Advertorial SOSIALISASI 

SPIP Penunjang Reformasi Birokrasi Di Pemkot Depok

Depokinteraktif.com – Kunci agar tercapainya suatu pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Inspektorat Daerah terus menata kelola sistem pelayanan di seluruh Perangkat Daerah dan kecamatan, dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kepala Inspektorat Kota Depok, Firmanuddin mengatakan, penerapan SPIP guna mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (PZI) di Pemkot Depok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemkot Depok.

“OPD dan kecamatan merupakan unit kerja strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Depok. Secara bersama-sama, kita akan melakukan pendampingan guna membangun reformasi birokrasi yang bebas korupsi dan bersih melayani,” kata Firmanuddin kepada wartawan.

Dalam Perwal Nomor 49 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (7) menyebutkan, SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Dan di Pasal 2 ayat (3) juga dijelaskan, bahwa SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Penyelenggaran SPIP ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional,” jelas Firmanuddin.

Pemkot Depok telah melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemkot depok pada 28 Oktober 2015. Pencanangan tersebut menjadi titik awal pembangunan Zona Integritas di Pemkot Depok, dengan harapan seluruh unit kerja dapat menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM).

“Dalam perjalanannya, kami akan melakukan pendampingan kepada OPD dan 11 kecamatan. Hal ini untuk meningkatkan predikat Laporan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” papar Firmanuddin.

Komitemen dalam membangun WBK dan WBMM di lingkungan Pemkot Depok, ditandai penandatanganan deklarasi PZI bersama walikota, pimpinan perangkat dinas dan kecamatan.

Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, PZI tidak bisa hanya diwujudkan di tingkat kota. Namun harus ada kontribusi dari dinas dan kecamatan, sehingga baiknya pelaporan di PD berkontribusi positif terhadap laporan Pemkot Depok.

“Kuncinya ada pada komitmen bersama. Kalau kita semua berkomitmen, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dapat terwujud,” pungkas Idris. (crt/ad)

Komentar

Berita Terkait