Home Headline Izin HO Dihapus DPMPTSP Perketat SKDU

Izin HO Dihapus DPMPTSP Perketat SKDU

Balaikota, Detif.com – Izin Gangguan Usaha atau Hinder Ordonnantie (HO), sejak 5 Februari 2018 telah resmi di hapus Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Tito Ahmad Riyadi mengatakan penghapusan HO tersebut lantaran tindak lanjut surat edaran Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Usaha (HO) di Daerah.

“Jadi, terhitung sejak 5 Februari 2018 lalu untuk semua proses izin gangguan usaha di Depok telah resmi kami hapus,” ujarnya, Rabu (28/02/2018).

Dengan dicabutnya izin tersebut, tandasnya, otomatis retribusi yang dihasilkan akan hilang. Namun, karena nilainya tidak terlalu besar, hilangnya retribusi dari izin gangguan ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

“Rata-rata untuk pengurusan HO di Depok bukan jenis usaha yang berskala besar. Jadi untuk target retribusinya pun tidak besar. Maka dari itu, dengan dihapusnya izin tersebut tidak terlalu berdampak dengan PAD Kota Depok,” jelasnya.

Tito menegaskan, kini masyarakat yang ingin melakukan pengurusan izin usaha dapat lebih mudah. Salah satunya karena adanya penyederhanaan sistem birokrasi.”Semoga dengan adanya penyederhanaan birokrasi seperti ini pelayanan menjadi lebih maksimal serta dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pengurusan izin usaha,” harapnya.

Meski izin gangguan usaha telah resmi dihapus, pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan, seperti berkordinasi dengan aparat wilayah seperti Lurah dan Camat, untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terkait pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

SKDU merupakan salah satu syarat pengurusan Izin usaha yang didalamnya juga terdapat ijin lingkungan dan sebagainya, untuk itu, pihaknya akan mengoptimalkan peran dari pejabat wilayah setempat agar dalam pengesahan SKDU, agar berdasarkan hasil pengecekan di lokasi secara langsung.

“Untuk masalah teknisnya akan dibahas lebih lanjut dengan pihak yang terkait, apakah nantinya akan diseragamkan dari mulai pengawasan sampai poin-poin yang yang harus dicek pada saat melakukan pengawasan ke lokasi,” ujarnya.

Dengan begitu, tegasnya, akan dapat meminimalisasi dampak negatif yang akan ditimbulkan, meski dampak negatif tersebut potensinya sangat kecil, karena rata-rata yang diajukan biasanya untuk kategori usaha kecil menengah, bukan skala besar seperti pertambangan atau yang lainnya.Jadi munculnya dampak negatif dari dihapuskannya izin gangguan tersebut potensinya sangat kecil, pasalnya Depok bukan termasuk kawasan industri atau pertambangan seperti daerah lainnya.

“Semoga dengan begitu semakin banyak para investor yang berinvestasi di Kota Depok, namun tetap menjalani seluruh prosedur aturan yang berlaku, sehingga perekonomian di Depok semakin meningkat,” tandasnya. (metdep/iki)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Wakil Ketua PWI Depok Rahmat Tarmuji Hadiri Undangan HPN PWI Jawa Barat 2021

CIANJUR - Acara Puncak HPN PWI Tingkat Jawa Barat digelar di Kabupaten Cianjur. Hari Pers Nasional (HPN) 2021 Tingkat Jawa Barat ini dijadikan momentum...
- Advertisement -

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

Berita Terkait

Pelayanan Kesehatan Terus Meningkat, Layanan Persalinan Capai 90,81 Persen

BALAIKOTA - Pelayanan kesehatan di Kota Depok semakin baik. Salah satunya tampak dari persentase kinerja urusan pelayanan persalinan yang mencapai 90,81 persen hingga tahun...

Gema Keadilan Kota Depok Gelar Rakerda

Kaum milenial diharapkan jadi kekuatan tersendiri dalam pembangunan di Kota Depok. Kekuatan yang mendukung program-program pemerintah dan mendorong lajunya pembangunan di Kota Depok ini....

Hasil MUSYDA, Baharudin M Izhar Pimpin Pemuda Muhammadiyah Depok 2021-2025

Depokinteraktif.com ─ Musyawarah Daerah (MUSYDA) ke VI Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Depok mendaulat Baharudin M Izhar sebagai Ketua untuk periode 2021-2025. Izhar, sapaan...

Setiap Jum’at, PKK Bojongsari Buka Warung Gratis

BOJONGSARI - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Bojongsari membuka Warung Gratis Jumat Berkah (Wartis Jumba). Warung ini menyediakan berbagai macam kebutuhan...

Mulai Juli, Depok Lakukan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Depokinteraktif.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai  Juli 2021. Uji coba dilaksanakan untuk melihat kesiapan sarana...