Home Headline Kemacetan, Perlu Penanganan Komprehensif

Kemacetan, Perlu Penanganan Komprehensif

Kadishub Kota Depok, Gandara Budiana saat menjadi nara sumber forum OPD DPUPR Kota Depok, Selasa (21/2/2017) foto: riki

Bakti Jaya, Depok Interaktif – Bicara tentang kemacetan, pastinya akan bersinggungan dengan infrastruktur jalan, pertumbuhan penduduk, kendaraan, hunian dan kawasan, sehingga perlu penanganan komprehensif (Luas dan Lengkap-red). Hal itu diutarakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok usai menghadiri Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, di Graha Insan Ciita, Sukmajaya, Depok, Selasa (21/2/2017).

Kemacetan jalan di Kota Depok,terutama Jalan Margonda dan Sawangan, menurut Kadishub Kota Depok, RD.Gandara Budiana lantaran kurangnya ruas jalan, sementara pertumbuhan kendaraan kian meninggi dan berkembangnya kawasan perkantoran dan perumahan. Dia mengusulkan kepada DPUPR agar nembuat jalan tembus atau alternatif Juanda – Cinere sehingga kendaraan tidak terlalu menumpuk melintas di Jalan Margonda Raya.

“Selama ini kendaraan terfokus melintasi jalan Margonda Raya sehingga terjadi penumpukan kendaraan, yang harus dilakukan adalah membuat jalan tembus alternatif ke Cinere, bila ada yang mau ke sawangan langsung bisa lewat tanah baru juga atau lewat gerogol”, ujarnya.

Pelebaran Jalan Raya Sawangan, tambah Gandara, haruslah jadi prioritas karena akses jakan tersebut membelah wilayah Barat dan Timur. Jalan lainnya yang perlu penanganan DPUPR selain Tole Iskandar yakni Pitara, Tapos dan Jalan Raya Bogor.Dia meminta bila pelebaran tidak bisa direalisasikan tahun ini lantaran anggarannya kurang, minimal persimpangan jalan Sawangan Mampang harus dilaksanakan.

Gandara mengakui tidak bisa membatasi kendaraan, pasalnya pembatasan itu kendalinya dipusat, namun untuk pengendalian bisa dilaksanakan yakni dengan pengendalian kawasan tertentu, misalnya jalan Sawangan pada jam-jam tertentu tidak boleh dilalui kendaraan besar. “Rambu-rambunya untuk pengendalian itu sudah ada tapi penegakannya yang tidak maksimal”, kilahnya.

Kemacetan ini, tegasnya, perlu penanganan yang komprehensif dan harus mulai dilakukan, bila hanya mengandalkan managemen transportasi dan petugas lapangan tidak akan menyelesaikan masalah, Karena pertumbuhan tidak bisa Dia kendalikan.

“Pertumbuhan penduduk, kawasan, permukiman dan kendaraan tidak bisa saya kendalikan, dengan berkembangnya pertumbuhan tersebut makin bertambah Kr 2 dan 4, maka perlu penanganan yang komprehensif”, pungkasnya. (rki)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Sambut HUT RI Ke 75, PDAM Tirta Asasta Gelar Diskon 50 Persen

Depokinteraktif - Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok kembali menggelar diskon untuk registrasi sambungan...

Laporan Hasil Pembahasan BANGGAR DPRD Depok Tentang APBD 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN...

Pemkot Izinkan Sholat Idul Adha, Dengan Syarat Tetap Patuh Protokoler Kesehatan

Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbolehkan pelaksanaan salat Iduladha di lapangan, masjid, atau ruangan kecuali di wilayah  RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Kebijakan...

Makin Transparan dan Akuntabel, Pemkot Depok Kembali Raih WTP

BALAIKOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat. Penghargaan yang sudah diraih...