Dewan: Kasatpol PP Depok Harus Jawab Kritikan Warga Dengan Bukti Kinerja

KOTA KEMBANG - Maraknya berita Toko Miras Ilegal di Dekat Kantor Satpol PP Depok di jajaran jalan Margonda yang sudah bertahun-tahun menjadi toko besar...

PDAM Tirta Asasta Bermitra Baik Dengan Media Untuk Sosialisasikan Program dan Informasi Ke Pelanggan

EKBIS - PDAM Tirta Asasta Kota Depok selama bertahun-tahun terus membangun kemitraan dengan media yang ada di Depok melalui program sosialisasi dan informasi ke...