Home Edukasi Proses PPDB Depok 2013 Terburuk se Indonesia

Proses PPDB Depok 2013 Terburuk se Indonesia

FOTO: Masih Banyak Siswa Miskin di Depok yang belum tertampung di sekolah negeri dengan NEM besar harus terkatung-katung mencari sekolah akibat 900 siswa kaya titipan. Seharusnya Pemkot Depok lebih memberikan perhatian pada siswa miskin.

FOTO: Didi Suryadi, Ketua Panitia PPDB Depok 2013, dinilai oleh masyarakat tidak transparan dan berkonspirasi dengan orang tua siswa-siswi kaya.

MARGONDA – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2013 di Depok dinilai tidak transparan. Banyak data siswa kaya yang disulap menjadi siswa miskin. Hal ini jelas sangat merugikan siswa miskin yang sesungguhnya harus mendapatkan hak tersebut.

Toldo Napitupulu, Koordinator PIMRED (Pusat Studi Media dan Reformasi Depok), mengatakan bahwa Proses PPDB 2013 di Depok saat ini terburuk se Indonesia. “Panitia yang seharusnya netral dan menjaga kualitas dan transparansi proses PPDB, justru malah berkonspirasi,” ujar Toldo.

Toldo menambahkan bahwa mengacu pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat berhak mendapatkan data transparan tentang siswa miskin dan siswa melaui reguler.

“Dalam proses PPDB di Depok marak sekali siswa titipan, dan undang-undang Sisdiknas tidak mengenal jalur Titipan,” ujar Toldo.

PIMRED berencana akan melaporkan kasus PPDB Depok 2013 ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ombudsman.

Sementara Haryanto, Sekjend Jaringan Aksi Nurani Rakyat (JANUR), menemukan bukti-bukti dari masyarakat berdasarkan aduan dan investigasi terkait maraknya siswa TITIPAN di Kota Depok.

Ketua Komisi D DPRD Depok, Muttaqin, menyatakan bahwa Penerimaan siswa baru SMP/SMA/SMK Negeri diluar yang telah ditetapkan adalah illegal.

“Apalagi penerimaannya berdasarkan percaloan yang kedengarannya cukup marak. Jika mau dibuka kembali harusnya berdasarkan surat resmi dari disdik. Di proses secara transparan, terbuka dan akuntabel. Sehingga siswa2 yang waiting list sesuai dengan urutan Nilai UNnya punya kesempatan untuk diterima,” ujar Muttaqin.(bin)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Disdik Lucurkan Channel Youtube Belajar Bersama

BALAIKOTA - Dinas Pendidikan Kota Depok meluncurkan channel Youtube "Belajar Bersama Disdik Depok Provinsi Jawa Barat" sebagai sarana pembelajaran di rumah untuk pelajar dari...

Presidium Aktivis Depok Salut Dengan Kinerja Kejaksaan Depok Dalam Pemberantasan Korupsi Di Depok

KOTA KEMBANG - Pasca Ekspose Kinerja Kejaksaan Negeri Depok pada 12 Januari 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Jurnalis dan Aktivis di Kantor Kejaksaan Negeri...

Nama Dokter JW Karundeng Diusulkan Jadi Nama RSUD Di Tapos

DEPOK – Puluhan aktivis Kota Depok yang tergabung di dalam Presidium Aktivis Depok kembali melontarkan gagasan cemerlang untuk Pemerintah Kota Depok.Nama Dokter J.W. Karundeng...

Anggota Dewan: Kasatpol PP Depok Harus Jawab Kritikan Warga Dengan Bukti Kinerja

KOTA KEMBANG - Maraknya berita Toko Miras Ilegal di Dekat Kantor Satpol PP Depok di jajaran jalan Margonda yang sudah bertahun-tahun menjadi toko besar...