Home Headline HUT PRD Ke-17: Sistem Demokrasi Liberal Bertentangan Dengan Cita-cita Proklamasi & Pancasila

HUT PRD Ke-17: Sistem Demokrasi Liberal Bertentangan Dengan Cita-cita Proklamasi & Pancasila

JAKARTA – Partai Rakyat Demokratik (PRD) memperingati Hari Ulang Tahun ke-17 di Aula Perpustakaan Nasional (Perpusnas), di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013). Sedikitnya 500-an anggota dan simpatisan PRD menghadiri acara tersebut.

Acara yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Rizal Abdulhadi, aktivis Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker), memandu untuk menyanyikan Mars Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kemudian pembacaan puisi tentang PRD oleh Ririn Sefsani.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pidato politik dan sekaligus refleksi perjalanan 17 tahun PRD. Web Warouw, salah seorang pendiri PRD, menyinggung soal cita-cita politik pendirian PRD. Menurutnya, sejak didirikan secara legal tahun 1996 hingga saat ini ada utang PRD kepada rakyat Indonesia yang belum terbayarkan, yakni menempatkan rakyat di kekuasaan politik.

“Kritik otok kritik kita hari ini adalah kegagalan kita menghantarkan rakyat merebut kekuasaan politik. Hanya dengan merebut kekuasaan di tangannya, rakyat bisa membebaskan diri dari belenggu penindasan dan penghisapan,” kata Web Warouw.

Ia menjelaskan, sejak di bawah rezim kediktatoran Orde Baru hingga rezim pasca Orde Baru, rakyat Indonesia terpinggirkan dari kekuasaan. Lebih parah lagi, setelah lepas dari kediktatoran Orde Baru, rakyat Indonesia justru masuk ke mulut rezim neoliberal atau neo-koloanilistik. Akibatnya, kata dia, sekalipun terjadi peralihan kekuasaan, tetapi rakyat belum terbebas dari belenggu penindasan dan penghisapan.

“Inilah utang sejarah kita. Selama rakyat belum berkuasa, maka tugas sejarah kita belum berakhir. Utang sejarah ini harus kita tunaikan,” ujarnya dengan nada suara berkobar-kobar.

Sementara itu, Bursah Zarnubi menyinggung kandasnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 akibat penghianatan elit politik. Mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) ini mengambil contoh pada kegagalan pengelolaan ekonomi kita sesuai dengan amanat Proklamasi kemerdekaan, yakni memakmurkan seluruh rakyat.

“Sekarang ini kemakmuran hanya dinikmati segelintir orang, sekelompok orang,” ujar Bursah Zarnubi. Bursah Zarnubi,  yang saat ini menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK), mengutip pendapat seorang ekonom, bahwa 90% kekayaan nasional kita dikuasai oleh kurang-lebih 300-an orang kaya di Indonesia.

Sementara 90% rakyat kita hanya menguasai 10% aset nasional. Bursah juga menyinggung utang luar negeri yang mencekik leher rakyat Indonesia dan kehancuran ekonomi akibat perdagangan bebas. “Kita harus berani mengoreksi sistem ekonomi pasar yang tidak membawa keuntungan bagi rakyat kita,” katanya.

Karena itu, Bursah mendukung program politik PRD untuk menegakkan kembali pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perekonomian nasional Bangsa Indonesia. Ia juga mendukung langkah PRD memperjuangkan pencabutan semua produk UU yang pro-asing.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PRD Agus Jabo juga menyampaikan pidato politiknya. Ia menyinggung penghianatan para reformis gadungan yang telah membajak hasil perjuangan mahasiswa dan rakyat dalam menggulingkan rezim Orde Baru.

“Dengan berpura-pura berteriak demokrasi dan reformasi, para reformis gadungan telah mencoleng hasil perjuangan reformasi. Tindakan mereka mirip dengan tingkah laku kaum borjuis di Revolusi Perancis,” katanya.

Ironisnya, kata Agus Jabo, begitu berkuasa, para reformis gadungan itu kemudian merombak struktur kekuasaan ekonomi-politik demi membuka pintu selebar-lebarnya bagi modal asing. “Secara ekonomi, mereka kemudian menerapkan sistem neoliberalisme. Kemudian secara politik mereka memaksakan penerapan demokrasi liberal,” ujarnya.

Agus Jabo mengungkapkan, para reformis gadungan itulah yang kemudian menjelma menjadi ‘borjuis komprador’, yang kemudian memanfaatkan negara sekedar sebagai instrumen untuk melayani kepentingan modal asing di Indonesia. Di bawah kekuasaan borjuis komprador itu, ungkap Agus Jabo, konstitusi hasil Proklamasi, yakni UUD 1945, dipreteli dan dirombak agar sesuai dengan tuntutan liberalisme ekonomi. Alhasil, keluarlah puluhan produk UU yang sangat berbau neokolonialistik.

Agus Jabo menegaskan, konsep demokrasi yang berlaku saat ini, yakni demokrasi liberal, sangat menyalahi cita-cita pendiri bangsa. Katanya, demokrasi itu seharusnya menjadi alat bagi rakyat untuk berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial budaya. “Pada kenyataannya, demokrasi liberal itu justru menjadi jembatan bagi korporasi asing untuk menguras kekayaan alam Indonesia, menguasai sumber daya alam nasional,” tegasnya.

Untuk mengakhiri kekuasaan neokolonial ini, Agus Jabo menyerukan perlunya “persatuan nasional” berbasiskan semua kekuatan politik yang setia pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. “Hanya persatuan nasional yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran yang lebih mendalam dan lebih parah,” tegasnya.

Peringatan HUT PRD ini dirangkaikan dengan peluncuran buku berjudul “17 Tahun PRD: Sumbangsih Pemikiran untuk Indonesia”. Peluncuran buku itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis puluhan buku oleh Sekjend PRD, Dominggus Oktavianus, kepada sejumlah tokoh pendiri PRD dan aktivis pergerakan.

Selain itu, acara HUT PRD ini juga ditandai dengan pemotongan tumpeng. Tumpeng tersebut diberikan oleh Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono kepada Ibu Arum, seorang kader PRD DKI Jakarta, dan media Berdikari Online. Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama, pementasan lagu-lagu perjuangan, dan pementasan teater oleh seniman-seniman muda dari Bekasi.

Sementara Ketua PRD Depok, Diddy Kurniawan yang usai acara diwawancarai Depok Interaktif , sependapat dengan pernyataan Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono, bahwasannya sistem Demokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini sangatlah bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan Ideologi Pancasila. “Demokrasi yang dijalankan penguasa dan reformis gadungan hari ini adalah demokrasi liberal. Ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita rakyat Indonesia,” ujar Diddy sambil mengangkat tangan kiri bersama kawan-kawan seperjuangannya.

 

Ulfa Ilyas

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130722/hut-prd-ke-17-ada-utang-sejarah-yang-belum-terbayarkan.html#ixzz2ZytRzT7b Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...