Home Headline PETANI Serukan: Tangkap - Adili dan Usut Tuntas Pelaku Dugaan OTT Pungli,...

PETANI Serukan: Tangkap – Adili dan Usut Tuntas Pelaku Dugaan OTT Pungli, Korupsi, Penipuan Proyek Negara terhadap Masyarakat PETANI

Wujudkan Negara Gotong Royong!

PETANI Serukan: Tangkap – Adili dan Usut Tuntas Pelaku Dugaan OTT Pungli, Korupsi, Penipuan Proyek Negara terhadap Masyarakat PETANI

Bahwa di dalam dunia yang terus berubah, terdapat satu persoalan manusia yang tidak akan pernah berakhir untuk diurusi yaitu masalah pangan. Persoalan pangan adalah persoalan seluruh umat manusia, juga persoalan Negara Indonesia yang harus terus diperbarui pengelolaannya hingga terwujud Kedaulatan Pangan. Perwujudan Kedaulatan Pangan itu harus melalui tahapan Kemandirian Pangan, dimana tiap-tiap warga Negara mempunyai akses yang cukup untuk memperoleh hak-hak dasar yang bermutu untuk dapat terus hidup, beraktivitas dan menjadi produktif, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, sehingga dapat berkontribusi bagi kehidupan bernegara dan berbangsa untuk turut membangun peradaban dunia yang lebih damai, berkeadilan dan bermartabat. Kedaulatan Pangan harus dibangun sebagai pilar negara yang paling kokoh. Sebagai urusan pokok dalam kehidupan kenegaraan maka tercukupinya pangan merupakan perlindungan paling mendasar bagi sebuah Negara kebangsaan sehingga penyelenggara Negara berkewajiban untuk membangun kesatuan nasional dalam memproduksi pangan yang cukup dan menjamin terlaksananya perekonomian yang lebih sehat, produktif dan berkemajuan. Oleh karena itu, Negara Gotong-Royong sebagai amanat dari para pendiri Negara haruslah menjadi serangkaian tindakan kolektif dari seluruh komponen Negara, baik mereka yang duduk dalam pemerintahan yang telah terbagi menurut tugas-tugas konstitusional maupun masyarakat di luar pemerintahan yang juga mempunyai hak-hak dasar yang sama atas pangan.

Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) telah secara gamblang menegaskan bahwa Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal dan Agribisnis Kerakyatan merupakan sebuah keadaan zaman yang harus diwujudkan di dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Tidak hanya sebagai tindakan kolektif untuk memproduksi pangan sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang bersifat agraris maupun maritim, tetapi juga untuk membangun Indonesia sebagai penyedia pangan berkelanjutan bagi umat manusia di dunia. Para produsen pangan, baik PETANI, NELAYAN, dan para pembudidaya lainnya, adalah Kelas Menengah Produktif, yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan Negara Gotong-Royong, dimana semua warga Negara harus berperan, baik melalui tugas konstitusional dalam pemerintahan maupun peran-peran lainnya di luar pemerintahan.

Untuk dapat menegakkan Negara Gotong-Royong yang mengarah pada terwujudnya Kedaulatan Pangan, juga sebagai pelaksanaan tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka harus dilakukan perubahan yang mendasar dalam berbagai sektor penyelenggaraan Negara, yaitu:

1. Sektor Pertanian dan Kelautan. Penyelenggaraan produksi pangan berbasis agraris dan maritim harus mengandalkan sumberdaya manusia yang terus diperbaiki mutunya agar bahan pangan yang dihasilkan mempunyai nutrisi yang terus meningkat untuk membentuk generasi penerus bangsa yang bernalar lebih baik. Kebijakan-kebijakan sektor pertanian dan kelautan itu harus berorientasi pada produksi pangan berkelanjutan, menjamin keberlangsungan ekologi, dan membentuk tata perekonomian yang berkeadilan dan tidak bersifat eksploitatif antara para pelaku satu dengan lainnya.

2. Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus terdukung oleh sumberdaya domestik dan mendukung pertumbuhan produksi pangan, terutama BUMN yang sejalan dengan produksi pangan seperti produsen benih, pupuk maupun pestisida, industri perkapalan, dan produsen bahan bakar.

3. Sektor Perdagangan. Kebijakan sektor perdagangan perlu melakukan transformasi pasar sehingga terbentuk sistem harga yang menjaga keseimbangan ekonomi antara produksi domestik dan konsumsi domestik. Selain itu, jika masih dilakukan model penanganan berbentuk operasi pasar haruslah dilakukan pada dua sisi ekonomi. Bukanhanya dilakukan untuk menjaga harga atas produk pangan di tingkat konsumen, tetapi juga harus dilakukan harga atas input produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida) di tingkat produsen.

4. Sektor Pertanahan. Kebijakan sektor pertanahan harus menjadi satu bagian dari pembentukan lahan produksi pangan dengan mengarahkan kepemilikan dan sistem penunjang produksi pangan yang memadai sehingga lahan-lahan yang belum tergarap dapat menjadi sentra produksi pangan dari berbagai komoditas yang masih mengalami defisit. Arah kebijakan pertanahan harus menyesuaikan dengan kebutuhan komoditas domestik yang terus berkembang.

5. Sektor Keuangan. Kebijakan sektor keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam produksi pangan dikarenakan resiko-resiko produksi pangan yang tidak terhingga, terus meningkatnya harga input produksi pertanian dan ketergantungan yang akut atas input produksi itu. Sektor keuangan harus menciptakan stimulus pembiayaan yang secara bertahap dapat meningkatkan akuntabilitas produksi pangan, menguatnya daya inovasi pertanian dan kelautan, serta menciptakan para pelaku produksi pangan yang berbobot, bertanggung jawab dan secara kolektif dapat menciptakan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan produksi dalam perekonomian yang semakin menuntut daya saing. Dalam bentuk yang lebih besar, sektor keuangan Negara harus menciptakan regulasi sekaligus otoritas tertentu yang dikhususkan untuk pembiayaan produksi pangan, baik berupa Bank Pertanian maupun Bank Kelautan.

Dalam menyikapi salah satu kasus yang terjadi pada masyarakat PETANI kawasan pinggir hutan daerah Batu Kerikil, Bengkalis, Riau mengenai kasus pembalakan liar di kawasan hutan cagar alam dan perusakan kanal-kanal di ladang masyarakat PETANI serta kasus pungutan liar (pungli) pemasangan listrik di daerah kawasan pinggir hutan masyarakat PETANI, maka Laboratorium Kedaulatan Pangan dan Agribisnis Kerakyatan (Lab. KPAK) PETANI Unit Riau membangun Posko Pengaduan Masyarakat Bukit Kerikil, Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) PETANI Riau sebagai bentuk mewujudkan PETANI dan Negara Gotong Royong untuk membongkar kasus yang terjadi pada Masyarakat PETANI di kawasan Bukit Kerikil yang dibodohi secara sistematis berdasarkan hasil investigasi dari tim PETANI melalui Lab. KPAK PETANI Unit Riau bahwa:

1. Biaya pasang PLN dirumah warga PETANI, dikenakan biaya pasang tiang, penumbangan pohon dan kabel listrik ini diduga dikatakan oleh panitia PLN ilegal Desa Bukit Kerikil, padahal ini proyek negara Indonesia terang, Sumatra terang, Riau terang.

2. Mengerahkan perangkat RT RW jika tidak pasang melalui panitia Ilegal PLN desa nanti pemerintah desa tidak bertanggung jawab dan harga nanti bisa lebih dari 3,5 juta.

3. Mengapa PLN berani menghidupkan listrik, padahal masyarakat PETANI tidak mendapat GIL (gambar instalasi listrik) dan SLO (Sertifikat Laik Operasi) siapa yang melakukan dugaan suap menyuap dan pungli?

4. Rumah warga PETANI tidak pernah diperiksa oleh penerbit SLO.

5. Alat instalasi listrik yang dipasang diduga tidak layak.

6. Masyarakat PETANI yang merasa ditipu karena dengan harga sama Rp 3,5 juta sebanyak 132 orang dipasang 1300 VA, sedangkan 400 lainnya hanya 900Va. Sebagai perbandingan ditempat yang sama di Bukit Kerikil ada yang pasang PLN hanya Rp 1,9 juta tapi sudah dapat GIL dan SLO.

7. Masyarakat PETANI yang merasa ditipu di intimidasi dan diancam diputuskan listrik PLN nya oleh panitia ILEGAL PLN desa jika tidak melunasi listrik padahal rakyat hanya minta di jelaskan mengapa instalasinya tidak beres dan mengapa tidak dapat GIL dan SLO.

8. Pemerintah desa mengeluarkan SK panitia desa yang diketuai oleh Johan Wahyudi DPRD Nasdem Bengkalis, yang bekerja sama dengan Kusno (paman kandung Pjs Kades Bukit Kerikil Eko Sarwono) anggota AKLI Pekanbaru setelah itu oleh Kusno di Sub kan lagi ke PT Mega Putri Graha Group di Dumai (rantai panjang pembagian kue menjadikan harga luar biasa mahal).

9. Dugaan korupsi kualitas pemasangan tiang dan kabel, karena masyarakat PETANI beberapa kali mengalami kabel listrik dari tiang PLN jatuh dan bisa membahayakan.

10. PETANI khususnya Lab. KPAK PETANI Unit Riau juga tidak pernah diberikan laporan pengembangan penyelidikan SP2HP terhadap laporan OTT Pungli pasang baru PLN (16 Maret 2017) yang ditangani Polres Bengkalis.

11. PETANI khususnya Lab. KPAK PETANI Unit Riau juga menanyakan perkembangan kasus dugaan Penipuan yang melibatkan Johan Wahyudi vs DPRD Bengkalis asal Nasdem diadukan guru honor yang juga anggota PETANI Amirudin STPL / 263 / VI /2017/SKPT/ Riau dengan tanda tangan Bripka Faisal di POLDA Riau Kamis 8 Juni 2017.

Dengan ini PETANI meminta dan mendesak kepada Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara serta Kepala Pemerintah pusat dan kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang berkaitan dengan 5 sektor diatas harus dirombak total dengan konsekuensi perbaikan regulasi, peningkatan kinerja dan mutu aparatur Negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tentara dan kepolisian hingga pada penegakan hukum di 5 sektor tersebut.

2. Untuk lebih berani menindak tegas oknum-oknum aparatur Negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tentara dan kepolisian yang terlibat dalam pembalakan liar serta tidak mendukung perwujudan NEGARA GOTONG ROYONG.

3. Pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara, Tentara dan Polisi yang melakukan pungutan liar pada proses produksi pangan (ditingkat PETANI) sampai dengan proses distribusi pangan termasuk melakukan pungutan liar terhadap masyarakat PETANI sebagai Kelas Menengah Produktif.

4. Menangkap, mengadili dan mengusut secara tuntas para oknum-oknum pelaku yang terlibat Pungli, korupsi dan penipuan proyek listrik negara baik itu anggota dewan legislatif provinsi ataupun legislatif kabupaten, oknum-oknum pegawai BUMN, Aparatur Sipil Negara, Tentara dan Polisi

Dengan demikian Negara Gotong-Royong adalah keniscayaan dari sebuah bangsa yang mendambakan kemerdekaan atas penjajahan dan harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Bahkan dengan keadaan sumber daya alam tropis yang sangat besar ini semestinya Indonesia dapat lebih menyiapkan diri untuk berperan menjadi Lumbung Pangan tropis bagi dunia, disamping Brasil. Sekaligus menjadi negara-bangsa yang secara aktif dapat menjadi pemrakarsa dari ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jakarta, 5 Juli 2017.
Bangga Jadi PETANI.

Satrio Damardjati, SP.
Ketua Umum PETANI.

-. Kesekretariatan Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PETANI (DPN PETANI): 0813-2756-8339, 0878-1106-1981.

-. Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan DPN PETANI: 0812-8672-8337.

-. Bidang Propaganda dan Jaringan DPN PETANI: 0812-9384-1079.

-. Lab. KPAK PETANI Unit Riau: 0852-7894-2379, 0896-6529-5289.

#Petani_&_NegaraGotongRoyong

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Musisi Agung Saget Kecewa Tak Ada Cawalkot Komitmen Bangun Gedung Kesenian

 DEPOK - Setelah penyair Tora Kundera menyatakan sikap tidak mendukung kedua pasangan Calon Walikota Depok di Pilkada 2020 dikarenakan tidak ada yang mau komitmen...

Forum Aktivis Depok Ajak Seluruh Masyarakat Depok Untuk Tunda Pilkada 1 Tahun

 DEPOK - Para aktivis Depok yang khawatir dengan kondisi perkembangan Bencana Virus Corona yang semakin memprihatinkan, mendesak Pemerintah dan KPU untuk menunda perhelatan PILKADA...

HUT DPRD Kota Depok dan Rapat Paripurna Jawaban Walikota Depok Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Depok Terhadap 4 Raperda

CILODONG - DPRD kota Depok Gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Pemerintah Kota Depok dan jawaban Walikota...

Tidak Ada Kenaikan Tarif PDAM Tirta Asasta Depok Sejak 2017-2020

SUKMAJAYA - Adanya beberapa keluhan dari pelanggan terkait besaran tagihan penggunaan air PDAM, pihak PDAM Tirta Asasta kota Depok merespon hal tersebut tidak terlepas...

Aksi Kamisan Depok Tuntut Pemkot Segera Bangun Gedung Kesenian

CIMANGGIS - Sejumlah aktivis, seniman dan mahasiswa di Kota Depok yang rutin melakukan Aksi Kamisan Depok, pada hari kamis 27 Agustus 2020 kemarin kembali...