Walikota Depok, Mohammad Idris dalam jumpa pers usai arak-arakan menyampaikan, penilaian Adipura saat ini bukan sekedar persoalan sampah, tapi juga persoalan kebersihan udara, air, sanitasi, komitmen pemukiman dan perumahan dalam pemilahan sampah, dan lain sebagainya, termasuk dokumen dan sistem hasil perencanaan.
“Kemarin sebelum diputuskan mendapatkan Adipura, mereka minta dialog langsung dengan pimpinan daerah, untuk meminta komitmen dan perencanaan yang akan dilakukan kedepan, seperti apa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan,” kilasnya.
Kota Depok saat ini, utasnya, sudah memiliki 500 lebih Bank Sampah dan produksi Magot (belatung bahan baku untuk pakan ikan). Khusus produksi Magot, Idris mengklaim, produksi tersebut hanya ada di Depok, dan merupakan produksi yang bisa di ekspor.
“Kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, persoalan sampah bukan hanya soal Adipura, tapi bagaimana merubah habit penduduk untuk bisa dan mau memilah sampah,” jelas Idris.
Terkait peningkatan kesejahteraan dan fasilitas materi kepada pesapon yang setiap hari bergelut dengan sampah, Idris berkilah bahwa pekerja lepas harian yang terkait dengan kebersihan dan upaya meraih Adipura bukan hanya pesapon di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) saja, ada tenaga kerja lepas harian lainnya di dinas terkait, seperti PUPR, Dishub dan Satpol PP.
“Kita sudah siapkan mereka BPJS dan santunan-santunan yang sifatnya insidentil, tetapi pekerja lepas harian bukan hanya di DLHK, tapi juga ada di Dinas atau OPD lainnya yang terkait yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menerangkan, untuk mencapai raihan Adipura itu, dibutuhkan sebuah proses, yang mana proses itu dari waktu ke waktu termasuk dari pemimpin-pemimpin Depok yang terdahulu, hingga saat ini, yang pada akhirnya menjelma keinginan meraih piala Adipura pun bisa terwujud.
”Kita menghargai proses tersebut, dan harapan kami kedepan ini bisa dijadikan starting semangat kita, dan bisa dijadikan komitmen dan budaya di masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan hidup bersih dan sehat,” ajaknya.
Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terutama kepada Walikota dan Wakil Walikota, sebagai ujung tombak yang sudah mengkoordinir seluruh dinas, badan, instansi swasta serta pihak lainnya termasuk kepada seluruh masyarakat, sehingga piala Adipura dapat diraih oleh kota Depok.
“Setelah hampir 20 tahun penantian yang begitu panjang, Alhamdulillah Piala Adipura dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dibawah kepemimpinan Idris-Pradi, hanya 1,5 tahun ternyata bisa sampai ke kota Depok,” imbuhnya.
Hendrik mengingatkan, untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih, tentunya membutuhkan komitmen bersama seluruh stakeholder dibawah komando Idris-Pradi. Pasalnya enghargaan Adipura diberikan, untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha, untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi.
Terkait anggaran, Ketua DPRD kota Depok menyatakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, sudah mengajukan anggaran senilai Rp 138 Miliar, bahkan dalam pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017, sudah meminta DLHK supaya ada penambahan kendaraan operasional khusus untuk kebersihan. (iki)