Mekarsari, Detif.com – Sedikitnya 60 perempuan mendapatkan edukasi mengenai bias gender dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)Kota Depok, Di Wisma Hijau, Selasa (15/08/2017).Diseminasi pembiasan gender tersebut, dikaji ke dalam tiga perspektif yaitu segi akademik, agama, serta Hak Asasi Manusia (HAM).
Walikota Depok KH.Dr. Mohammad Idris, dalam sambutannya mengatakan, indeks Pembangunan Gender Kota Depok sebesar 92.56, peringkat keempat di Jabar dan Indeks Pemberdayaan Gender 81.23 tertinggi di Jabar. Itu menunjukkan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kota Depok cukup baik.
“Penguatan gender perempuan, harus dibarengi dengan penguatan gender laki-laki agar keduanya bisa bergerak secara seimbang dan tidak terjadi gap”, cetus Walikota.
Kepala Kesbangpol Kota Depok, Dadang Wihana memaparkan,mengenai Diseminasi pertama adalah, Gender merupakan konsep peran konstruksi sosial, sedangkan jenis kelamin adalah bersifat kodrati. Kedua, Negara bertanggung jawab terhadap perlindungan HAM kepada semua warga negara tanpa memandang status sosial dan gender.
Ketiga yakni, sambungnya, dalam agama peran gender sudah diatur dan dilindungi berdasarkan kitab suci, dan tidak diperkenankan bagi kaum yang kuat menindas yang lemah. Dan keempat, Kepada seluruh stakeholder senantiasa sama-sama melakukan pendampingan terutama terhadap generasi muda agar kedepannya tetap terjaga keseimbangannya, paparnya.
“Kami merasa hal ini cukup penting untuk disampaikan. Sebab, peran laki-laki dengan perempuan harus seimbang. Selain itu, harus ada sinergitas yang baik antara kedua pihak ini untuk bersama-sama melakukan pembangunan di Kota Depok,” imbuh Dadang.
Pemilihan tiga perspektif pembahasan, bertujuan agar kegiatan edukasi tersebut berjalan semakin komprehensif. Sebab, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tetap mengedepankan tradisi, budaya dan agama dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya.
“Kami merasa perlu untuk membahas dari segi agama juga. Tujuannya agar peningkatan peran perempuan ini tetap berjalan dengan baik, serta tidak melanggar norma agama dan budaya. Untuk itu, kami juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok selaku pihak yang berkompeten untuk mengkaji persoalan tersebut,” ujarnya.
Dengan diberikannya edukasi tersebut, Dadang berharap mampu mencegah terjadinya pembiasan gender, yang dapat menghambat pembangunan di Kota Depok. Salah satunya, dengan menghapus pemahaman mengenai pendidikan tinggi yang hanya ditujukan bagi laki-laki saja.(iki)
