Home Headline Izin HO Dihapus DPMPTSP Perketat SKDU

Izin HO Dihapus DPMPTSP Perketat SKDU

Balaikota, Detif.com – Izin Gangguan Usaha atau Hinder Ordonnantie (HO), sejak 5 Februari 2018 telah resmi di hapus Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Tito Ahmad Riyadi mengatakan penghapusan HO tersebut lantaran tindak lanjut surat edaran Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Usaha (HO) di Daerah.

“Jadi, terhitung sejak 5 Februari 2018 lalu untuk semua proses izin gangguan usaha di Depok telah resmi kami hapus,” ujarnya, Rabu (28/02/2018).

Dengan dicabutnya izin tersebut, tandasnya, otomatis retribusi yang dihasilkan akan hilang. Namun, karena nilainya tidak terlalu besar, hilangnya retribusi dari izin gangguan ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

“Rata-rata untuk pengurusan HO di Depok bukan jenis usaha yang berskala besar. Jadi untuk target retribusinya pun tidak besar. Maka dari itu, dengan dihapusnya izin tersebut tidak terlalu berdampak dengan PAD Kota Depok,” jelasnya.

Tito menegaskan, kini masyarakat yang ingin melakukan pengurusan izin usaha dapat lebih mudah. Salah satunya karena adanya penyederhanaan sistem birokrasi.”Semoga dengan adanya penyederhanaan birokrasi seperti ini pelayanan menjadi lebih maksimal serta dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pengurusan izin usaha,” harapnya.

Meski izin gangguan usaha telah resmi dihapus, pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan, seperti berkordinasi dengan aparat wilayah seperti Lurah dan Camat, untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terkait pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

SKDU merupakan salah satu syarat pengurusan Izin usaha yang didalamnya juga terdapat ijin lingkungan dan sebagainya, untuk itu, pihaknya akan mengoptimalkan peran dari pejabat wilayah setempat agar dalam pengesahan SKDU, agar berdasarkan hasil pengecekan di lokasi secara langsung.

“Untuk masalah teknisnya akan dibahas lebih lanjut dengan pihak yang terkait, apakah nantinya akan diseragamkan dari mulai pengawasan sampai poin-poin yang yang harus dicek pada saat melakukan pengawasan ke lokasi,” ujarnya.

Dengan begitu, tegasnya, akan dapat meminimalisasi dampak negatif yang akan ditimbulkan, meski dampak negatif tersebut potensinya sangat kecil, karena rata-rata yang diajukan biasanya untuk kategori usaha kecil menengah, bukan skala besar seperti pertambangan atau yang lainnya.Jadi munculnya dampak negatif dari dihapuskannya izin gangguan tersebut potensinya sangat kecil, pasalnya Depok bukan termasuk kawasan industri atau pertambangan seperti daerah lainnya.

“Semoga dengan begitu semakin banyak para investor yang berinvestasi di Kota Depok, namun tetap menjalani seluruh prosedur aturan yang berlaku, sehingga perekonomian di Depok semakin meningkat,” tandasnya. (metdep/iki)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Musisi Agung Saget Kecewa Tak Ada Cawalkot Komitmen Bangun Gedung Kesenian

 DEPOK - Setelah penyair Tora Kundera menyatakan sikap tidak mendukung kedua pasangan Calon Walikota Depok di Pilkada 2020 dikarenakan tidak ada yang mau komitmen...

Forum Aktivis Depok Ajak Seluruh Masyarakat Depok Untuk Tunda Pilkada 1 Tahun

 DEPOK - Para aktivis Depok yang khawatir dengan kondisi perkembangan Bencana Virus Corona yang semakin memprihatinkan, mendesak Pemerintah dan KPU untuk menunda perhelatan PILKADA...

HUT DPRD Kota Depok dan Rapat Paripurna Jawaban Walikota Depok Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Depok Terhadap 4 Raperda

CILODONG - DPRD kota Depok Gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Pemerintah Kota Depok dan jawaban Walikota...

Tidak Ada Kenaikan Tarif PDAM Tirta Asasta Depok Sejak 2017-2020

SUKMAJAYA - Adanya beberapa keluhan dari pelanggan terkait besaran tagihan penggunaan air PDAM, pihak PDAM Tirta Asasta kota Depok merespon hal tersebut tidak terlepas...

Aksi Kamisan Depok Tuntut Pemkot Segera Bangun Gedung Kesenian

CIMANGGIS - Sejumlah aktivis, seniman dan mahasiswa di Kota Depok yang rutin melakukan Aksi Kamisan Depok, pada hari kamis 27 Agustus 2020 kemarin kembali...