Home Edukasi DPRD Bahas Raperda Perubahan Pendidikan & Kesehatan

DPRD Bahas Raperda Perubahan Pendidikan & Kesehatan

Kota Kembang, Detif.com – Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat umum, untuk itu pemerintah harus hadir dan ikut bertanggung jawab atas kebutuhan warganya tersebut. Berkaitan dengan itu DPRD kota Depok dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, saat ini sedang membahas 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dan Raperda perubahan atas Perda Kota Depok nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Untuk membahas kedua Raperda tersebut, dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) DPRD kota Depok. Terpilih sebagai Ketua adalah Sahat Farida Berlian, S.Pd yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi D bidang pendidikan dan kesehatan, Wakil Ketua Pansus Turiman, SE dari Fraksi Gerindra dan sekretaris Pansus Pradana Mulyo Yunanda S.Sos dari Fraksi Demokrat.

SKD adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen kesehatan yang saling bekerja sama, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan kesehatan bermutu. Maksudnya adalah memberikan arah pedoman landasan dan kepastian hukum, bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan dan kesehatan daerah. Tujuannya yakni sebagai upaya pembangunan kesehatan yang terjangkau, bermutu, berkeadilan, efektif dan efisien serta berkelanjutan, oleh semua pihak secara sinergis, baik masyarakat maupun pemerintah dalam rangka,mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Strategi untuk mencapai tujuan SKD dilaksanakan melalui a.Pendekatan keluarga b.Gerakan masyarakat hidup sehat dan bersih C.Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pendekatan keluarga bertujuan untuk, meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan daerah atau gerakan masyarakat hidup sehat, dilakukan melalui peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih serta, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan meliputi setiap ibu hamil dan ibu yang melahirkan, serta setiap bayi baru lahir dan balita wajib mendapatkan pelayanan kesehatan optimal.

Ketua Pansus Sahat Farida Berlian mengatakan, Raperda tersebut menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat, karena akan menjadi acuan masa depan akses pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Depok dan sesuai program pemerintah pusat, semua warga negara Indonesia sudah menjadi peserta BPJS pada tahun 2019.

DPRD kota Depok mendukung sepenuhnya, aspirasi masyarakat yang meminta agar Pemkot Depok menggratiskan BPJS kelas 3 bagi warga yang kurang mampu, dalam APBD Kota Depok sudah dianggarkan sebesar 10%.

Berdasarkan matriks pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota, sebagaimana tertuang dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya bidang pendidikan menyatakan, kewenangan daerah Kab / Kota meliputi pengelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal. Sementara pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menjadi kewenangan daerah Provinsi, sehingga dalam rangka melaksanakan peraturan di atas, maka Perda pendidikan yang ada, perlu dilakukan perubahan. Berkaitan dengan itu, Pemkot telah mengusulkan Raperda perubahan atas Perda Kota Depok nomor 8 tahun 2010 tentang Pngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan untuk dibahas bersama.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di kota Depok.

Sedangkan pengelolaan pendidikan yaitu, pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Kegiatan pansus yang membahas dua Raperda tersebut, diawali dengan pembahasan awal draft Raperda, awal April lalu, di hotel Ciputra Cibubur, bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan bagian Hukum Setda Kota Depok, dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (public hearing), juga telah dilaksanakan kajian antar daerah ke Pemko Medan dan Pemkot Tangerang, dalam rangka menyerap data dan informasi, Perda sistem kesehatan daerah serta Perda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Kesehatan, lalu dilaksanakan pembahasan akhir draft Perda tersebut dan kini masih dalam rapat rapat pembahasan selanjutnya dengan stakeholder terkait.

Apabila sudah selesai perubahan dan perbaikannya, pada draft kedua raperda tersebut oleh pansus dianggap cukup,;maka draft tersebut dapat diteruskan untuk difasilitasi oleh subbagian fasilitasi dan evaluasi biro hukum dan HAM sekretariat daerah provinsi Jawa Barat, sesuai dengan amanah Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah, sebelum mendapat persetujuan antara Pemda dengan DPRD setempat di dalam sidang paripurna DPRD kota Depok. (Iki)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

26 Oktober PDAM Depok Akan Padam 24 Jam

 SUKMAJAYA – Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, PDAM Tirta Asasta Kota Depok akan melakukan penggantian panel COS (pemindah daya listrik dari PLN ke Generator)...

Diskominfo: M-CAP Sarana Edukasi Untuk Pelanggaran Protokol Kesehatan

 BEJI – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok menurunkan Mobile Community Acces Point (M-CAP) ke setiap lokasi operasi yustisi Gerakan Depok Bermasker. Layanan...

Pemkot Depok Ajak Tokoh Agama Untuk Cegah Penyebaran COVID-19

BALAIKOTA - Penyebaran virus Corona Covid-19 di Kota Depok terus meningkat pesat. Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Jumlah...

PDAM Tirta Asasta Perpanjang Program Diskon Hingga 31 Oktober

 Depokinteraktif.com - Melalui Program Sayangi Bumi Bersama (PSBB), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok melakukan perpanjangan program diskon layanan penyambungan baru...

Musisi Agung Saget Kecewa Tak Ada Cawalkot Komitmen Bangun Gedung Kesenian

 DEPOK - Setelah penyair Tora Kundera menyatakan sikap tidak mendukung kedua pasangan Calon Walikota Depok di Pilkada 2020 dikarenakan tidak ada yang mau komitmen...