SOSIALISASI 

Merunut Pasar Kemiri Muka Hingga Kini

Ketika Depok masih menjadi bagian dari Kabupaten Bogor, Pasar Kemiri Muka telah hadir sebagai salah satu denyut perekonomian warga Depok dan sekitarnya. Sebagai wilayah penyangga ibukota, Depok memiliki dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Keberadaan Pasar Kemiri Muka menjadi semakin penting sebagai sentra pasar tradisional bagi masyarakat Depok dengan lokasi yang strategis.

Polemik Pasar Kemiri Muka mulai muncul ketika pada tahun 1999, ketika Kota Depok berubah menjadi Kota Madya. Perubahan Depok yang sebelumnya berstatus kota administratif menjadi Kota Madya, juga diikuti dengan penyerahan aset Kabupaten Bogor kepada Kota Depok, seperti pasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Saat itu, Pasar Kemiri Muka telah dikelola oleh PT. Petamburan dengan memegang Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kabupaten Bogor. Sayangnya, sejak tahun 1997 sampai sekarang, PT Petamburan tidak lagi memperpanjang HGB.

Ketika Kota Depok dideklarasikan berdiri sendiri tahun 1999 maka aset-aset seperti Pasar Kemiri Muka secara otomatis menjadi hak pemkot Depok bukan lagi hak PT Petamburan karena sudah habis masa HGB. Sayangnya, ketika aset Pasar Kemiri Muka diserahkan dari Pemkab Bogor itu tidak ada tanda bukti surat kepemilikan sah seperti sertifikat tanah, dan karena hal inilah Pemkot Depok digugat oleh PT. Petamburan. Walaupun Pemkot Depok bersama teman-teman koperasi dan lain sebagainya tetap mempertahankan kepemilikan Pasar Kemiri Muka, namun gugatan tidak diterima, dan akhirnya gugatan PT Petamburan dimenangkan di pengadilan baik dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA). bahkan ketika sampai mengajukan kasasi (banding) Pemkot Depok kalah. Akhirnya secara status diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bogor aset ini dimenangkan untuk PT. Petamburan pada tahun 2007.

Ketika sudah dimenangkan secara hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Bogor maka MA memerintahkan untuk dieksekusi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PT Petamburan. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan sampai sekarang akhirnya PN Depok ditegur oleh MA dan diminta oleh PN Bogor.

Menurut keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok bahwa lokasi Pasar Kemiri Muka merupakan tanah negara. Jadi walaupun PT Petamburan itu menang, tetap tidak berhak menggunakan tanah tersebut. Menurut Kepala BPN semasa kepemimpinan Bapak Dadang menyatakan bahwa sebaiknya pemkot Depok membuat surat yang menjelaskan bahwa tanah ini milik Negara.

Jika memang itu tanah bukan milik Pemkot Depok karena sudah dikalahkan dalam pengadilan dan dimenangkan oleh PT Petamburan, tapi ini adalah tanah negara, yang tidak boleh dibangunkan dan dikelola oleh swasta. Akhirnya keluar Perpres tahun 2016 tentang masalah tanah yang diberikan HGB namun tidak digunakan selama 20 tahun itu mesti dikembalikan kepada negara.

Jika merunut hal itu, PT Petamburan sudah sejak tahun 1997 hingga 2017 telah genap 20 tahun memegang HGB yang telah habis masa berlakunya, dan harus mengembalikan kepada negara. Nantinya negara akan menyerahkan kepada BPN dan kemudian BPN menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola 40% dan 60% sisanya diserahkan kepada masyarakat.

Mengenai masalah eksekusi penggusuran para pedagang, karena Pasar Kemiri Muka masih dikelola oleh PT Petamburan, dan situasi menjelang bulan puasa juga lebaran maka kami minta kebijakan untuk menundanya. Ada 1.500 pedagang yang terdaftar, dan diharapkan eksekusinya dilaksanakan sampai ada novum baru tentang permasalahan Pasar Kemiri Muka. Pemerintah Kota Depok sudah sepakat dengan Pengadilan Negeri Kota Depok untuk menunda, tapi keputusan ada di Pengadilan Negeri (PN).

Saya sekarang sedang mengusahakan ke PN supaya permintaan dikabulkan, baik oleh PN maupun oleh pihak Kepolisian. Tentang masalah peruntukannya, saya tetap meminta kepada PT Petamburan supaya dibangun pasar bisa berupa pasar tradisional, pasar modern, atau pasar rakyat tetapi yang sedikit modern. Begitu juga dengan perbaikan kondisinya, silahkam ambil retrubsinya dari pedagang.

Pada Jum’at 19 Mei 2017 saya menarik semua Unit Pengelola Teknis (UPT) Pasar Kemiri Muka, karena statusnya masih status quo.

Artinya sudah bukan milik Pemerintah Kota Depok karena dimenangkan oleh PT Petamburan, maka Pemerintah Kota Depok tidak melakukan kegiatan apapun, seperti penarikan retribusi ketertiban, parkir, sampah, dan sebagainya. Ditambah lagi dari pihak kepolisian melarang adanya penarikan/retribusi apapun oleh pihak aparat Pemerintah Kota Depok karena bisa dikategorikan pungutan liar dan bisa terkena oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Saya tidak mau hanya karena uang sepuluh ribu, dua puluh ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk penjara. Silahkan berdayakan oleh koordinator pasar tapi jangan oleh PNS karena ini tentang aturan, status quo. Jadi kami mohon maaf segala upaya telah kami lakukan yang terbaik dan terus akan diusahakan.

Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadhan, Allah SWT memberikan jalan terbaik sesuai dengan harapan pedagang pasar tradisonal yang banyak berdoa agar pasar tradisional kemiri muka lebih baik.

Saya yakin dari 1.500 pedagang Pasar Kemiri muka yang berdoa di bulan Ramadhan, ada satu dua orang yang dikabulkan doanya oleh Allah SWT. (Penulis adalah Walikota Depok Periode 2016-2021). Posted on May 21, 2017 Www.mohammadidris.id

Komentar

Berita Terkait