Home Headline Izin HO Dihapus DPMPTSP Perketat SKDU

Izin HO Dihapus DPMPTSP Perketat SKDU

Balaikota, Detif.com – Izin Gangguan Usaha atau Hinder Ordonnantie (HO), sejak 5 Februari 2018 telah resmi di hapus Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Tito Ahmad Riyadi mengatakan penghapusan HO tersebut lantaran tindak lanjut surat edaran Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Usaha (HO) di Daerah.

“Jadi, terhitung sejak 5 Februari 2018 lalu untuk semua proses izin gangguan usaha di Depok telah resmi kami hapus,” ujarnya, Rabu (28/02/2018).

Dengan dicabutnya izin tersebut, tandasnya, otomatis retribusi yang dihasilkan akan hilang. Namun, karena nilainya tidak terlalu besar, hilangnya retribusi dari izin gangguan ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

“Rata-rata untuk pengurusan HO di Depok bukan jenis usaha yang berskala besar. Jadi untuk target retribusinya pun tidak besar. Maka dari itu, dengan dihapusnya izin tersebut tidak terlalu berdampak dengan PAD Kota Depok,” jelasnya.

Tito menegaskan, kini masyarakat yang ingin melakukan pengurusan izin usaha dapat lebih mudah. Salah satunya karena adanya penyederhanaan sistem birokrasi.”Semoga dengan adanya penyederhanaan birokrasi seperti ini pelayanan menjadi lebih maksimal serta dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pengurusan izin usaha,” harapnya.

Meski izin gangguan usaha telah resmi dihapus, pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan, seperti berkordinasi dengan aparat wilayah seperti Lurah dan Camat, untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terkait pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

SKDU merupakan salah satu syarat pengurusan Izin usaha yang didalamnya juga terdapat ijin lingkungan dan sebagainya, untuk itu, pihaknya akan mengoptimalkan peran dari pejabat wilayah setempat agar dalam pengesahan SKDU, agar berdasarkan hasil pengecekan di lokasi secara langsung.

“Untuk masalah teknisnya akan dibahas lebih lanjut dengan pihak yang terkait, apakah nantinya akan diseragamkan dari mulai pengawasan sampai poin-poin yang yang harus dicek pada saat melakukan pengawasan ke lokasi,” ujarnya.

Dengan begitu, tegasnya, akan dapat meminimalisasi dampak negatif yang akan ditimbulkan, meski dampak negatif tersebut potensinya sangat kecil, karena rata-rata yang diajukan biasanya untuk kategori usaha kecil menengah, bukan skala besar seperti pertambangan atau yang lainnya.Jadi munculnya dampak negatif dari dihapuskannya izin gangguan tersebut potensinya sangat kecil, pasalnya Depok bukan termasuk kawasan industri atau pertambangan seperti daerah lainnya.

“Semoga dengan begitu semakin banyak para investor yang berinvestasi di Kota Depok, namun tetap menjalani seluruh prosedur aturan yang berlaku, sehingga perekonomian di Depok semakin meningkat,” tandasnya. (metdep/iki)

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

Setelah Tertunda, Ridwan Kamil Akhirnya Lantik IDRIS-IMAM

 BANDUNG - “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang...
- Advertisement -

Nila Karyani Guru SMPN 3 Depok Terpilih Menjadi Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kota Depok

Pergantian pengurus dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari, bahkan sepertinya harus dilakukan sebagai sebuah proses menuju perbaikan dan peningkatan program. Dengan...

Jurnalis Depok Peringati HPN 2021: Mengenang 25 Tahun Pembunuhan Udin Pahlawan Pers

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, para jurnalis di Kota Depok yang tergabung di Depok Journalist Club (DJC) akan menyelenggarakan  rangkaian...

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...

Berita Terkait

Kadiskominfo: Warga Depok Bisa Manfaatkan Aplikasi DSW

MARGONDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto, mengajak seluruh masyarakat Kota Depok untuk memanfaatkan aplikasi Depok Single Window (DSW). Pasalnya,...

Kecamatan Limo Siapkan 6.000 Dosis Vaksin, Berikut Link Pendaftarannya

LIMO - Kecamatan Limo menggelar kegiatan gebyar vaksinasi tahap tiga di Kantor Kecamatan Limo selama lima hari, mulai dari 15-19 September 2021. Sebanyak 3.000...

Janji Politik IDRIS-IMAM Kartu Depok Sejahtera Diwujudkan

BALAIKOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) di aula Teratai Balaikota Depok Rabu (15/09/2021). Ini merupakan program janji Walikota...

Pendaftaran Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Dibuka 13-15 September

SUKMAJAYA - Terhitung tanggal 13-15 September 2021 mulai dibuka pendaftaran untuk Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta dari unsur pemerintah...

Hadiri HUT Ke-10 PDAM Tirta Asasta, Walikota Depok Berpesan

“kalau kinerja itu harus, uang itu bonus. Kami berharap cakupan pelayanan PDAM juga ditingkatkan yang saat ini baru 17 persen. Artinya, sebanyak 83 persen...