Home Headline Darurat Demokrasi, WALHI: Presiden Membawa Negeri Ini Kembali Jadi Otoritarian

Darurat Demokrasi, WALHI: Presiden Membawa Negeri Ini Kembali Jadi Otoritarian

FOTO: Seminar Peristiwa 65 dan Acara Pentas Seni di Kantor LBH Jakarta dibubarkan oleh Aparat dan Massa Anti Komunisme.

Pernyataan Sikap
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Atas Penyerbuan Aparat Kepolisian ke YLBHI-LBH

*Penyerangan terhadap YLBHI-LBH, Ancaman Serius bagi Demokrasi di Indonesia*

*Jakarta-*(16 September 2017), secara terang-terangan aparat Kepolisian telah melakukan tindakan penyerangan terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Jakarta, setelah sebelumnya melarang kegiatan diskusi yang akan membedah peristiwa 65. Apa yang terjadi menggambarkan aparatus negara dalam hal ini aparat kepolisian telah memperlihatkan watak aslinya yakni militeristik dan anti demokrasi.

YLBHI dan LBH Jakarta merupakan organisasi yang dilahirkan dari sebuah kesadaran pentingnya memperjuangkan hak-hak rakyat yang pada masa rezim orde baru mengalami ketidakadilan. YLBHI – LBH adalah rumah demokrasi yang dibangun oleh gerakan rakyat. Tempat dimana rakyat dari berbagai lapisan yang selama ini selalu menjadi korban ketidakadilan hukum dan pembangunan, petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, kelompok miskin kota dan kelompok marjinal lainnya yang sering kali menjadi jauh mendapatkan keadilan hukum. YLBHI dan LBH Jakarta yang berada di 14 kota di Indonesia merupakan organisasi yang berperan besar dalam pemajuan hak asasi manusia.

Selama ini YLBHI – LBH Jakarta bersama kantor LBH di daerah lainnya telah mengambil peran yang seharusnya itu menjadi tugas negara, memberikan kesadaran kritis bagi rakyat, memberikan bantuan hukum struktural, khususnya bagi kelompok marjinal. Bahkan yang patut diingat oleh aparat Kepolisian bahwa YLBHI dan LBH Jakarta merupakan bagian penting dari gerakan organisasi masyarakat sipil yang mendorong reformasi di sektor keamanan dan momentum kelembagaan kepolisian dilepaskan dari TNI, dengan semangat kepolisian sebagai pengayom bagi masyarakat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai bagian dari gerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengutuk tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap garda demokrasi Indonesia. Ini merupakan preseden buruk dimana negara justru menggunakan kekuasaannya untuk membungkam organisasi masyarakat sipil, membungkam kebebasan berorganisasi, berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dijamin oleh Konstitusi. Rezim ini telah gagal menjalankan amanat reformasi untuk memastikan kekuatan keamanan tidak digunakan untuk membungkam suara rakyat. Terlebih dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia kita terus dihadapkan pada fakta-fakta pelanggaran HAM dan kriminalisasi yang dialami oleh rakyat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, bangsa ini seperti dibawa kembali ke arah rezim orde baru, darurat demokrasi. Ketika suara kritis rakyat dibungkam oleh kekuasaan.

WALHI mengingatkan Presiden untuk segera mengambil tindakan tegas, menghentikan kesewenang-wenangan aparatus keamanannya baik Polisi maupun militer. Presiden juga harus memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan bagi setiap orang untuk bisa melaksanakan hak konstitusionalnya untuk berserikat dan berkumpul yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika tidak, maka sama artinya Presiden membawa bangsa ini kembali ke masa rezim otoritarian. _*(Selesai)*_

1. Direktur Eksekutif Nasional WALHI
2. Direktur WALHI Sumatera selatan
3. Direktur WALHI Riau
4. Direktur WALHI Bangka-Belitung
5. Direktur WALHI Jawa Barat
6. Direktur WALHI Jawa Tengah
7. Direktur WALHI Jawa Timur
8. Direktur WALHI Kalimantan Barat
9. Direktur WALHI Sulawesi Selatan
10. Direktur WALHI Jambi
11. Direktur WALHI Sumatera Barat
12. Direktur WALHI Sulawesi Tengah
13. Direktur WALHI Bengkulu
14. Direktur WALHI Papua
15. Direktu WALHI Kalimantan Timur
16. Direktur WALHI Kalimantan Selatan
17. Direktur WALHI Maluku Utara
18. Direktur WALHI Kalimantan Tengah
19. Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur
20. Direktur WALHI Nusa Tenggara Barat
21. Direktur WALHI Yogyakarta
22. Direktur WALHI DKI #Jakarta
23. Direktur WALHI Sulawesi Tenggara
24. Direktur WALHI Sulawesi Utara
25. Direktur WALHI Lampung
26. Direktur WALHI Bali
27. Direktur WALHI Aceh
28. Direktur WALHI Sulawesi Barat
29. Direktur WALHI Sumatera Utara

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Musisi Agung Saget Kecewa Tak Ada Cawalkot Komitmen Bangun Gedung Kesenian

 DEPOK - Setelah penyair Tora Kundera menyatakan sikap tidak mendukung kedua pasangan Calon Walikota Depok di Pilkada 2020 dikarenakan tidak ada yang mau komitmen...

Forum Aktivis Depok Ajak Seluruh Masyarakat Depok Untuk Tunda Pilkada 1 Tahun

 DEPOK - Para aktivis Depok yang khawatir dengan kondisi perkembangan Bencana Virus Corona yang semakin memprihatinkan, mendesak Pemerintah dan KPU untuk menunda perhelatan PILKADA...

HUT DPRD Kota Depok dan Rapat Paripurna Jawaban Walikota Depok Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Depok Terhadap 4 Raperda

CILODONG - DPRD kota Depok Gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Pemerintah Kota Depok dan jawaban Walikota...

Tidak Ada Kenaikan Tarif PDAM Tirta Asasta Depok Sejak 2017-2020

SUKMAJAYA - Adanya beberapa keluhan dari pelanggan terkait besaran tagihan penggunaan air PDAM, pihak PDAM Tirta Asasta kota Depok merespon hal tersebut tidak terlepas...

Aksi Kamisan Depok Tuntut Pemkot Segera Bangun Gedung Kesenian

CIMANGGIS - Sejumlah aktivis, seniman dan mahasiswa di Kota Depok yang rutin melakukan Aksi Kamisan Depok, pada hari kamis 27 Agustus 2020 kemarin kembali...