Home Edukasi DPRD Bahas Raperda Perubahan Pendidikan & Kesehatan

DPRD Bahas Raperda Perubahan Pendidikan & Kesehatan

Kota Kembang, Detif.com – Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat umum, untuk itu pemerintah harus hadir dan ikut bertanggung jawab atas kebutuhan warganya tersebut. Berkaitan dengan itu DPRD kota Depok dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, saat ini sedang membahas 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dan Raperda perubahan atas Perda Kota Depok nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Untuk membahas kedua Raperda tersebut, dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) DPRD kota Depok. Terpilih sebagai Ketua adalah Sahat Farida Berlian, S.Pd yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi D bidang pendidikan dan kesehatan, Wakil Ketua Pansus Turiman, SE dari Fraksi Gerindra dan sekretaris Pansus Pradana Mulyo Yunanda S.Sos dari Fraksi Demokrat.

SKD adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen kesehatan yang saling bekerja sama, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan kesehatan bermutu. Maksudnya adalah memberikan arah pedoman landasan dan kepastian hukum, bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan dan kesehatan daerah. Tujuannya yakni sebagai upaya pembangunan kesehatan yang terjangkau, bermutu, berkeadilan, efektif dan efisien serta berkelanjutan, oleh semua pihak secara sinergis, baik masyarakat maupun pemerintah dalam rangka,mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Strategi untuk mencapai tujuan SKD dilaksanakan melalui a.Pendekatan keluarga b.Gerakan masyarakat hidup sehat dan bersih C.Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pendekatan keluarga bertujuan untuk, meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan daerah atau gerakan masyarakat hidup sehat, dilakukan melalui peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih serta, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan meliputi setiap ibu hamil dan ibu yang melahirkan, serta setiap bayi baru lahir dan balita wajib mendapatkan pelayanan kesehatan optimal.

Ketua Pansus Sahat Farida Berlian mengatakan, Raperda tersebut menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat, karena akan menjadi acuan masa depan akses pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Depok dan sesuai program pemerintah pusat, semua warga negara Indonesia sudah menjadi peserta BPJS pada tahun 2019.

DPRD kota Depok mendukung sepenuhnya, aspirasi masyarakat yang meminta agar Pemkot Depok menggratiskan BPJS kelas 3 bagi warga yang kurang mampu, dalam APBD Kota Depok sudah dianggarkan sebesar 10%.

Berdasarkan matriks pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota, sebagaimana tertuang dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya bidang pendidikan menyatakan, kewenangan daerah Kab / Kota meliputi pengelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal. Sementara pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menjadi kewenangan daerah Provinsi, sehingga dalam rangka melaksanakan peraturan di atas, maka Perda pendidikan yang ada, perlu dilakukan perubahan. Berkaitan dengan itu, Pemkot telah mengusulkan Raperda perubahan atas Perda Kota Depok nomor 8 tahun 2010 tentang Pngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan untuk dibahas bersama.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di kota Depok.

Sedangkan pengelolaan pendidikan yaitu, pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Kegiatan pansus yang membahas dua Raperda tersebut, diawali dengan pembahasan awal draft Raperda, awal April lalu, di hotel Ciputra Cibubur, bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan bagian Hukum Setda Kota Depok, dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (public hearing), juga telah dilaksanakan kajian antar daerah ke Pemko Medan dan Pemkot Tangerang, dalam rangka menyerap data dan informasi, Perda sistem kesehatan daerah serta Perda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Kesehatan, lalu dilaksanakan pembahasan akhir draft Perda tersebut dan kini masih dalam rapat rapat pembahasan selanjutnya dengan stakeholder terkait.

Apabila sudah selesai perubahan dan perbaikannya, pada draft kedua raperda tersebut oleh pansus dianggap cukup,;maka draft tersebut dapat diteruskan untuk difasilitasi oleh subbagian fasilitasi dan evaluasi biro hukum dan HAM sekretariat daerah provinsi Jawa Barat, sesuai dengan amanah Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah, sebelum mendapat persetujuan antara Pemda dengan DPRD setempat di dalam sidang paripurna DPRD kota Depok. (Iki)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Wakil Ketua PWI Depok Rahmat Tarmuji Hadiri Undangan HPN PWI Jawa Barat 2021

CIANJUR - Acara Puncak HPN PWI Tingkat Jawa Barat digelar di Kabupaten Cianjur. Hari Pers Nasional (HPN) 2021 Tingkat Jawa Barat ini dijadikan momentum...
- Advertisement -

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

Berita Terkait

Pasien Sembuh Covid Di Depok Terus Bertambah Menjadi 1.154 Orang

BALAIKOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali memperbarui data perkembangan kasus virus Corona atau Covid-19. Berdasarkan data yang dirilis per tanggal 23 Juli 2021,...

Sudah 100 Persen Cairkan Insentif Nakes, Mendagri Kasih ‘Jempol’ Untuk Pemkot Depok

BALAIKOTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang sudah mencairkan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes). Insentif tersebut sudah...

SELAMAT HARI ANAK NASIONAL 2021

Hari Anak adalah pengingat bagi kita untuk terus mempersiapkan generasi penerus bangsa.Selalu berikan yang terbaik untuk anak, gunakan Air PDAM sebagai sumber air utama...

SELAMAT HARI BHAKTI ADHYAKSA KE-61

PDAM Tirta Asasta Kota Depok mengucapkanSelamat Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 “Berkarya Untuk Bangsa”#pdamtirtaasasta #pdamkotadepok

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61, Kejari Depok Gelar Baksos dan Webminar Wawasan Hukum

CILODONG - Kejaksaan Negeri Depok melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61 Tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun (HUT)...