Home Edukasi Masyarakat Resah Banyaknya Siswa Titipan LSM Saat PPDB

Masyarakat Resah Banyaknya Siswa Titipan LSM Saat PPDB

FOTO: Akibat banyaknya siswa mampu titipan, banyak anak miskin yang akhirnya sekolah dikolong jembatan. Diduga mayoritas titipan siswa mampu itu justru dari LSM Pro Pendidikan. Ironis dan tragis.

FOTO: Pemerintah seharusnya memberikan kuota 100% pada Sekolah Negeri untuk siswa kurang mampu dan miskin. Itulah makna keadilan untuk rakyat.

DEPOK – LSM yang seharusnya menjadi lembaga kontrol sosial untuk kepentingan rakyat, kini justru malah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Pasalnya, berdasarkan pengalaman tahun lalu, banyak sekali siswa-siswi didik yang mau masuk sekolah negeri harus melalui oknum-oknum LSM di Depok dengan tarif antara 5 juta hingga 9 juta.

Hal ini membuat masyarakat resah, karena praktik jual beli bangku, apapun alasannya adalah perbuatan haram dan termasuk dalam kategori korupsi. Tahun ini, diduga ada beberapa oknum LSM di Depok yang mulai mengkoordinir untuk penerimaan siswa-siswi baru disekolah-sekolah negeri.

“Rakyat boleh ramai-ramai menangkap oknum-oknum LSM yang menitip siswa-siswi Didik disekolah-sekolah. Jika tertangkap dan terbukti, silahkan serahkan ke aparat yang berwajib,” ujar Boges Marhaen, Aktivis REPDEM Depok yang paling konsisten dan anti 86 dalam memperjuangkan revolusi pendidikan.

Margono, salah satu wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya, sudah ditawari oleh salah satu oknum LSM untuk masuk lewat jalur khusus dengan biaya 5 juta. Namun Margono masih ragu, karena berdasarkan pengalaman tahun lalu ada beberapa titipan LSM yang tidak masuk tapi uangnya sudah di setor.

Toldo Napitupulu, Direktur Eksekutif PIMRED (Pusat Studi Media dan Reformasi Depok), mengatakan bahwa sikap oknum-oknum LSM yang memperjual-belikan bangku itu sudah keterlaluan. “Disaat rakyat sulit ditengah rencana kenaikan BBM yang sudah berdampak kepada naiknya harga bumbu dan sembako, masih ada oknum-oknum LSM yang katanya pro rakyat justru malah mencari keuntungan dalam kesempatan penerimaan siswa baru. Dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan Ombudsman, jika ada siswa-siswi mampu yang titipan, yang berakibat adanya siswa tidak mampu yang tidak tertampung masuk sekolah negeri,” ujar Toldo usai acara diskusi di UI.

Pemimpin Redaksi DEPOK INTERAKTIF, Torben Rando, akan membuka layanan pengaduan melalui Alamat & Telpon Redaksi jika ada masyarakat yang ingin mengadukan terkait semua tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). “Silahkan laporkan saja via telpon redaksi, atau SMS langsung ke nomor HP Pemred juga bisa di 081807491979,” ujar Torben Rando, ditengah kesibukan persiapan peringatan Bulan Bung Karno 2013 di Depok.(DS)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...

Aktivis Depok Tak Yakin Kasat Lantas Serius Berantas Percaloan SIM

 DEPOK - Gebrakan Kasat Lantas Polres Metro Depok yang baru dalam upaya pemberantasan percaloan di Satpas SIM 1221 Depok, dinilai sejumlah aktivis Kota Depok...