Sekretariat DPRD Depok Gelar Forum OPD Di Ruang Sidang Paripurna

Kota Kembang, Detif.com – Berbeda dengan kebanyakan OPD lainnya, Setretariat DPRD (Setwan) Kota Depok, pagi tadi, Rabu (21/02/2018) menggelar Forum OPD di ruang Sidang Paripurna. Hal itu dilakukan lantaran Stake Holder Setwan adalah para anggota DPRD.

“Ruang sidang ini sebenarnya sangat sakral, namun karena stake holder kita adalah para anggota DPRD, dimana satu orang mewakili 15 ribu suara, maka kita adakan forum OPD di ruangan ini”, ujar Sekretaris DPRD Kota Depok, Zamrowi Hasan.

Di sela-sela paparan Renja Setwan tahun anggaran 2019, Zamrowi menyampaikan capaian kinerjanya dalam memfasilitasi kegiatan anggota Dewan tahun 2018 sudah sesuai target, bahkan ada yang melebihi target. Pada survey kepuasan pelayanan, Ia mengklaim bahwa para anggota Dewan puas dengan pelayanan yang diberikan.

Dalam paparan Renja 2019, diungkapkan olehnya akan melakukan peningkatan fungsi pengawasan Alat Kelengkapan DPRD. “Pengawasan Komisi A B C dan D akan lebih ditingkatkan, tiap tahun komisi idealnya membuat 6 regulasi, tapi tahun lalu sudah membuat lebih dari 6 regulasi”, ungkap Zamrowi.

Diakuinya, tahun 2019 nanti akan fokus memfasilitasi fungsi DPRD untuk kelembagaan kegiatan Dewan.Zamrowi pun memaparkan Renja AKD DPRD Kota Depok tahun 2019 mendatang, diantaranya Komisi A yang berfungsi melalukan pengawasan pada Kependudukan, Pemerintahan, Kesbangpol, Pertanahan, Informatika dan Perijinan. Komisi B pengawasan pada Pajak Daerah, Pariwisata, Pertanian dan UMKM.

Dia juga menyampaikan inventarisasi permasalahan Renja Komisi C tahun 2019 yang mengawasi DLHK, Dishub, Bappeda, PUPR, Disrumkim dan Damkar. Sedangkan pada Komisi D pengawasan pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Seni dan Budaya.

Sementara untuk memfasilitasi BPPD, BKD, Badan Anggaran, Bamus dan Ketua DPRD, Setwan hanya memaparkan secara sekilas.

Salah satu anggota DPRD Kota Depok, Fraksi Partai Gerindra, Edi Masturo, saat ditemui usai menghadiri Forum OPD Setwan mengatakan kecewa terhadap Pemkot Depok, pasalnya usulan Pokok Pikiran (Pokir) yang diusulkan olehnya selaku Dewan tidak terwujud, padahal sudah diukur oleh Konsultan dan petugas perencanaan dari DPUR Kota Depok.

Sedangkan Salah satu Staff Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Andi Sopiandi staf PDIP perjuangan Depok, mengatakan percuma ada Media Center DPRD Kota Depok tapi belum digunakan sebagaimana mestinya.

“Usulan agar tiap Komisi memberikan keterangan persnya fi Media Center DPRD terkait apa saja yang sudah diperbuat oleh masing-masing Komisi kepada media, baiknya diwujudkan segera agar keberadaan Media Center menjadi lebih optimal”, pungkasnya. (iki/andi)

Komentar

Share This Post