Home Headline Perkumpulan Sahabat Siap Selamat Bantu Penanganan COVID-19

Perkumpulan Sahabat Siap Selamat Bantu Penanganan COVID-19

Sudah sangat mengkuatirkan wabah Virus Corona yang rentan menular, Badan hukum perkumpulan sahabat siap selamat bantu penanggulangan bencana.

Berikut PERNYATAAN SIKAP PENGURUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN SAHABAT SIAP SELAMAT TERKAIT PENANGANAN CORONA VIRUS DIASESE-19 (COVID-19) DI KOTA DEPOK
Nomor: 028/SSS/III/2020

Memperhatikan:
a. bahwa berdasarkan laporan dan informasi penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kota Depok yang disampaikan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (pikobar.jabarprov.go.id) dan Crisis Center Covid-19 Kota Depok (ccc-19.depok.go.id) terus meluas ke semua kelurahan di Kota Depok (kecuali Kelurahan Kedaung tanpa ODP).

b. bahwa Wali Kota Depok telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Depok No. 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Kota Depok.

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wali Kota Depok menetapkan Keputusan Wali Kota Depok No. 821.29/135/Kpts/Dinkes/Huk/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

d. bahwa berdasarkan susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di dalam Keputusan Wali Kota Depok No. 821.29/135/Kpts/Dinkes/Huk/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana Gugus Tugas dan tidak melibatkan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kami memandang penempatan pejabat dalam susunan keanggotaan tersebut tidak mengindahkan dan tidak merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD yang dapat berakibat tidak berjalannya pengoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait kemudahan pengerahan dan kemudahan akses di bidang: a.
pengerahan sumber daya manusia; b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. perizinan; e.
pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; f. penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

e. bahwa kami melihat penanganan Covid-19 di Kota Depok masih lambat dan tidak ada program dan tindakan proaktif berdasarkan tingkat kedaruratan penyebaran Covid-19 di Kota Depok dan cenderung menunggu dan menjalankan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

8. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

9. Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD

Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Sahabat Siap Selamat menyatakan sikap terkait penanganan Covid-19
di Kota Depok sebagai berikut:
1. Wali Kota Depok nampak gagap dalam penanganan penyebaran Covid-19 dengan tidak menjalankan Status Kedaruratan Bencana merujuk kepada undang-undang dan peraturan- peraturan terkait penyelenggaraan bencana, yang berdampak pada tidak berjalannya pengoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait kemudahan pengerahan dan
kemudahan akses di bidang: a. pengerahan sumber daya manusia; b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. perizinan; e. pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; f. penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

2. Menuntut Wali Kota Depok merombak susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
dengan menempatkan Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana gugus tugas sebagaimana
menurut PP, Permendagri dan Perka BNPB sebagai pejabat ex-officio kepala penyelenggara
penanggulangan bencana daerah dan menyertakan Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

3. Menuntut Wali Kota Depok untuk membuat Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana,
Rencana Kontijensi dan Rencana Operasi yang diperlukan untuk percepatan penanganan
penyebaran covid-19 dan dalam upaya yang dilakukan dengan segera untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi penanganan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta
pemulihan penghidupan dan kehidupan warga dalam ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

4. Memberikan usulan kepada Wali Kota Depok untuk melakukan karantina wilayah pada tingkat
perumahan cluster dan/atau kampung yang terdapat kasus ODP Covid-19, dengan menjamin
kebutuhan dasar warga yang terdampak karantina.

5. Mencatat dan memantau kesehatan semua warga yang masih melakukan mobilitas bekerja di luar
rumah dan berpergian ke luar kota.

6. Pandemik ini berdampak komprehensif secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia secara luas
terutama terhadap kelompok rentan. Mereka juga menanggung akibat langsung dari kebijakan
pemerintah seperti isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit maupun tindakan yang paling
serius, yaitu karantina wilayah. Karenanya kebijakan dan tindakan pemerintah Kota Depok untuk
menghentikan penyebaran virus Corona perlu diikuti dengan skema perlindungan/jaring pengaman
sosial bagi keluarga harapan dan kelompok rentan yang terkena dampak.

7. segera menetapkan parameter dan ketika diperlukan segera mengambil keputusan dan tindakan
konkrit karantina yang mempercepat penghentian penyebaran virus korona dengan mengacu pada
UU Karantina.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan
petunjuk pada pemimpin kita dalam mengemban amanah, Amin. Billahi Taufiq wal Hidayah
Depok, 29 Maret 2020
Badan Hukum Perkumpulan Sahabat Siap Selamat
Christanto, S.H., Ketua
Tony Zulhendra, Sekretaris
Reza Baizuri, S.E., Bendahara
Arif Sudiro, Pengawas
Taufik Ibrahim, S.Pd., Pengawas
Edy Tjahjono, S.H., Ketua Divisi Legal dan Advokasi

- Advertisement -
- Advertisement -

Jawa Barat

DEPOK ZONA MERAH COVID-19 DI BODETABEK

DEPOK- Kota Depok memiliki tingkat yang keakutan tinggi dalam penularan COVID-19 di antara kota dan kabupaten lain yang berbatasan dengan episentrum DKI Jakarta terhadap...
- Advertisement -

DJC Bagikan Bantuan Sembako dari Qonita

DEPOK - Bertepatan dengan hari Kartini, Bakal Calon (Balon) Walikota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok Hj. Qonita Luthfiah, memberikan bantuan Sembako kepada...

Walikota Depok Keluarkan 12 Jurus Pencegah COVID-19

MARGONDA - Dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) ditengah warga, Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan 12 cara atau jurus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.Walikota Depok Muhammad...

Ndaru Siap Menghadapi pemilihan Duta Baca Jawa Barat

Duta Baca kota Depok Ndaru Luriadi akan mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat untuk 2020 yang dilaksanakan di Bandung pada 10 sampai 12 Maret.Pada...

Berita Terkait

Forum Aktivis Depok Ajak Seluruh Masyarakat Depok Untuk Tunda Pilkada 1 Tahun

 DEPOK - Para aktivis Depok yang khawatir dengan kondisi perkembangan Bencana Virus Corona yang semakin memprihatinkan, mendesak Pemerintah dan KPU untuk menunda perhelatan PILKADA...

HUT DPRD Kota Depok dan Rapat Paripurna Jawaban Walikota Depok Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Depok Terhadap 4 Raperda

CILODONG - DPRD kota Depok Gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Raperda Pemerintah Kota Depok dan jawaban Walikota...

Tidak Ada Kenaikan Tarif PDAM Tirta Asasta Depok Sejak 2017-2020

SUKMAJAYA - Adanya beberapa keluhan dari pelanggan terkait besaran tagihan penggunaan air PDAM, pihak PDAM Tirta Asasta kota Depok merespon hal tersebut tidak terlepas...

Aksi Kamisan Depok Tuntut Pemkot Segera Bangun Gedung Kesenian

CIMANGGIS - Sejumlah aktivis, seniman dan mahasiswa di Kota Depok yang rutin melakukan Aksi Kamisan Depok, pada hari kamis 27 Agustus 2020 kemarin kembali...

Aktivis & Seniman Depok Aksi Menuntut Bebaskan Jerinx SID

 DEPOK - Puluhan aktivis dan seniman Kota Depok yang rutin menggelar Aksi Kamisan Depok pada 13 Agustus 2020 di Depan Stadion Merpati melakukan aksi...